AdalahPay

SatuNusaNews – Akmal Said, seorang komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang dianggap telah melakukan kebohongan publik dan pencemaran nama baik. Atas tindakannya tersebut, DPD PKS Kota Sabang melalui kuasa hukumnya mengirimkan somasi.

Surat somasi disampaikan oleh kuasa hukum PKS, Kasibun Daulay, SH dan Faisal Qasim, SH pada hari Jumat (31/8/2018) lalu.

Somasi atau Legal Notice ini adalah yang pertama dan terakhir PKS Sabang sampaikan kepada Akmal Said dalam kapasitas sebagai pribadi maupun sebagai oknum anggota Komisioner KIP Sabang.

Somasi ini terkait dengan pernyataan Akmal Said Komisioner KIP Kota Sabang, Kepala Devisi Logistik dan Keuangan KIP Sabang. Di sebuah media online tertanggal 17 Agustus 2018 dengan judul berita “Penjelasan KIP Sabang Untuk PKS” mengeluarkan pernyataan yang dianggap PKS telah melecehkan nama baik partai sekaligus pembohongan publik.

Dalam alinea ke-empat dari berita tersebut diantaranya menyebutkan “KIP Sabang menurut Akmal Said memahami kondisi pertikaian antara kader PKS di pulau Weh itu, “Tapi ingat jangan bawa KIP Sabang kedalam ranah pertikaian antara sesama kader PKS, sebab KIP Sabang menjalankan aturan yang dikeluarkan oleh KPU RI”. Menurut Kuasa Hukum PKS Kasibun Daulay pernyataan ini sampai dengan berita ini diturunkan tidak ada bantahan dari Akmal Said.

Dalam suratnya, PKS menyebutkan bahwa Akmal Said melalui media elektronik seolah-olah menegaskan ada pertikaian antara kader PKS di Pulau Weh atau Kota Sabang.

“Ini tidak benar dan sangat merugikan klien kami. Apalagi sebagai anggota komisioner KIP, Akmal Said tidak memiliki hak dan wewenang untuk menuduh dan memberi justifikasi bahwa kader PKS Sabang sedang bertikai, terlebih disampaikan dimedia elektronik dalam kapasitas saudara sebagai penyelenggara pemilu” kata Kasibun.

Menurut lawyer yang cukup disegani di Banda Aceh ini, ucapan Akmal tersebut telah menyebarkan kesan image negative dan black campaign kepada PKS Sabang sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) serta menimbulkan informasi yang keliru ditengah-tengah masyarakat.

“Apalagi dengan nada ancaman “Ingat jangan bawa KIP Sabang kedalam ranah pertikaian antar sesama kader PKS”. Hal ini menimbulkan disharmoni, antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Seharusnya yang bersangkutan jaga sebagai salah satu penyelenggara pemilu yang sudah semestinya seluruh tahapan PEMILU 2019 berjalan dengan Jujur dan Adil ”.

Menurut Kasibun, oknum komisioner KIP Sabang ini telah merugikan PKS dan patut diduga telah melakukan abuse of power, melakukan perbuatan melanggar hukum, menyebarkan berita bohong, pencemaran nama baik partai, dan juga melakukan ancaman melalui media elektronik.

“Oleh sebab itu kami meminta Akmal untuk meminta maaf kepada institusi PKS, kader, simpatisan dan masyarakat umum, melalui iklan permintaan maaf di dua media cetak dan di lima media elektronik, dalam jangka 2 x 24 jam setelah surat somasi ini diterima,” tegas Kasibun lagi.

Kasibun menegaskan jika Akmal Said tidak mengindahkan tuntutan ini maka PKS akan membawa kasus ini ke proses hukum.#

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.