Jumat, 21 Juni 2019
Beranda blog

Jika Menang, Nasir Djamil Usulkan Prabowo Bentuk Badan Otonom Urus Lapas

0

SatuNusaNews – Apabila pada pilpres 2019 nanti rakyat mempercayakan negeri ini dipimpin Prabowo Subianto, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menyarankan dibentuk badan otonom yang mengurusi persoalan lembaga permasyarakatan (lapas).


nbsp;

“Kami mengusulkan ke Prabowo-Sandi agar persoalan lapas ditangani tersendiri dalam sebuah badan,” kata Nasir dalam diskusi di Media Center Prabowo-Sandi, di Jakarta, Selasa (08/01/2019).

Dia mengatakan selama ini ada dua direktorat yang banyak masalah di Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Lapas dan Imigrasi sehingga harus dipikirkan apakah akan dibentuk badan otonom atau tetap di bawah Kemenkumham.


Nasir mengatakan hal itu terkait berbagai persoalan yang harus dikoreksi total dalam bidang hukum, seperti regulasi, aparat penegak hukum, sarana-prasarana dan budaya hukum di Indonesia.

“Menurut saya empat hal seperti regulasi, sarana dan prasarana, budaya hukum, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, lapas harus dikoreksi total,” ujarnya.

Dia mengatakan dalam upaya penegakan hukum harus diperbaiki mental para penegak hukum di Kepolisian, Kejaksaan dan hakim sehingga diperlukan revisi UU Kepolisian, UU Kejaksaan dan UU Kehakiman.


Hal itu karena dirinya meyakni masih ada sisi gelap dalam peradilan, lapas dan kehakiman di Indonesia. Karena itu salah satu yang perlu dilakukan adalah rekrutmen dan promosi jabatan yang mengutamakan kualitas dan integritas.

Nasir Djamil menyoroti terkait penyelesaian pelanggaran HAM, pemerintah tidak mau menggunakan pendekatan yudisial karena banyak alasan yang dikatakan Jaksa Agung seperti alat bukti dan orangnya sudah hilang.


Dia mengatakan DPR pernah merekomendasikan adanya pengadilan untuk orang hilang namun hingga saat ini tidak terwujud. “Prabowo-Sandi harus konsen soal ini karena sebuah kebutuhan dan penghormatan HAM,” katanya.

Pada pemilu 2019, Nasir Djamil kembali diamanahi PKS Aceh menjadi wakil rakyat di DPR RI. Nasir Djamil maju melalui daerah pemilihan Aceh 2 nomor urut 1 meliputi Bener Meriah, Bireuen, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Lhokseumawe, danAceh Tamiang. #

GNPF Selesai Bermusyawarah, Hasilkan Ijtima’ Ulama II

0

SatuNusaNews – Para Ulama baru saja selesai bermusyawarah di Hotel Grand Cempaka Jakarta. Musyawarah Ulama tersebut mengeluarkan rekomendasi yang lebih dikenal sebagai Ijtima’ Ulama II. 

Berikut adalah isi lengkapnya.

HASIL IJTIMA’ ULAMA’ II

Ijtima’ Ulama GMPF II setelah

Menimbang:

  1. Bahwa musyawarah adalah cara Islam menyelesaikan masalah-masalah pelik “wa’tamiruw baynakum bi ma’ruf”, at-Thalaq: 6. Dan masalah-masalah besar; keummatan maupun kebangsaan “wa’amrubum syura baynahum, as-Syura: 38;

  2. Bahwa memusyawarahkan urusan pemilihan pemimpin bangsa (syura nashbul imam) adalah urusan penting menyangkut agama dan masa depan Islam serta kehormatan bangsa dan negara NKRI;

  3. Bahwa upaya pemenangan calon pemimpin bangsa yang layak dipilih menghajatkan kekuatan,  kemampuan, dan ikhtiar berjamaah di semua lapisan sesama warga bangsa.

  4. Bahwa pasangan calon yang kuat dan amanah (al-qawiyyul amin dan al-hafidzul ‘alim) adalah suatu keniscayaan syar‘i sebagaimana sejarah  Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman ‘alayhimassalam atas Jalut atau sejarah perjuangan  Dzulqarnain atas Ya’juj dan Ma’juj;

  5. Bahwa untuk kepentingan jihad politik, diperlukan arahan dan komando imam layaknya sholat berjamaah atau sholat khauf secara khusus.

MENGINGAT:

  1. Firman Allah tentang panduan memilih pemimpin yang layak dan pantas jadi imam:

a. Bahwa sang calon harus beraqidah lurus (salimul-i’tiqad). Tidak berhaluan ideologi liberal apalagi “bermesraan” dengan golongan penista agama. Allah berfirman; an-Nisa’: 140; al-Maidah: 57; Al-Kahfi: 56;

b. Bahwa pemimpin bangsa yang terindikasi bekerja sama dengan pihak penista agama, mengkriminalkan ulama,  memojokkan Islam dan kaum muslimin; tidak pantas lagi naik dan memaksa diri untuk melanjutkan keimamahannya. Allah berfirman, al-Maidah: 2, 57

c. Bahwa pemimpin  yang ingkar janji dan memungkiri ucapan serta kesanggupannya untuk berbuat, adalah bagian dari kemunafikan. Kemunafikan satu tali dengan kekafiran. Firman Allah, at-Taubah: 12; an-Nisa’: 140;

d. Bahwa pemimpin yang berserikat (tahaluf) dan berkoalisi (tansiq)  dengan orang/pihak lain yang berbeda keimanan, otomatis sama dengan mereka dan diancam dengan api neraka. Firman Allah, Al-Maidah: 51; Hud: 113;

2.  Hadits Nabi (saw):
a. Tentang pemimpin yang tidak amanah.

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
“Tidak seorang pun yang diamanati oleh Allah memimpin rakyat kemudian sampai ia mati ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah haramkan baginya syurga.” Shahih Muslim (142) dari Ma’qil bin Yasar

مَنْ وَلاَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ

“Barangsiapa yang Allah ‘Azza wajalla serahkan kepadanya sebagian urusan orang muslim kemudian ia menutup diri dari melayani kebutuhan mereka dan keperluan mereka, maka Allah menutup diri darinya dan tidak melayani kebutuhannya, serta keperluannya.” HR Imam Abu Dawud (2948); Imam Tirmidzi (1333) dari Qasim bin Mukhaimirah. As-Shahihah Syeikh Albani (629)

b. Tentang Pemimpin Ruwaibidhah.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ

