AdalahPay

SatuNusaNews – Yusril Ihza Mahendra menanggapi surat terbuka adik Harry Tjahaja Purnama. Surat terbuka tersebut mengungkapkan kekesalan keluarga besar Ahok karena Yusril menyinggung kewarganegaraan mendiang ayah mereka, Indra Tjahaja Purnama.

Dalam surat terbuka tersebut, Harry mewakili keluarga besar mendesak Yusril untuk membuat pernyataan permintaan maaf.

Yusril melalui laman Facebook-nya menanggapi surat terbuka tersebut. Yusril mengaku tidak melakukan kesalahan pada pidato yang ia sampaikan pada Kongres Umat Islam 2018 di Medan, 30 Maret 2018 lalu. Dalam pidatonya, Yusril menjelaskan tentang syarat menjadi presiden RI sesuai amanat UUD 1945.

Yusril mengatakan bahwa syarat menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli. Sebutan orang Indonesia asli itu diartikan lahir sebagai warga negara Indonesia dan tidak pernah menjadi warga negara lainnya.

Menurut Yusril, Ahok tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden di Indonesia terkait kewarganegaraannya.

Yusril menjelaskan bahwa Ahok lahir sebagai warga negara China karena ayah beliau Tjoeng Kiem Nam memilih tetap berkewarganegaraan China pada 1962.

Secara otomatis Ahok terlahir sebagai warga negara China dan baru naturalisasi sebagai warga negara Indonesia pada usia 20 tahun pada 1986.

Yusril menjelaskan ia membuka sejarah keluarga Ahok mengingat Ahok pernah menyatakan secara terbuka berkeinginan menjadi presiden RI sebagai contoh tentang aturan calon presiden RI sesuai Pasal 6 ayat (1) UUD 1945. Karenanya Yusril harus menjelaskan tentang ayah Ahok untuk menjelaskan bahwa Ahok tidak bisa disebut orang Indonesia asli dan tidak dapat dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden Indonesia.

Berikut adalah tanggapan lengkap Yusril Ihza Mahendra terkait hal tersebut.

Tanggapan Yusril Atas Surat Terbuka Adik Ahok 

Ceramah saya di Medan itu berkaitan dengan draf penyusunan UUD 45 terkait syari’at Islam dan syarat menjadi Presiden yang semula disepakati yakni “orang Indonesia asli dan beragama Islam”.

Kesepakatan tentang syariat Islam dihapuskan setelah melalui pembahasan, dan syarat presiden harus “beragama Islam” ini kemudian entah bagaimana ceritanya turut hilang dengan disahkannya UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Yang tersisa adalah “orang Indonesia asli”.

Namun syarat “orang Indonesia asli” akhirnya hilang juga dengan amandemem UUD 45 pada tahun 2003. Rumusan Pasal 6 ayat (1) UUD 45 yang baru menyatakan bahwa Presiden adalah warganegara sejak kelahirannya dan tidak pernah memperoleh kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.

Dalam konteks di atas itu saya memberi contoh tentang Ahok, yang menurut UUD 45 tidak bisa menjadi Presiden karena tidak memenuhi syarat sebab tidak terlahir sebagai warganegara Indonesia.

Mengapa Ahok tidak terlahir sebagai WNI? Jawabannya sederhana karena ayah Ahok, Tjung Kim Nam adalah warganegara Tiongkok. Sebelumnya beliau mempunyai dwi kewarganegaraan.

Sesuai UU No 62/1958 entang Kewarganegaraan RI, status dwi kewarganegaraan harus diakhiri dengan cara memilih salah satu: jadi WNI atau jadi WN RRT. Kesepakatan pengakhiran status dwi kewarganegaraan itu dicapai dan dirumuskan dalam “Persetujuan Soenario-Tjou En Lai”, antara Menlu RI dan Menlu RRT. Maka orang Cina di Indonesia pada tahun 1962 disuruh memilih. Ayah Ahok Tjung Kim Nam memilih warganegara RRT. Ahok lahir 1966, maka Ahok otomatis ikut warganegara ayahnya, RRT.

Ketika ayah Ahok dinaturalisasi, maka Ahok otomatis menjadi WNI ketika itu dia berusia 20 tahun di tahun 1986. Nama Ahok ada dalam SKBRI Tjung Kim Nam yang telah dinaturalisasi tahun 1986 itu.

Jadi ketika mencontohkan Ahok dalam kasus di atas, mau tidak mau saya harus menjelaskannya secara kronologis, sehingga menyebut nama ayah mereka mendiang Tjung Kim Nam tidak dapat dihindari. Hal ini semata2 saya kemukakan sebagai contoh karena Ahok pernah menyatakan kepada publik, keinginannya untuk menjadi Presiden RI. Dengan penjelasan kronologis itu, Ahok praktis tidak memenuhi syarat menjadi Presiden RI sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1) UUD 45.

Saya menyimak surat terbuka Adik Ahok di berbagai media online dan meminta saya agar mohon maaf karena menyinggung kewarganegaraan ayah mereka. Kalau sekiranya saya salah dan keliru, tentu saya dengan segala kerendahan hati saya akan memohon maaf. Namun yang menjadi pertanyaan saya: Adakah yang salah dan keliru dalam pidato saya di Medan itu?

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.