Ahmad Heryawan Aher
AdalahPay

SatuNusaNews – Penerapan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) di Jawa Barat sejak 2009 telah menekan kebocoran hingga Rp 1,568 triliun. Digitalisasi pemerintahan telah mendorong transparansi dan akuntabilitas proses tender sehingga memangkas berbagai biaya dan menciptakan efisiensi hingga 14,71 persen.

Efisiensi belanja APBD Pemprov Jabar Rp 1,568 triliun sendiri terdiri atas capaian 2009 sebesar Rp 186,929 miliar atau hemat 18,11 persen (selisih dari pagu anggaran dikurangi penawaran),  2010 Rp243,346 miliar (15,41 persen), 2011 Rp255,829 (15,40 persen). Selanjutnya, 2012 Rp173,242 miliar (12,75 persen), 2013 Rp169,741 miliar (13,63 persen), 2014 Rp156,633 miliar (14,39 persen), serta hingga 6 November 2015 2015 Rp383,107 miliar (16,64 persen).

Jika diakumulasikan dengan APBN yang masuk dalam APBD, maka SPSE di Jawa Barat periode 2008-2015 telah menghemat Rp3,22 triliun (13,66%) dari 19.729 paket pekerjaan dengan pagu Rp24,335 triliun dikurangi penawaran Rp20,815 triliun.

Jawa Barat sendiri, selain antara lain Sumatera Barat dan Jawa Timur, tercatat sebagai provinsi pionir di Indonesia dalam menerapkan SPSE. Juga, tergolong provinsi pertama yang kota dan kabupatennya sudah 100% menerapkan SPSE.

Menurut  Gubernur Jabar Ahmad Heryawan atau yang sering disapa Kang Aher, digitalisasi pemerintahan telah mendorong lahirnya transparansi dan akuntabilitas yang kemudian melahirkan bea lebih hemat. Karena proses transparansi, kata dia, maka seluruh tender bisa memangkas banyak biaya.

“Memang ini belum sempurna. Masih dalam proses penyempurnaan, terutama dalam prinsip dan ekosistem eksisting-nya,” ujar Heryawan yang akrab disapa Aher, Kamis petang (12/11).

Prinsip tersebut, terkait kebijakan pengadaan lebih fleksibel namun berkualitas. Yakni, pemenang tender adalah yang memberikan produk/jasa terbaik dengan harga wajar. Jadi, tak selalu yang termurah.

Menurut Aher, banyak kasus menunjukkan yang termurah, tapi kerap jadi masalah. Sebab, kualitas barang yang dihantarkannya tidak awet, baru beberapa tahun sudah rusak dan merugikan masyarakat. Kedua, kualitas barang termurah kerap memunculkan sengketa legal ketika peserta tender yang kalah melaporkan ke aparat untuk menyidik dinas dan vendor pemenang.

“Urusannya jadi rumit kalau ada pelaporan hukum, dan paradigma peserta itu selalu mengejar yang termurah,” katanya. Karena itu, Aher sudah menyampaikan ke Bappenas pada 10 November lalu, untuk mengubah prinsip tender dengan mengutamakan pemenang adalah yang kualitas terbaik dengan harga wajar.

“Kita percaya, jika SPSE ini disempurnakan prinsip dan ekosistemnya, maka masyarakat Jabar dan Indonesia bisa memperoleh yang terbaik. Kita harus termotivasi menghadirkan fasilitas publik seperti Gedung Sate dan Gedung Pakuan, sudah satu abad lebih tapi ganti struktur pokok pun belum pernah,” pungkasnya seperti dikutip dari rilis Humas Pemprov Jabar. #

 

Facebook Comments