“Rasulullah  bersabda: “Akan datang atas manusia tahun-tahun penuh tipuan. Pada masa itu para pendusta dikatakan sebagai orang jujur, sebaliknya orang jujur didustakan.  Para pengkhianat dipandang amanat, sementara yang amanat dipandang sebagai pengkhianat. Di zaman itu para  Ruwaibidlah turut bicara.” Nabi  ditanya, “apakah Ruwaibidlah itu?” Nabi  menjawab: “Orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum.” HR. Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Imam Malik dari dua jalan, Abu Hurairah dan Anas bin Malik . Syeikh Albani menshahihkannya dalam Shahihul Jami’ no.: 3650

3. Kaedah Ushul Fikih:

إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتاَنِ رُوْعِيَ أَعْظَمَهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكاَبِ أَخَفِّهِمَا
“Apabila dua bahaya saling berhadapan, maka bahaya yang lebih berat harus dihindari dengan melakukan bahaya yang lebih ringan.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَارْتِكَابُ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ وَأَضْعَفُ الشَّرَّيْنِ
“Menolak bahaya, memilih resiko yang teringan dan mengambil keburukan yang paling kecil resikonya; lebih didahulukan.”

اِخْتِيَارُ أَهْوَن الشَّرَّيْنِ وَاْلأَخْذُ بِأَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ
“Memilih keburukan yang lebih ringan dampaknya dan mengambil resiko yang terkecil bahayanya.”

إِنَّ الشَّرِيْعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسَهَا عَلىَ اْلحُكْمِ وَمَصَالِحَ الْعِباَدِ فِي اْلمَعَاشِ وَالْمَعَادِ
“Prinsip dan asas syariat Islam tegak atas dasar ketetapan hukum dan kemashlahatan ummat baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi.”

  1. Fatwa Ulama:

a. Fatwa Alim-Ulama dan Muballigh Islam se-Indonesia, tertanggal 27 Rajab – 1 Sya’ban 1372 H bertepatan dengan 11-15 April 1953 di Medan, yang memutuskan:
” Wajib memilih hanya calon-calon yang mempunyai cita-cita terlaksananya ajaran dan hukum Islam dalam negara.”

b. Hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-5  (4/6/2015), bahwa pemimpin yang ingkar janji tidak berhak untuk dipilih kembali.

c. Pandangan Al-Maghfurlah KH.R. As’ad Syamsul Arifin (1897- 1990),   di arena Muktamar NU  ke-28 di Situbondo, bahwa
Pemimpin yang cacat moral digolongkan sebagai imam muhdits (kentut), sehingga tidak patut lagi mengimami dan memimpin kaum muslimin.

قوله: (ولا تصح خلف محدث ولا متنجس نجاسة غير معفو عنها إذا كان يعلم ذلك، فإن جهل هو والإمام حتى انقضت صحت الصلاة لمأموم وحده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الجُنُب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم

“Tidak sah sholat di belakang imam yang kentut dan mengeluarkan najis. Tidak ada permaafan untuknya selagi ia tahu. Lain soal, jika ia tidak tahu, sholatnya tetap sah. Nabi (saw) bersabda: ‘Jika imam junub sholat bersama kaumnya. Ia harus ulangi sholat. Sedang sholat kaum itu tetap sah.’ (Ar-Raudhatul Murbi’ Syarah Zadul Mustaqni’ (Juz 1/132), Fashlun Fi Ahkamil Imamah)

d. Dan bahwa syarat punya isteri tidak menjadi keharusan dalam imamah. Jawaban Lajnah Da’imah wal-Buhuts al-‘Ilmiyah wal-Ifta’ (Juz 6/299) no. Fatwa: 14835, lembaga otoritas Fatwa KSA, atas perkara ini:

“تجوز إمامة الأعزب غير المتزوج ، وليست صلاته ناقصة ، وكذلك تجوز إمامته للجمعة وخطبته لها ؛ لما روى أبي مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما – أي : إسلاما) وفي رواية : (سنا) الحديث رواه مسلم (673)” انتهى

“Imam bujangan yang tidak punya isteri boleh menjadi imam. Dan pahala sholatnya tidaklah berkurang. Ia juga boleh menjadi imam sholat Jum’at dan menjadi khatib.
Ibnu Mas’ud (ra) meriwayatkan, Rasulullah (saw) bersabda:
“Yang berhak menjadi imam atas suatu kaum adalah yang paling menguasai bacaan kitabullah (Al-Quran), jika dalam bacaan kapasitasnya sama, maka yang paling tahu terhadap sunnah, jika dalam as-sunnah (hadits) kapasitasnya sama, maka yang paling dahulu hijrah, jika dalam hijrah sama, maka yang pertama-tama masuk Islam.” Shahih Muslim (673)

  1. Usul, saran dan pandangan peserta Ijtima’ GMPF Ulama II Grand Cempaka Hotel (16/9/2018)

Memutuskan:

Menetapkan

  1. Wajib memilih pasangan calon pemimpin yang benar-benar
    amanah (punya integritas moral), fathonah (cerdas, berwibawa dan bijaksana), shiddiq (jujur, benar dan dapat diteladani), serta tabligh (aktif, komunikatif dan aspiratif). Memiliki syarat: kematangan, keahlian, kepribadian,  kesatriaan dan keperwiraan. Yaitu: Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Uno (hafizhahullahu’alayhima)

  2. Haram memilih dan bekerja sama dengan partai dan calon pemimpin yang diusung oleh partai penista agama, mengkriminalkan ulama, menghidupkan ajaran komunis, memojokkan Islam dan kaum muslimin;

  3. Mengajak semua pihak untuk:
    a. Mensukseskan pemilu: aman, jujur, adil, damai dan bermartabat dengan kampanye yang fair, jauh dari politik uang, dan menghalalkan segala cara.    Penyampaian visi, misi dan program tidak dijadikan alat untuk menipu rakyat. Tidak saling hujat dan menjatuhkan serta segala bentuk kekerasan dan anarkhis.

b. Menghimbau pihak media; menjalankan fungsinya sebagai ruang advokasi publik, sebagai mediator dan kontrol, menyajikan pendidikan politik yang netral, fair, obyektif dan proporsional.

c. Mengajak semua lapisan masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di semua tingkatan, supaya tidak terjadi kecurangan seperti yang sudah-sudah.

d. Mengharapkan kepada calon pemimpin terpilih untuk memenuhi janji, visi-misi dan programnya; termasuk hasil-hasil Ijtima’ GNPF II.

Semoga Allah Jalla Jalaluh menolong agama-Nya dan memenangkan perjuangan menegakkan Islam demi Indonesia yang lebih bermartabat dan berperadaban.

