AdalahPay

Lamongan, SatuNusaNews,-  Agenda Musyawarah Nasional (MUNAS) pertama yang dilaksanakan oleh Forum Nasional Mahasiswa Lamongan (FORNASMALA) pada 11 Juli 2016 di Gedung KORPRI Lamongan seharusnya memberikan kesan pertama yang positif bagi seluruh peserta Munas. Tetapi sangat di sayangkan agenda Munas yang dihadiri oleh sebagian besar mahasiswa Lamongan yang menempuh studi di berbagai daerah tersebut justru menyisakan beberapa kejanggalan, antara lain; 

1. Mekanisme penetapan Koodinator Nasional sementara FORNASMALA beserta panitia penyelenggara Musyawarah Nasional (MUNAS) pertama yang terkesan tidak demokratis.

MUNAS pertama FORNASMALA merupakan salah satu produk dari Silaturahmi Nasional (SILATNAS) Pertama FORNASMALA pada 23 Juli 2015 yang diinisiasi oleh Ikatan Siswa Mahasiswa Lamongan (ISMALA) Yogyakarta. Selain melahirkan produk MUNAS, SILATNAS tersebut juga menetapkan koordinator – kordinator wilayah (KORWIL) sementara FORNASMALA.
Patut disayangkan, ketika menjelang MUNAS pertama, telah ditetapkan Koordianor Nasional sementara dan panitia MUNAS FORNASMALA tanpa diketahui oleh banyak pihak termasuk beberapa KORWIL yang telah diamanatkan oleh SILATNAS, bahkan ada salah satu KORWIL yang sengaja dikeluarkan dari grup komunikasi KORWIL-KORWIL sementara yaitu KORWIL Jabodetabek tanpa sebab yang jelas. Maka penetapan Koordinator Nasional sementara dan panitia Musyawarah Nasional (MUNAS) pertama dinilai tidak demokratris atau sangat sepihak.
2. Proses berjalannya Musyawarah Nasional (MUNAS) yang jauh dari Prosedural (tidak tertib organisasi).

Agenda MUNAS yang merupakan musyawarah tertinggi dalam Forum Nasional Mahasiswa Lamongan (FORNASMALA) sudah seharusnya dipersiapkan dengan matang, namun MUNAS perdana FORNASMALA yang dilaksanakan pada tgl 11 Juli 2016 itu tidaklah jauh dari kesan tidak dipersiapkan dan sangat prematur, hal ini bisa dilihat dari banyak aspek antara lain;
A. Tidak ada undangan secara resmi kepada setiap KORWIL yang sudah dibentuk sebelumnya terkait agenda MUNAS FORNASMALA.
B. Tidak ada penetapan peserta penuh / tetap MUNAS oleh SC dan Panitia MUNAS FORNASMALA sehingga berimplikasi pada minimnya jumlah peserta dari berbagai KORWIL yang mengikuti MUNAS sampai selesai, dan MUNAS dinilai sangat tidak representatif.
C. Syarat-syarat persidangan yang tidak terpenuhi, seperti tidak adanya meja, palu dan presidium persidangan, sehingga MUNAS sangat tidak memungkinkan untuk dilanjutkan.
D. Tidak adanya ketentuan – ketentuan yang menjelaskan syarat – syarat calon ketua umum FORNASMALA dan teknis pemilihannya, sehingga terpilihnya ketua umum FORNASMALA yang baru sangat dipertanyakan.

Melihat kejanggalan – kejanggalan diatas, maka kami yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lamongan menuntut untuk diadakanya Musyawarah Nasional (MUNAS) ULANG Forum Nasional Mahasiswa Lamongan (FORNASMALA) yang lebih demoktratis, transparatif, dan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam organisasi. [] ydi

Facebook Comments