AdalahPay
SatuNusaNews – Keluarga Soeharto mesti membayar Rp4,4 triliun setelah Mahkamah Agung (MA) memperbaiki salah ketik putusan kasasi dalam kasus penyelewengan dana beasiswa Yayasan Supersemar.
Menurut ahli pemulihan asset Indonesia, Chuck Suryosumpeno, mengingat kasusnya adalah perdata, maka yang akan melakukan eksekusi putusan 140 PK/PDT/2015 adalah Pengadilan. “Dan apabila yang menjadi Termohon dalam kasus ini adalah Bapak H.M. Soeharto maka yang akan mendapat kewajiban untuk menanggung pembayarannya adalah para ahli waris beliau,” kata Chuck saat diwawancarai melalui surat elektronik, Kamis (13/8/2015).
 Ia mengatakan, saat ini, dunia telah mengenal 2 macam system pemulihan aset atau asset recovery, yaitu Voluntarily Asset Recovery dan Forcing Asset Recovery. “Apabila nanti pihak ahli waris bersedia melakukan voluntarily asset recovery (melaksanakan pemulihan aset secara suka rela atau tanpa paksaan) maka Negara berkewajiban memulihkan nama baik termohon sehingga pendekatannya tidak perlu dengan “pemaksaan” atau forcing,” ujar mantan Presiden ARIN AP (Asset Recovery Interagency Network for Asia and Pacific Region) 2014.
Menurut jaksa yang kini bertugas di Maluku tersebut, hal ini dikarenakanVoluntarily Asset Recovery telah terbukti merupakan jalan keluar termurah dan termudah bagi kedua belah pihak (pihak pemohon dan termohon). Namun,lanjutnya, bila terpaksa harus dilakukan Forcing Asset Recovery dan ternyata aset atau harta para ahli warisnya di Indonesia tidak mencukupi,  maka pihak pengadilan dapat meminta pada NCP (National Contact Person) CARIN (Camden Asset Recovery Interagency Network) untuk Indonesia untuk melakukan penelusuran aset para ahli waris yang berada di luar negeri. “Tentunya kami akan siap untuk membantu jika diminta pihak pengadilan untuk menelusuri aset para ahli waris tersebut,” pungkas Steering Member of Interpol Global Focal Point on Asset Recovery ini.
Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Made Sutrisna mengaku belum menerima putusan MA bernomor 140 PK/PDT/2015 tersebut.  “Kami belum menerima. Jadi belum bisa mengambil sikap,” terangnya.
Selain itu, lanjutnya, , jika berkas putusan dari MA sudah masuk, maka kedua belah pihak dari penggugat (negara) dan tergugat (keluarga Soeharto) akan dipanggil pengadilan untuk dimintai kesediaan masing-masing dalam menjalankan amar putusan. “Apakah tehadap putusan ini pihak yang kalah akan menjalankan putusan dengan sukarela atau gimana, akan diberi waktu selama delapan hari. Nanti akan dibentuk juru sita dari PN Jaksel,” tuturnya
Untuk diketahui, Yayasan Supersemar menyalahgunakan dana dengan cara memberi pinjaman dan menyertakan modal ke sejumlah perusahaan. Perusahaan tersebut di antaranya adalah perusahaan penerbangan Sempati Air dan Bank Duta. Negara yang diwakilkan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) yang saat itu dipimpin Basrief Arief mengajukan peninjauan kembali (PK) atas perkara Supersemar dan mewajibkan kepada keluarga Soeharto i Rp4,4 triliun. # (Yudi Permana)
Facebook Comments