Dikeluarkan di: Jakarta
Pada tanggal : 16 September 2018

Nasir Djamil Minta Kapolri Evaluasi Kapolres Aceh Utara

SatuNusaNews – Anggota Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum dan HAM, HM Nasir Djamil meminta petinggi Polri untuk melakukan evaluasi terhadap Kapolres Aceh Utara. Hal ini terkait kasus salah tangkap terhadap tiga warga Aceh Utara, pasca insiden pembunuhan terhadap salah seorang anggota Polres setempat beberapa waktu lalu.

Anggota DPR RI asal Aceh itu menyebuatkan tidak hanya salah tangkap, polisi juga dinilai telah melakukan penganiayaan berat. Ketiga orang warga Aceh yang salah tangkap itu, sehingga ketiganya mengalami luka-luka yang cukup serius.

Nasir mengecam cara aparat memperlakukan tiga warga tersebut, bahkan kata Nasir tindakan tersebut tidak mencerminkan prilaku aparat kepolisian yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat.

“Cara-cara seperti itu justru menunjukkan masih ada kultur militer pada tubuh kepolisian. Padahal polisi itu seharusnya mengayomi, melindungi dan melayani warga. Apalagi orang tersebut sebelumnya masih diduga, tapi sudah diperlakukan seperti penjahat. Padahal pejahat pun gak boleh diperlakukan seperti itu,” ujar Nasir Djamil.

Nasir Djamil bersama dengan anggota DPR RI asal Aceh lainnya Muslim Ayub yang juga duduk di komisi III berharap segera ada evaluasi dan tindakan tegas terhadap Kapolres Aceh Utara tersebut.

Komisi III DPR RI kata Nasir juga akan mempertanyakan kasus salah tangkap tersebut kepada Kapolri pada masa sidang ini.

“Tentu saja sebagai perwakilan rakyat Aceh yang ada di komisi III, kami siap menindaklanjuti tokoh-tokoh masyarakat dan mahasiswa, khususnya di Aceh Utara yang sebelumnya meminta kami agar mempertanyakan soal ini kepada Kapolri,” tambahnya.

Selain itu kata Nasir, secara pribadi dia juga sudah melakukan komunikasi dengan wakapolri terkait insiden salah tangkap ini.

“Bukannya kita tidak terima permohonan maaf dari Kapolres, tapi maaf sudah kita terima, tapi hal seperti ini tetap harus diproses supaya tidak terulang lagi kedepan, jangan sampai kedepan begitu ada insiden seperti ini cukup dengan minta maaf, dan ini akan mencidrai institusi polri itu sendiri yang katanya professional, modern dan terpercaya, tapi masih salah tangkap dan main gebuk, maka sekali lagi ini harus dievaluasi Kapolres Aceh Utara itu,” pungkasnya.#

Pemimpin Pencitraan Itu Sulit Mencium Wangi Surga

0

Shahabat Ma’qal Ibnu Yasa Al-Muzanni RA mengemukakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seorang hamba diberi kepercayaan (amanat) oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu tidak ikhlas dalam mengerjakan amanat itu, maka ia tidak mencium bau surga.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Termasuk arti tidak ikhlas dalam menjalankan amanat kepemimpinan itu, seperti seseorang pemimpin dalam mengerjakan kewajiban yang diembannya itu sering dibungkus oleh pencitraan. Tentu sangat berbeda dengan sikap seorang pemimpin yang bekerja secara ikhlas karena Allah, ia tidak membutuhkan pujian dari pihak lain, namun yang ia kerjakan adalah demi mendapatkan keridlaan dari Allah.

Khalifah Umar Bin Khattab merupakan contoh nyata pemimpin sukses yang tak pernah kenal pamrih. Beliau sangat ikhlas dalam menjalankan tugas kepemerintahan. Beliau bekerja tanpa dibalut lipstik kekuasaan maupun pencitraan.

Di tengah pekat malam Khalifah Umar kerap memanggul gandum untuk menyambangi rakyatnya yang kelaparan, tanpa membawa kawan apalagi wartawan. Bahkwan banyak dari kalangan shahabat yang tidak sadar jika Khalifah Umar sering bekerja di malam hari. Di saat semua shahabat terlelap tidur, Khalifah Umar terus bergerilya bekerja untuk rakyatnya dalam mengatasi kemiskinan. Tak perlu publikasi apapun yang beliau lakukan, apalagi pengumuman melalui berbadai media.

Sedangkan pemimpin yang sarat diwarnai pencitraan atau bekerja dengan pamrih pribadi, tentu akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Karena di saat seorang pemimpin sudah memiliki pamrih pribadi atau kelompoknya waktu menjalani tugas pemerintahan, maka sudah tidak ada lagi sifat ikhlas ada pada dirinya, hingga timbul pengkhianatan terhadap amanah yang diembannya.

Rasulullah SAW bersabda: “Kelak, setiap pengkhianat itu akan mendapatkan bendera di belakang (bokong). Panjang dan pendek bendera tersebut sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Ketahuilah bahwa pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan seorang pemimpin terhadap rakyatnya.” (HR. Bukhari).

Rasulullah SAW bersabda: “Setiap pengkhianatan akan mendapat bendera di hari Qiamat, disebutkan ini pengkhianatan si fulan dan ini pengkhianatan si fulan.” (HR. Bukhari Muslim).

وَلَا تُجَٰدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa,”(QS. An Nisa, 107).

إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ

Artinya: “Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat.”(QS. Al Hajj, 38)

Oleh Luthfi Bashori

Cemarkan Nama Baik, PKS Somasi Komisioner KIP Sabang

0

SatuNusaNews – Akmal Said, seorang komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang dianggap telah melakukan kebohongan publik dan pencemaran nama baik. Atas tindakannya tersebut, DPD PKS Kota Sabang melalui kuasa hukumnya mengirimkan somasi.

Surat somasi disampaikan oleh kuasa hukum PKS, Kasibun Daulay, SH dan Faisal Qasim, SH pada hari Jumat (31/8/2018) lalu.

Somasi atau Legal Notice ini adalah yang pertama dan terakhir PKS Sabang sampaikan kepada Akmal Said dalam kapasitas sebagai pribadi maupun sebagai oknum anggota Komisioner KIP Sabang.

Somasi ini terkait dengan pernyataan Akmal Said Komisioner KIP Kota Sabang, Kepala Devisi Logistik dan Keuangan KIP Sabang. Di sebuah media online tertanggal 17 Agustus 2018 dengan judul berita “Penjelasan KIP Sabang Untuk PKS” mengeluarkan pernyataan yang dianggap PKS telah melecehkan nama baik partai sekaligus pembohongan publik.

