jaksa agung
AdalahPay

SatuNusaNews  – Pelaksanaan eksekusi barang rampasan berupa Jalan Tol Lingkar Luar (JORR) Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (S) oleh Jaksa Agung M Prasetyo beberapa waktu lalu sarat kejanggalan. Hal tersebut lantaran eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) No 720 K/Pid/2001 tersebut sejatinya sudah dilakukan pada 7 April 2004 dan 6 Februari 2013 oleh jaksa eksekutor Arnold Angkouw.  

Menurut Koordinator Lembaga Kajian Masyarakat Pemantau Keadilan, Suryana, pelaksanaan eksekusi yang berulang kali tersebut patut dipertanyakan oleh Presiden Joko Widodo. “Kenapa bisa penegak hukum mengeksekusi diatas eksekusi yang sudah ada. Jangan sampai proses penegakan hukum dijadikan pencitraan lho. Bahaya ini, jadi jangan diklaim sebagai prestasi era Prasetyo,” kata Suryana di Jakarta, (22/3/2016).

Seperti diketahui, sengketa hukum ini melibatkan pihak ketiga pelaksanaan pengoperasian ruas jalan tol JORR seksi S. Dan dalam amar putusan MA itu berbunyi ‘Hak konsesi atas 1 (satu) unit jalan Tol Pondok Pinang – Jagorawi JORR “S” berikut bangunan dan pintu-pintu gerbang dirampas untuk negara dengan ketentuan setelah kredit dari Bank BNI sudah terlunasi dari penghasilan operasional Jalan Tol oleh PT Marga Nurindo Bhakti, selanjutnya hak pengelolaan/konsesi dan hasil pengoperasiannya dikelola dan diserahkan kepada negara c.q. PT Hutama Karya’.

Jika berbicara kasus tersebut, kata Suryana, meski semua pihak punya kepentingan selain kepentingan negara, sejatinya PT Hutama Karya (HK) tidak berhak menjadi pengelola ruas jalan tol tersebut. “Presiden Jokowi harusnya tahu, PT HK diduga masih terbelit dengan permasalahan hukum berkaitan dengan gugatan dari pemegang Medium Term Notes pada tahun 1994-1998 yang dilakukan Direktur Utama saat itu, berinisial TRS. Kalau diprediksi, HK masih berpotensi digugat senilai 88 juta dolar Amerika, jumlah ini diluar ganti rugi bunga,” tuturnya lebih lanjut.

“Jadi apa bedanya dengan status PT Marga Nurindo Bhakti (MNB). HK ini kan masih satu konsorsium. Jangan diliat statusnya yang BUMN. Kalau ada satu BUMN yang oknumnya terpidana dalam kasus tersebut, apa didiamkan saja.”  Belum lagi ada fakta yang tidak bisa dihindari jika dalam amar putusan tersebut disebutkan oknum-oknum HK saat itu terlibat penyalahgunaan dana hasil penerbitan dan penjualan MTN oleh PT HK.

Suryana melanjutkan, Presiden Joko Widodo seharusnya mengingatkan Jaksa Agung M Prasetyo untuk membaca fatwa yang dikeluarkan Mahkamah Agung pasca putusan tersebut. Disamping itu juga ada Legal Opinion yang dikeluarkan institusi kejaksaan yang ditanda tangani pelaksana tugas Jaksa Agung saat itu, yakni Darmono. “MA sudah mengeluarkan fatwa tertanggal 15 September 2011. Dimana fatwa tersebut merujuk pendapat hukum Plt Jaksa Agung tanggal 26 Oktober 2010,” urainya.

Lebih lanjut Dirinya lantas menegaskan bahwa penyetoran uang Rp 1,1 triliun sebenarnya sudah domain Kementerian Pekerjaan Umum. “Jadi bukan kejaksaan lagi. Kejaksaan sudah mengeksekusi secara administrasi dua kali lho. Kenapa harus di eksekusi lagi. Seperti aji mumpung di tengah isu reshuffle,” cetusnya.

Dalam pendapat hukumnya, Darmono menyatakan bahwa penyerahaan penyelenggaraan jalan tol JORR S kepada HK secara hukum perdata dapat ditolak dengan alasan hukum bahwa posisi HK dalam keterkaitannya bersifat kontrak kerja antara PT MNB.  Bahkan ia menegaskan jika penyerahaan jalan tol ke HK telah bertentangan dengan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Tak hanya itu, dalam LO tersebut menyebutkan sebelum dirampas untuk negara, hak konsesi JORR seksi S harus diberikan terlebih dahulu kepada PT MNB, dan dari penghasilan operasional jalan tol tersebut digunakan untuk melunasi kredi kepada Bank BNI. Hal tersebut sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 276/KPTS/M/2009 tanggal 9 Juni 2005.

Selain itu, Darmono menjelaskan, dengan adanya perubahan penguasaan barang bukti yang dititipkan ke PT Jasa Marga pada 21 November 2000, maka jaksa eksekutor hanya menyerahkan ke pejabat yang mempunyai otoritas dan kewenangan dalam pengelolaan jalan tol tersebut yakni Menteri Pekerjaan Umum RI. Hal tersebut lantaran HK telah terbukti mengeluarkan commercial paper (CP) palsu yang menjadikan HK sebagai jaminan.

Sebelumnya Jaksa Agung Prasetyo mengatakan bahwa putusan ini sudah melalui proses yang sangat panjang karena Kejagung ingin memutuskan siapa yang paling tepat hak mengelola ruas jalan tol ini.  “Berulang kali kita lakukan rapat dan koordinasi terutama dengan Pak MenPUPERA berdasarkan bukti dan data yang ada kita teliti dan cermati dengan baik. Termasuk menerima masukan-masukan dari semua pihak yang terkait dengan jalan tol ini,” ujar Jaksa Agung Prasetyo kepada wartawan di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jaksel, (16/3/2016).

“Akhirnya kami telah memutuskan bersama apa yang paling tepat mengelola tol ini adalah PT Hutama Karya. Hutama Karya adalah BUMN yang 100 persen sahamnya dipunyai negara,” tambah Prasetyo.

Sebagaimana telah diketahui, tol JORR seksi S sudah lama menjadi sengketa masalah pengelolaan. Sejak 1998 PT Jasa Marga mengambil alih pengelolaan JORR S yang sebelumnya merupakan barang sitaan negara. Penyitaan tol JORR seksi S disita negara karena ketidakmampuan PT Marga Nurindo Bhakti membayarkan senilai total 2,5 triliun rupiah kepada Bank Negara Indonesia (BNI).  Kemudian terkait krisis moneter, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengambil alih BNI dan tol JORR seksi S. BPPN pun menyerahkan tol JORR seksi S ke pemerintah dan menyerahkan pengelolaan ke Jasa Marga pada 1998. #

Facebook Comments