Jokowi Obama
AdalahPay

SatuNusaNews – Adanya wacana menggugat konsultan yang disebut sebagai makelar diplomatik mempertemukan Presiden Jokowi dengan Presiden AS Barack Obama menurut pakar hukum internasional Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof Dr Ade Maman Suherman adalah perbuatan yang sia-sia dan berpotensi mempermalukan pemerintahan Jokowi. Apalagi jika dokumen berisi perjanjian antara konsultan Singapura, Pereira Internasional PTE LTD di Singapura dengan R & R Partners, Inc. Las Vegas senilai USD 80.000, benar adanya.

”Saya tidak tahu yang sebenarnya seperti apa. Tapi kalau dokumen itu ada, mau dibantah seperti apa pun ya tidak ada manfaatnya,” kata Maman. Bila memang dokumen yang dibuka Kementerian Kehakiman AS benar, lanjut Maman, maka adanya peran kembaga lobby dalam memuluskan pertemuan tersebut menjadi sulit dibantahkan seperti dikutip dari Republika.

Maman mengatakan sekalipun Kemenlu sudah membantah, namun jika dokumen yang diungkap Kementerian Kehakiman AS tersebut memang benar maka masyarakat akan meragukan bantahan Kemenlu.”Bagaimana mungkin Pereira membuat perjanjian dengan R&R Partner tentang urusan Indonesia, kalau Pereira tidak ada hubungan dengan pemerintah Indonesia,” jelasnya.

Pemerintah Indonesia bisa saja melakukan gugatan. Namun menurutnya akan kontraproduktif dan berpotensi mempermalukan pemerintah Indonesia. “Tapi saya justru khawatir, gugatan tersebut justru akan lebih mempermalukan pemerintah RI,” jelasnya

Dalam artikel yang ditulis di situs New Mandala, Michael Buehler, dosen Ilmu Politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies di London, mengungkap adanya dokumen bertanggal 8 Juni 2015 yang dibuka Kementerian Kehakiman AS 17 Juni 2015. Dokumen tersebut berisi perjanjian antara konsultan Singapura, Pereira Internasional PTE LTD di Singapura dengan R & R Partners, Inc. Las Vegas senilai USD 80.000.

Sedangkan isi perjanjian, menyatakan R&R Partners akan bekerja sebagai konsultan bagi pejabat Indonesia untuk mendapatkan akses ke Gedung Putih. Khususnya dalam rangka kunjungan Presiden Joko Widodo ke AS. R&R Partners juga akan mengomunikasikan pentingnya Indonesia bagi AS di sektor keamanan, perdagangan, dan ekonomi, kepada orang-orang berpengaruh di Gedung Putih.

Michael Buehler menyertakan link yang menunjukkan softcopy dokumen kontrak lobi internasional tersebut, http://www.fara.gov/docs/6229-Exhibit-AB-20150617-3.pdf.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri sudah menyampaikan bantahan terkait isu adanya makelar diplomatik tersebut. Menurut mereka kabar adanya penggunaan jasa konsultan dalam pertemuan Jokowi dan Barack Obama di Gedung Putih adalah tidak benar.

Sementara itu, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menantang Michael Buehler mengunggah penandatangan dokumen surat perjanjian antara Indonesia dan perusahaan jasa konsultan asal Singapura, R&R Partners Inc. “Siapa yang tanda tangan? Tunjukkan,” kata Luhut seperti dikutip Tempo pada Ahad (08/11).

Luhut membantah bahwa ada lobi dalam kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Amerika Serikat. “Tidak ada lobi,” ucap Luhut. Kunjungan kerja Jokowi ke Amerika Serikat, ujar Luhut, sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. “Tidak ada hubungan antara kunjungan kerja Presiden dan lobi,” ujarnya.

Michael Buehler, pengajar ilmu politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies, University London, mengunggah dokumen surat perjanjian antara konsultan dari Singapura dan perusahaan PR di Las Vegas, Pereira International PTE LTD. Surat tersebut menunjukkan pertemuan antara Jokowi dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama menggunakan jasa konsultan.

Dalam dokumen yang diterima Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada 17 Juni 2015 itu diketahui konsultan asal Singapura membayar US$ 80 ribu kepada Pereira International PTE LTD sebagai pihak ketiga. Tujuannya, untuk memfasilitasi pertemuan Jokowi dengan Obama.
Perjanjian tersebut menawarkan jasa penyusunan jadwal pertemuan dan menghadiri pertemuan dengan para pemegang kebijakan, anggota kongres, dan cabang eksekutif, termasuk Kementerian Luar Negeri.

Konsultan juga membantu menyampaikan kepentingan Indonesia kepada Amerika Serikat. Kepentingan tersebut mengenai keamanan, perdagangan, dan ekonomi. Selain itu, mereka memastikan Presiden Jokowi bergabung dalam kongres selama berkunjung ke negeri Abang Sam.

Kabar lobi pertemuan Jokowi dengan Obama juga dibantah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dalam konferensi pers pada Sabtu (07/11) Retno menuturkan kementeriannya tidak membayar jasa pelobi. Ia juga mengatakan persiapan kunjungan sudah dipersiapkan dalam waktu yang cukup lama. #

Facebook Comments