Dalam alinea ke-empat dari berita tersebut diantaranya menyebutkan “KIP Sabang menurut Akmal Said memahami kondisi pertikaian antara kader PKS di pulau Weh itu, “Tapi ingat jangan bawa KIP Sabang kedalam ranah pertikaian antara sesama kader PKS, sebab KIP Sabang menjalankan aturan yang dikeluarkan oleh KPU RI”. Menurut Kuasa Hukum PKS Kasibun Daulay pernyataan ini sampai dengan berita ini diturunkan tidak ada bantahan dari Akmal Said.

Dalam suratnya, PKS menyebutkan bahwa Akmal Said melalui media elektronik seolah-olah menegaskan ada pertikaian antara kader PKS di Pulau Weh atau Kota Sabang.

“Ini tidak benar dan sangat merugikan klien kami. Apalagi sebagai anggota komisioner KIP, Akmal Said tidak memiliki hak dan wewenang untuk menuduh dan memberi justifikasi bahwa kader PKS Sabang sedang bertikai, terlebih disampaikan dimedia elektronik dalam kapasitas saudara sebagai penyelenggara pemilu” kata Kasibun.

Menurut lawyer yang cukup disegani di Banda Aceh ini, ucapan Akmal tersebut telah menyebarkan kesan image negative dan black campaign kepada PKS Sabang sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) serta menimbulkan informasi yang keliru ditengah-tengah masyarakat.

“Apalagi dengan nada ancaman “Ingat jangan bawa KIP Sabang kedalam ranah pertikaian antar sesama kader PKS”. Hal ini menimbulkan disharmoni, antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Seharusnya yang bersangkutan jaga sebagai salah satu penyelenggara pemilu yang sudah semestinya seluruh tahapan PEMILU 2019 berjalan dengan Jujur dan Adil ”.

Menurut Kasibun, oknum komisioner KIP Sabang ini telah merugikan PKS dan patut diduga telah melakukan abuse of power, melakukan perbuatan melanggar hukum, menyebarkan berita bohong, pencemaran nama baik partai, dan juga melakukan ancaman melalui media elektronik.

“Oleh sebab itu kami meminta Akmal untuk meminta maaf kepada institusi PKS, kader, simpatisan dan masyarakat umum, melalui iklan permintaan maaf di dua media cetak dan di lima media elektronik, dalam jangka 2 x 24 jam setelah surat somasi ini diterima,” tegas Kasibun lagi.

Kasibun menegaskan jika Akmal Said tidak mengindahkan tuntutan ini maka PKS akan membawa kasus ini ke proses hukum.#

Waspada Hoax 21 Juta dari BPJS

0

SatuNusaNews – Beberapa waktu terakhir grup-grup WhatsApp diramaikan dengan broadcast hoax pesan iming-iming 21 juta dari BPJS bagi yang bekerja antara tahun 1990 hingga 2018. Redaksi mencoba menelusuri situs yang tertera di pesan tersebut, https://mobv,info/-bpjs.

Di tengah kondisi ekonomi yang sulit seperti saat ini, iming-iming uang tunai jelas merayu siapapun untuk membuka situs dimaksud. Sebagian besar tentu berfikir tidak ada ruginya jikapun berita hoax.

Pesan berantai itu bunyinya begini:

Mereka yang bekerja antara tahun 1990 dan 2018 memiliki hak untuk menarik Rp 21 juta dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Cari tahu apakah nama Anda ada dalam daftar orang-orang yang memiliki hak untuk menarik dana ini: https://mobv. info/-bpjs

Sontak banyak orang yang mencobanya. Siapa coba yang tidak tergiur dengan kesempatan menarik dana Rp 21 juta?

Saat ditelusuri di situs pengumpul identitas pemilik domain whoiscom menunjukkan domain mobv,info/-bpjs didaftarkan 24 Agustus 2018. Data pemilik ditutupi dengan fasilitas dari PrivacyGuardian.

Rasanya tidak mungkin ada situs BUMN yang menutup-nutupi identitasnya.

Saat diklik alamat dalam pesan itu, Anda akan dibawa ke situs yang seolah-olah situs BPJS Kesehatan yang tentu saja palsu.

Setelah itu, akan ada petunjuk yang muncul di wall ponsel. Anda diminta mengisi layaknya survei yang dimulai dengan pertanyaan: apakah Anda berusia 18 tahun? Kemudian akan berlanjut dengan pertanyaan Apakah Anda masih bekerja?

Jika mengikuti sampai ujung, maka Anda akan diminta untuk mengisi kolom panel yang meminta Anda membagi nomor telepon rekan, teman, keluarga yang Anda miliki.

Sering kali karena terlalu mengharap uang 21 juta menjadi tidak berhati-hati. Banyak orang yang terjebak dan mengisi data yang diminta.

Data pribadi tersebut sangat berbahaya bila jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggungjawab. Akan dengan mudah penjahat yang memegang data itu mengklaim rekening di bank tanpa sepengetahuan kita.

Bukan tidak mungkin mereka menggunakan data pribadi itu untuk mengajukan pinjaman kepada pihak lain. Anda yang bermimpi mendapat 21 juta malah didatangi debt collector menagih sejumlah uang sebagai pembayaran cicilan hutang.

Jika menemukan pesan yang tidak jelas asal-usulnya, sebaiknya jangan latah menyebarkannya ke orang lain. Tanpa sadar Anda telah membantu tersebarnya hoapx sekaligus membanfu  penjahat menggasak uang teman atau saudara Anda sendiri. #

Gerakan Deklarasi 2019 Ganti Presiden dalam Tinjauan Hukum dan Ketatanegaraan

0
2019 ganti presiden

Pasca pembatalan rencana deklarasi 2019 ganti Presiden yang diinisiasi oleh Bunda Neno Warisman di Riau, publik prihatin. Kejadian ini, semakin menegaskan kondisi negara sedang absen dalam menjaga hak konstitusional warga negara untuk menjalankan kemerdekaan menyatakan pendapat dimuka umum.

Situasi ini diperparah, ketika gerakan yang mengatasnamakan ormas tertentu memaksakan kehendak menolak sekaligus menuntut pembubaran gerakan deklarasi 2019 ganti Presiden di Surabaya. Bahkan, di Surabaya tidak saja terjadi penolakan gerakan ganti Presiden, tetapi sampai pada aktivitas persekusi (perburuan) anggota masyarakat yang hendak menjalankan aktivitas beribadah (sholat) di masjid, yang tegas dijamin konstitusi khususnya sebagaimana diatur dalam pasal 29 UUD 1945.

Celakanya, situasi ini diperparah dengan adanya anasir liar yang menuding secara sepihak gerakan 2019 ganti Presiden dianggap memecah belah, menimbulkan kebencian dan SARA, pada saat yang sama diam seribu bahasa melihat tindakan radikal dan intoleran yang dipertontonkan oleh ormas tertentu yang memaksakan kehendak membubarkan kegiatan masyarakat yang memiliki aspirasi 2019 ganti Presiden sebagaimana dijamin konstitusi.

