Arief Hidayat Hakim MK
AdalahPay

SatuNusaNews – Hakim Arief Hidayat kembali ditetapkan sebagai Hakim Konstitusi dalam jajaran Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia untuk periode kedua masa bakti 2018-2023. Pengucapan sumpahnya sebagai hakim konstitusi dilaksanakan hari ini di Istana Negara di Jakarta┬ádihadapan Presiden Joko Widodo.

Pengucapan sumpah Arief Hidayat yang dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB juga dihadiri oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari, para menteri Kabinet Kerja, para pimpinan TNI dan Polri serta pejabat lainnya. Arief Hidayat ditetapkan kembali menjadi hakim konstitusi oleh DPR RI untuk periode kedua 2018 sampai dengan 2023.

Pria kelahiran Semarang, Jateng, 3 Februari 1956 ini kembali terpilih sebagai hakim konstitusi. Arief memulai periode pertamanya sebagai hakim konstitusi pada 1 April 2013 ketika ia mengucapkan sumpah jabatan dihadapan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara dari Universitas Diponegoro Semarang ini setelah 2 tahun menjadi hakim konstitusi langsung mendapatkan kepercayaan menjadi Ketua MK periode 2015 s.d. 2017 menggantikan Hamdan Zoelva.

Arief Hidayat diketahui pernah dua kali mendapat sanksi dari Dewan Etik Mahkamah Konstitusi terkait tindakan yang dianggap tidak terpuji dan mencederai kehormatan hakim konstitusi.

Sanksi pertama pernah dijatuhkan Dewan Etik MK kepada Arief Hidayat karena terbukti mengirim katebelece ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Widyo Pramono untuk membina salah seorang kerabatnya yang menjadi jaksa di Trenggalek.

Pada 16 Januari 2018, Dewan Etik MK menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Arief karena terbukti menemui politikus dan anggota DPR pada November 2017 di suatu hotel terkait pencalonannya kembali sebagai hakim konstitusi.

Koalisi Masyarakat Selamatkan Mahkamah Konstitusi dan 54 guru besar dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga meminta Arief Hidayat mengundurkan diri sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi karena sudah dua kali dinyatakan melanggar etik oleh Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. Desakan mundur juga datang dari dekan Fakultas Hukum se Jogjakarta karena menganggap apa yang telah dilakukan Arief Hidayat telah menginjak-injak marwah seorang hakim konsitusi.

Hakim Konstitusi mendapat gelar seorang negarawan yang tidak boleh tercela. Perilaku Arief yang telah dua kali melakukan pelanggaran kode etik, tidak mencerminkan sikap negarawan maupun nilai integritas yang seharusnya dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seorang Hakim Konstitusi. #

Facebook Comments