Karena itu, perlu kajian hukum dan ketatanegaraan yang membuat simpulan hukum untuk memberikan predikat atas adanya gerakan rakyat yang menginginkan 2019 ganti Presiden. Predikat hukum ini, menjadi dasar dan pijakan sikap dan tindakan hukum bagi aparat penyelenggara negara dan para penegak hukum agar dapat menjamin hak setiap warga negara untuk menjalankan hak konstitusional untuk beserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat.

Predikat hukum ini juga penting, agar tidak ada oknum penegak hukum
atau ormas yang berdalih berdasarkan logika kamtibmas dan penyebaran kebencian pada pihak tertentu, kemudian menghalangi apalagi sampai membubarkan kegiatan Penyelenggaraan kebebasan berpendapat dimuka umum yang dijamin undang undang.

GANTI PRESIDEN ADALAH GANTI OKNUM BUKAN STRUKTUR KETATANEGARAAN

Gerakan 2019 ganti Presiden dimaksudkan untuk mengganti jabatan Presiden oleh anak bangsa yang diyakini lebih kapabel, lebih amanah, jujur dan bertanggung jawab serta dapat menjalankan tugas tugas pemerintahan dan pengelolaan tata kenegaraan agar menjadi lebih baik. Bukan mengganti struktur dan nomenklatur Presiden menjadi perdana menteri dalam sistem parlementer atau menjadi Raja dalam sistem kerajaan.

Konstitusi tegas menyebut negara berbentuk Republik dengan dikepalai oleh seorang Presiden. Presiden, selain berfungsi sebagai kepala negara juga menjalankan tugas kepala pemerintahan. Bahkan, sistem presidensial memberi mandat penuh kepada Presiden untuk menjalankan kekuasaan eksekutif secara mandiri dan otoritatif.

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik” (pasal 1 ayat 1 UUD 45).

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar”. (Pasal 4 ayat 1 UUD 45).

Karenanya, gerakan ganti presiden yang dilakukan menjelang Pilpres 2019 adalah gerakan yang harus dipahami sebagai aspirasi untuk mengganti pemegang tampuk kekuasaan pemerintahan dengan orang lain yang dipandang lebih cakap dan amanah. Gerakan ini sah dan legal, sebab jabatan Presiden bukan seumur hidup, tetapi dibatasi 5 (lima) tahun sebagaimana dijelaskan konstitusi.

“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. (Pasal 7 UUD 45).

Dalam dinamakan politik menjelang Pilpres 2019, gerakan 2019 ganti Presiden dimaksudkan untuk mengganti posisi Pak Jokowi selaku pejabat Presiden saat ini, dengan cara yang sah dan legal melalui pemungutan suara dalam ajang Pilpres 2018. Meskipun Pak Jokowi dapat dipilih kembali untuk satu kali periode jabatan (lima tahun), adalah sah dan legal jika ada gerakan rakyat yang menyampaikan aspirasi agar Pak Jokowi tidak terpilih lagi sebagai Presiden dan digantikan oleh Presiden lainnya. Dalam konteks itulah secara hukum memaknai gerakan 2019 ganti Presiden, yakni gerakan yang menyampaikan aspirasi untuk mengganti posisi pemegang jabatan Presiden melalu mekanisme yang diatur konstitusi (Pilpres) dan bukan mengubah struktur dan nomenklatur negara dan pemerintahan.

Lagipula, mekanisme untuk mengubah struktur Presiden, wewenang, hubungan kelembagaan dengan lembaga yudikatif dan legislatif, secara konstitusi diatur melalui mekanisme sidang umum MPR RI dengan agenda amandemen konstitusi. Jika dalam amandemen konstitusi disepakati merubah bentuk dan corak kekuasaan eksekutif, dari presidensial menuju parlementer, bahkan mengubah negara kesatuan menjadi Serikat, sepanjang ditempuh secara konstitusi adalah sah dan legal menurut hukum.

Sejarah negara dan bangsa, menunjukan bahwa bangsa ini pernah mengalami masa pemerintahan Republik Serikat, pernah menetapkan kekuasaan sentralistik, dan perubahan kembali menuju negara kesatuan dengan konsep desentralisasi kekuasaan ditempuh melalui jalur konstitusi. Satu-satunya cara-cara perubahan struktur dan bentuk negara yang melanggar konstitusi adalah kudeta PKI yang hendak mengubah negara Pancasila menjadi negara komunis melakukan cara pemberontakan.

Namun, jika gerakan ganti Presiden ini digaungkan setelah Pilpres 2019, setelah dilantiknya Presiden terpilih melalui mekanisme Pilpres sebagaimana diatur konstitusi, barulah gerakan ini bisa dituding gerakan makar dan memiliki agenda untuk merubah struktur dan bentuk negara. Karenanya, tudingan gerakan 2019 adalah gerakan makar yang bertujuan mengganti struktur dan nomenklatur lembaga negara pada saat menjelang Pilpres 2019 adalah tudingan yang tidak berdasar hukum.

Tudingan makar ini, lebih condong sebagai gerakan politik picisan yang menunjukkan ketidakmampuan menyerap dan beradaptasi dengan perbedaan aspirasi ditengah rakyat, kemudian menebar fitnah dan ancaman agar rakyat meninggalkan aktivitas menjalankan hak konstitusional berupa kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat.

ALAT NEGARA HARUS MELAYANI RAKYAT BUKAN MELAYANI PENGUASA

Aparat penegak hukum harus menjalankan fungsi sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, tindakan yang diambil lembaga kepolisian adalah memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan kepada segenap elemen raKyat yang hendak menjalankan hak konstitusi.

Gerakan 2019 ganti Presiden adalah representasi aspirasi rakyat yang ingin diaktualisasikan dalam bentuk penyampaian pendapat dimuka umum. Fungsi kepolisian adalah melindungi dan mengamankan kegiatan. Jika ada aspirasi berbeda, kepolisian wajib memediasi dan melindungi aspirasi setiap warga negara -meskipun memiliki aspirasi berbeda- dengan menjamin keseluruhan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Kepolisian tidak boleh mengambil tindakan, dengan berdalih ada komponen masyarakat yang tidak setuju gerakan 2019 ganti Presiden, kemudian mengambil tindakan membubarkan kegiatan deklarasi 2019 ganti Presiden dengan dalih adanya potensi gangguan kamtibmas. Sebaliknya, kepolisian wajib melayani, melindungi dan mengayomi semua pihak.

Cara paling tepat yang bisa dilakukan oleh kepolisian adalah memediasi pihak yang tidak setuju dan menyarankan pihak yang tidak setuju 2019 ganti Presiden dengan melakukan kegiatan lain sesuai aspirasi yang dikehendaki-nya. Bagi yang tidak setuju gerakan 2019 Ganti Presiden, bisa disarankan untuk membuat gerakan lain seperti gerakan dukung Jokowi sampai mati, pejah gesang nderek Jokowi, pokoknya sekali Jokowi tetap Jokowi, biar utang menumpuk asal presidennya Jokowi, biar sengsara asal Jokowi, atau gerakan lain yang semisal untuk menandingi gerakan 2019 ganti Presiden, dengan catatan satu dengan yang lain tidak saling mengganggu dan saling membubarkan.

Dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum ditegaskan :

“Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi
Manusia”.

Karenanya tindakan menghalangi bahkan hingga membubarkan kegiatan masyarakat dalam rangka Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum berupa aspirasi 2019 Ganti Presiden, selain melanggar hukum juga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Terlebih lagi, setiap tindakan yang dilakukan untuk menghalangi hak warga negara untuk Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dipidana :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”. (Pasal 18 UU No. 9/1998).

Adapun prosedur pelaksanaan hak Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum cukup memberitahu pihak kepolisian, tidak memerlukan izin. Sebab, hak Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum adalah hak konstitusi, bagaimana mungkin warga negara hendak menjalankan hak yang dijamin konstitusi harus ijin polisi ?

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 10 UU No. 9/1998 :

“Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri”.

Esensi pasal ini adalah bahwa menjalankan hak konstitusi tidak perlu izin, tetapi cukup pemberitahuan. Pemberitahuan ini dimaksudkan agar kepolisian bisa melakukan serangkaian tindakan yang bisa menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum ini berjalan tertib tanpa gangguan pihak lainnya. Itulah, tugas dan fungsi kepolisian yang melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat untuk melaksanakan hak konstitusi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah mendalami realitas dan fakta hukum sebagaimana kami jelaskan, maka kami berkesimpulan :

Pertama, gerakan 2019 Ganti Presiden secara hukum dan konstitusi adalah gerakan yang sah dan legal, dilindungi oleh hukum dan perundangan serta dijamin sebagai salah satu Hak Asasi Manusia.

Kedua, gerakan 2019 ganti Presiden adalah salah satu ekspresi dan aspirasi menyampaikan pendapat dimuka umum yang dijamin undang undang, sebagai sebuah kemerdekaan konstitusi yang pelaksanaannya cukup memberikan pemberitahuan dan tidak membutuhkan izin dari pihak kepolisian.

Ketiga, gerakan 2019 ganti Presiden tidak bisa dan tidak boleh dibatalkan atau dibubarkan oleh pihak manapun baik oleh aparat penegak hukum apalagi ormas, karena hal ini bertentangan dengan konstitusi.

Keempat, setiap pihak yang mencoba mengambil tindakan baik mengatasnamakan ormas atau institusi lainnya, baik dengan menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan yang menghalangi hak untuk menjalankan kemerdekaan menyatakan pendapat dimuka umum, adalah pelanggaran hukum dan merupakan tindak pidana yang dapat diancam dan diberi sanksi pidana. #

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT

Yusril Beri Isyarat PBB Merapat ke Kubu Jokowi

0

SatuNusaNews – Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra memberi sinyal akan bergabung dalam barisan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Alasannya karena Jokowi didampingi oleh sosok ulama yaitu Ma’ruf Amin.

Dalam sebuah kesempatan di Surabaya Kamis 23 Agustus 2018, Yusril mengatakan bahwa PBB akan mendukung pasangan yang ada ulamanya.
Memang tidak secara terbuka Yusril menyatakan perubahan sikap politiknya ini.

Yusril tidak mendukung Prabowo-Sandiaga Uno karena duet itu dianggap tak senapas dengan rekomendasi forum Ijtimak Ulama yang digelar di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dalam ijtimak, pasangan yang direkomendasi untuk berpasangan dengan Prabowo ialah Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad. Namun Yusril juga masih malu-malu menyatakan dukungannya pada Jokowi.

“Nanti PBB akan bersikap, tapi prinsipnya tadi kader-kader PBB lebih sreg (cocok) dengan pasangan (capres-cawapres) yang ada ulamanya,” katanya seperti dikutip VivaNews.

Yusril mengapresiasi langkah Jokowi memilih Ma’ruf Amin sebagai bakal calon wakil presiden. Alasannya, Ma’ruf Amin adalah ulama.

Bagi Yusril, PBB tetap berpegang teguh pada Ijtimak Ulama karena di dalamnya menghadirkan sosok ulama, perpaduan nasionalis-religius.

“Pada prinsipnya, PBB akan mendukung ulama yang maju di Pilpres sesuai hasil Ijtimak Ulama kemarin,” terang Yusril.

Pakar hukum tata negara ini memuji langkah Jokowi, yang menggandeng ulama yang juga Rais Aam Nahdlatul Ulama sebagai bakal cawapres, yakni Ma’ruf Amin.

“Jokowi-Kiai Ma’ruf pasangan umara-ulama,” katanya.
Dia mengapresiasi keputusan Jokowi yang menggandeng Ma’ruf Amin. Menurutnya, tidak ada yang membantah tentang keulamaan Ma’ruf Amin.

Pilihan Jokowi dinilai tepat sebagai penghargaan atas ulama dan umat Islam. Dengan majunya Ma’ruf diharapkan dapat membawa kedamaian dan kemajuan dalam berbangsa dan bernegara. “PBB apresiasi itu,” ujarnya.#

Terlalu Berambisi, Ma’ruf Bikin Warga NU Berpaling

0
SatuNusaNews – Ormas Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU) disebut pengamat politik Adi Prayitno akan berpaling dari Jokowi. Hal ini tidak terlepas dari sosok KH Ma’ruf Amin yang dianggap terlalu berambisi mendapatkan tiket cawapres pada pilpres mendatang.
Dalam acara Indonesia Lawyer Club beberapa waktu lalu, Mahfud MD blak-blakan menceritakan terkait kegagalan menjadi cawapres memberikan dampak negatif kepada Joko Widodo (Jokowi).
Pengungkapan cara-cara politis yang dianggap tak lazim itu juga menyeret salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama yang ikut ‘beperan’ dalam penentuan pendamping capres petahan tersebut.
Adi Prayitno memprediksi, sebagian warga NU sangat mungkin terpengaruh atas pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.Setidaknya, pengaruh itu ada pada warga NU kultural akibat penilaian kurang baik terhadap KH Ma’ruf Amin.
Menurutnya, warga NU sendiri terbagi menjadi dua macam. Yakni warga NU kultural dan warga NU struktural.
“Mungkin di struktural tetap akan loyal dan membela Kiai Ma’ruf Amin. Tapi di level NU kultural mungkin agak kurang bagus imejnya,” terang Adi sebagaimana dikutip JPNN.
Salah satu alasan yang melahirkan imej buruk terhadap Kiai Ma’ruf itu lantaran kalangan NU kultural sampai saat ini masih memegang filosofi lama.
Yakni jangan pernah memberikan jabatan politik pada orang yang terlampau menginginkannya.
Sebab, mereka menilai, kondisi tersebut dikhawatirkan akan berakibat kurang baik di kemudian hari.
“NU itu kan sejak awal tidak terlalu bernafsu dengan kekuasaan politik. Jadi, pernyataan Pak Mahfud saya kira akan cukup berpengaruh di kalangan kultural,” ucapnya.
Pengajar di Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta ini menambahkan, Ma’ruf selama ini dinilai sebagai kiai sepuh yang tak punya ambisi politik tertentu.
Namun, di balik terpilihnya Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu sebagai pendamping Jokowi, ternyata ada intrik yang mengemuka dan itu disebut-sebut antara lain melibatkan Kiai Ma’ruf.
Di satu sisi, dipilihan Ma’ruf itu juga membuat Jokowi tambah babak belur. Pasalnya, Ma’ruf dinilai sebagai dalang pemenjaraan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
“Kasihan Pak Jokowi ini, babak belur dia,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini menjelaskan, para pendukung dan pemilih Ahok rata-rata adalah pemilih yang rasional.
Mereka memilik Ahok karena dianggap mampu dan bisa bekerja serta memimpin DKI Jakarta.
“Mereka ini aktivis yang inklusif dan punya satu nilai yang diperjuangkan,” jelasnya.Adi meyakini, ketika ahokers menyatakan Ma’ruf intoleran, maka mereka tetap konsisten menilai langkah Jokowi memilih Ma’ruf sebagai cawapres sebagai sebuah blunder.
“Jadi tak heran teman-teman ahokers mengancam mereka akan golput. Makanya di awal saya bilang kasihan saya sama Pak Jokowi,” lanjutnya.
Dalam proses pemilihan Ma’ruf itu, Adi pun menyinggung ‘kesalahan’ capres petahana tersebut.
“Terlampau mendengarkan bisikan PKB dan PPP. Seakan-akan politik itu hanya soal Nahdlatul Ulama dan non-NU. Padahal tidak sesederhana itu,” papar dia. #

Dasni Husin Antar Aceh Barat Juara II Kerajinan Anyaman

0

SatuNusaNews – Kontingen Aceh Barat meraih juara II lomba kerajinan anyaman pada ajang Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) 7, yang berlangsung pada Selasa, 14 Agustus 2018 di Meseum Aceh.

Penanggung jawab lomba anyaman PKA 7 Aceh Barat Dasni Husin saat ditemui di sela-sela perayaan HUT RI mengatakan, pada perlombaan tersebut Aceh Barat menampilkan produk anyaman bate ranup dari bahan baku eceng gondok dan keranjang dari bahan baku daun nipah.

Pada perlombaan anyaman tersebut, setiap kontingen seharusnya menampilkan satu produk dari satu bahan baku. Sementara Aceh Barat, berhasil menampilkan dua produk dari dua bahan baku.

“Alhamdulillah kita dapat meraih juara II. Ini berkat keseriusan dan kemampuan peserta dalam merangkai anyaman. Bahan baku yang kita pilih juga murah dan terjangkau, serta karya yang kita hasilkan juga sangat menarik,” ujar tokoh perempuan Aceh Barat ini.

Menurutnya, kontingen Aceh Barat berhasil menyelesaikan anyaman 16 menit lebih cepat dari enam jam waktu yang diberikan. Dan sebagai pemerhati kerajinan tangan, Dasni berharap, masyarakat Aceh Barat semakin kreatif dalam menciptakan produk-produk yang bernilai jual tinggi dari bahan baku eceng gondok dan daun nipah.

“Sehingga produk-produk tersebut menambah pendapatan masyarakat, dan apabila diikutsertakan kembali dalam ajang perlombaan kerajinan anyaman lainnya bisa meraih hasil yang lebih baik,” ungkapnya.

Juara I diraih Kota Banda Aceh dan juara III diraih Kota Langsa. Sedangkan harapan I, II, III berturut-turut Aceh Timur, Gayo Lues, dan Singkil.

Blunder Pernyataan Jokowi, “Kapan Jokowi dan Ngabalin Ditangkap?”

0
jokowi ajak relawan berantem

Mungkinkah Ada Unsur Pidana?
Sebuah Telaah Hukum

[…kalau diajak berkelahi harus berani”, “… lanjut, lawan, libas”]

Pernyataan yang disampaikan Jokowi tidak bisa dilihat sebagai persoalan kecil karena disampaikan oleh seorang kepala negara dan kepala pemerintahan. Setali tiga uang. Ngabalin interpreter isi kepala bosnya yang tak kalah bahayanya bagi ancaman keutuhan NKRI.

Lema tulisan saya kali ini seputar pertanyaan: “Apakah frasa kalimat ini memenuhi unsur pidana?” Saya haqqul yaqin pernyataan ini sudah memenuhi unsur pidana. Mari kita diskusikan !

Pertama, terpenuhinya unsur pokok subyektif yaitu unsur kesalahan yang dapat berupa kesengajaan (dolus) yang bentuknya:

  1. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat); dolus directus

  2. kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakkelijkheidbewustzijn)

  3. kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet)

Kedua, unsur pokok obyektif terdiri dari :

  1. Perbuatan manusia (positif atau negatif)
  2. Menimbulkan akibat membahayakan, merusak/menghilangkan kepentingan/ kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.
  3. Keadaan-keadaan, yang dibedakan :
    a. Keadaan sebelum/saat perbuatan dilakukan.
    b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
  4. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan hukum. Sifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum(larangan atau perintah).

Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu :

“Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”.

Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1). Teori kehendak (wilstheorie)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen).

2). Teori pengetahuan / membayangkan (voorstellingtheorie)

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank).

Menarik untuk menelisik, apakah ujaran Jokowi dan Ngabalin telah memenuhi unsur keduanya ? Hemat saya, ya. Sudah terpenuhi !

Pertama, unsur subyektif (kesengajaan dengan sadar kemungkinan).

Jokowi dan Ngabalin boleh jadi memang tidak bermaksud memantik pertikaian sesama anak bangsa. Tapi fakta hukumnya banyak kalangan setidaknya seperti saya yang merasa tersinggung dan terganggu. Meskipun dia tidak melakukan kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) namun di hadapan hukum dia dituntut untuk dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tak dikehendaki (kesengajaan dengan sadar kemungkinan).

Contoh:
Seorang mengendarai mobil angkutan umum dengan kecepatan tinggi di jalan dalam kota. Di muka dia melihat sekelompok anak yang sedang bermain-main. Apabila dia tetap dalam kecepatan yang sama tanpa menghiraukan nasib anak-anak dan tanpa mengambil tindakan pencegahan, dan apabila akibat perbuatannya itu beberapa anak luka atau mati, maka disini ada kesengajaan untuk menganiaya atau membunuh, meskipun tidak dapat dikatakan bahwa ia menginginkan akibat tadi. Namun jelas ia menghendaki hal itu -dalam arti- meskipun dia sadar akan kemungkinan tentang luka dan matinya anak dia mendesak kesadaran itu kebelakang dan menerima apa boleh buat kemungkinan itu.

Di atas telah disebutkan 2 teori yang menerangkan bagaimana sikap batin seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja.

Berdasarkan teori kehendak, jika Jokowi dan Ngabalin menetapkan dalam batinnya, bahwa dia lebih menghendaki ujarannya bersambut –terbukti dalam rekaman video tersebut, Jokowi tidak kurang 15 detik menunggu hadirin riuh rendah mengamini statementnya dengan sorak sorai tepuk tangan– (meskipun nanti akan ada akibat yang dia tidak harapkan) dari pada tidak berbuat maka kesengajaan yang dilakukannya tersebut juga ditujukan kepada akibat yang tidak diharapkan itu.

Berdasarkan teori pengetahuan, Jokowi dan Ngabalin mengetahui/membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki, tetapi bayangan itu tidak mencegah dia untuk tidak berbuat. Maka dapat dikatakan, bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin terjadi itu.

Disamping kedua teori itu ada teori yang disebut teori apa boleh buat (in kauf nehmen theorie atau op de koop toe nemen theorie)

Menurut teori apa boleh buat (in kauf nehmen theorie atau op de koop toe nemen theorie) keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut:

a. akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan ia benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat itu.

b. akan tetapi meskipun ia tidak menghendakinya, namun apabila toh keadaan/akibat itu timbul, apa boleh buat hal itu diterima juga, ini berarti ia berani memikul resiko.

Nah, dalam konteks ini Jokowi dan Ngabalin sudah “apa boleh buat” karena dia sekarang sudah mulai “menuai badai” dari “angin yang ditaburnya”.

Kedua, unsur obyektif yaitu menimbulkan akibat membahayakan, merusak/menghilangkan kepentingan/ kepentingan yang dipertahankan oleh hukum dalam hal ini terkoyaknya sendi ketentraman masyarakat (NKRI).

Jokowi dan Ngabalin seharusnya dapat membayangkan bahwa term “berantem”, “libas”, adalah kosa kata yang berpotensi besar mengeskalasi pertikaian yang masif dan perpecahan yang makin tampak di pelupuk mata.

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip equality before the law, maka tulisan ini saya tutup dengan pertanyaan “kapan Jokowi dan Ngabalin ditangkap Polisi?”

Ahsanul Fuad Saragih, S.H, M.A Mantan Praktisi Hukum

PKS Partai Pertama Daftarkan Caleg di KIP Banda Aceh

0

SatuNusaNews – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Banda Aceh menjadi partai politik pertama yang mengajukan bakal calon legislatif (Bacaleg) ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh.

Proses pendaftaran berlangsung, Ahad (15/07/2018) oleh Ketua DPD PKS Kota Banda Aceh Iwan Sulaiman bersama wakil ketua Surya Mutiara, Sekretaris Irwansyah. Turut terlihat mendampingi Sekretaris DPW PKS Aceh Khairul Amal serta seluruh bakal caleg dari partai tersebut .

Pendaftaran di terima langsung oleh Ketua KIP Kota Banda Aceh Indra Milwadi, didampingi anggota KIP Banda Aceh lainnya, Hasbullah, Yusri dan Muhammad.

Ketua DPD PKS Banda Aceh Iwan Sulaiman menyebutkan pihaknya mendaftarkan 30 orang bakal caleg untuk mengikuti pemilu legislatif 2019 atau 100 persen dari kuota caleg untuk DPRK Banda Aceh.

Namun demikian kata Iwan Sulaiman, pihaknya juga siap untuk mengajukan caleg tambahan jika nantinya diminta untuk memenuhi kuota 120 persen.

“Kami menunggu keputusan apakah nanti kuotanya 100 persen atau sama denganPartai lokal 120 persen, namun sebelum ada keputusan maka kami mengajukan 100 persen dulu, karena dari awal kita siapkan 120 persen dari kuota, namun karena aturannya baru ada yang kuota 100 persen maka kita ikut aturan ini dulu,” ujarnya.

Iwan Sulaiman menambahkan, Bacaleg PKS Banda Aceh tidak hanya dari kalangan pengurus maupun kader partai, akan tetapi juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang siap mengabdi untuk kota Banda Aceh.

Selain itu DPD PKS Banda Aceh juga memenuhi kuota caleg perempuan yaitu mencapai 40 persen, dari 30 persen yang disyaratkan.

“Dan kita juga memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 persen, tapi ada dapil 50 persen, tapi semua dapil terpenuhi,” ujarnya.

Sementara itu untuk target 2019, PKS Banda Aceh kata Iwan Sulaiman, pihaknya menargetkan 8-9 kursi DPRK Banda Aceh. Pihaknya optimis dengan kehadiran sejumlah tokoh masyarakat bersama PKS.

“ Kalau target sudah kita bicarakan dan 8-9 kursi menjadi target kita, karena dulu kita pernah 8 kursi, apalagi banyak tokoh masyarakat yang sudah berkomitmen bersama PKS,” ujarnya lagi.

Sementara itu Ketua KIP Banda Aceh Indra Milwadi menyebutkan bahwasanya PKS menjadi partai politik pertama yang mengajukan bakal calegnya ke KIP Kota Banda Aceh.

Pada kesempatan itu KIP langsung melakukan pemeriksaan kelengkapan dari berkas pencalonan yang diajukan oleh PKS Banda Aceh, hasilnya berkas PKS dinyatakan lengkap dan diberikan tanda terima.

“Karena kalau sudah lengkap maka langsung kita serahkan tanda terima, kalau tidak lengkap maka berkasnya kita kembalikan, inilah kelebihan lebih cepat mendaftar, sehingga kita punya banyak waktu untuk melakukan pemeriksaan,” lanjutnya. #