jaksa agung
AdalahPay

SatuNusaNews – Salah dalam penggeledahan yang dilakukan penyidik Satuan Tugas Khusus (Satgasus) P3TPK Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dipimpin oleh Sarjono Turin di kantor PT Victoria Securites Indonesia di Panin Tower lantai 8, Senayan City, Jakarta, pada 12 Agustus lalu, berbuntut masalah yang berkepanjangan. Hal tersebut disebabkan pihak PT Victoria Securities Indonesia mengadukan penyidik Kejagung ke DPR, karena lalai dalam menjalankan tugasnya.

Mereka beralasan, Korps Adhyaksa salah geledah yang dilakukan Tim Satgasus, terkait kasus pembelian aset BTN melalui BPPN. Ditambah lagi tindakan arogan penyidik yang mengaku Satuan Tugas Khusus saat menggeledah yang dirasakan perusahaan tersebut.

Pengamat hukum ekonomi Universitas Indonesia, Anwar Burhanuddin mengatakan bahwa hal tersebut menjadi bukti ketidakwibawaan penegakkan hukum yang dilakukan penyidik kejaksaan. Apalagi Sarjono Turin telah dipromosikan menjadi Kepala Kejari Jakarta Selatan.

“Salah geledah itu preseden buruk bagi Indonesia. Presiden harus sadar akan kondisi saat ini. Persoalan ekonomi di Indonesia tidak bisa terselesaikan jika kondisi penegakan hukum saat ini masih tidak ada wibawanya. Copot saja Jaksa Agung HM Prasetyo dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Widyopramono serta penyidik yang memimpin penggeledahan ,” ujar Anwar di Jakarta, Selasa (18/08).

Ia berpendapat, desakan pencopotan Jaksa Agung HM Prasetyo dan Jampidsus Kejaksaan Agung, dikarenakan tindakan salah geledah tersebut sangat fatal imbasnya bagi kondisi perekonomian di Indonesia.

“Selain itu bidang pengawasan juga harus periksa Jampidsus, karena otomatis yang bersangkutan tahu akan rencana penggeledahan tersebut. Bagaimana mungkin seorang penegak hukum bisa salah geledah, ini bukti SOP penyidikan atau penggeledahan tidak dilaksanakan secara profesional,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, salah geledah itu akan menimbulkan efek domino bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. “Investor semua takut berbisnis di Indonesia. Karena saat ini, sistem hukum tidak berpihak kepada keadilan. Institusi penegak hukum cenderung berpihak untuk orang berkuasa atau berduit, atau bekerja untuk kepentingan ekonomi tertentu,” tegasnya.

Dirinya menyarankan, jika Presiden Jokowi masih menginginkan investor masuk ke Indonesia, dan  perekonomian berkembang, harus perbaiki mental penegak hukum di Indonesia, khususnya Kejaksaan Agung.

“Namun perbaikan mental saja tidak cukup untuk kejaksaan, revolusi birokrasi perlu dilakukan di kejaksaan. Demi kepastian hukum bagi investor maupun pebisnis Indonesia,” tandasnya.

Ditempat yang terpisah, Anggota DPR RI Komisi III, Desmond Mahesa meminta Jaksa Agung bertindak profesional dalam penegakan hukum. “Aneh penyidik kejaksaan melalui Satgas superior yang dibangga-banggakan Jaksa Agung dan Jampidsus bisa salah geledah. Jangan asal-asalan lha dalam mencari bukti kasus korupsi, sangat tidak profesional namanya,” kata Desmond.

Disamping itu juga dirinya mendesak Presiden Joko Widodo meminta klarifikasi Jaksa Agung atas salah geledah tersebut. Setelah itu, Jokowi harus masukan Jaksa Agung dalam daftar reshuflee tahap dua.

“Copot saja lah kalau tidak becus kerja. Daripada investor kabur gara-gara tidak ada kepastian hukum,” tandasnya.

Sebelumnya sangat ironi sekali, pihak perusahaan PT VSI mengatakan jika penyidik kejaksaan tidak menunjukkan identitas, surat perintah penggeledahan serta izin dari pengadilan negeri setempat.

“Maka kami memohon perlindungan hukum dan keadilan, serta jaminan kepastian hukum dalam menjalankan bisnis ataupun usaha di Indonesia,” cetus Direktur Victoria Securities Indonesia Yangky Halim.

Ia berpendapat, penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Agung sudah melanggar hukum. Tidak hanya itu, dirinya merasa saat penggeledahan berlangsung, pihaknya juga berada dalam tekanan dan intimidasi.‎ “Kami tidak berdaya dan hanya bisa pasrah saat ruangan kami digeledah,” cetusnya.

 Untuk diketahui, penggeledahan yang berlangsung sejak 12 Agustus 2015 pukul 16 30 WIB hingga 13 Agustus 2015 pukul 01.30 WIB itu, pihak perusahaan dilarang menyaksikan proses penggeledahan.

Penggeledahan yang dilakukan Kejagung merupakan rangkaian penyelidikan kasus dugaan korupsi penjualan hak tagih (Cessie) BPPN atas pembelian sebidang tanah di Karawang. Dalam penggeledahan penyidik menyita delapan unit CPU dan sejumlah dokumen elektronik. Sembari menggeledah, penyidiknya sekaligus memeriksa dua petinggi perusahaan tersebut, yakni Direktur perusahaan berinisial Al dan salah satu komisarisnya bernama Sz.

Perkara ini bermula saat sebuah perusahaan bernama PT Adistra Utama meminjam Rp 469 miliar ke BTN untuk membangun perumahan di Karawang seluas 1.200 hektare sekitar akhir tahun 1990.‎ Ketika  Indonesia memasuki krisis moneter 1998, pemerintah memasukan BTN ke BPPN untuk diselamatkan. ‎Sejumlah kredit macet kemudian dilelang, termasuk utang PT AU. PT VISC membeli aset itu dengan harga Rp 26 miliar.

Seiring waktu, PT AU ingin menebus aset tersebut dengan nilai Rp 26 miliar. Tapi, PT VISC menyodorkan nilai Rp 2,1 triliun atas aset itu.

Tahun 2012, PT AU kemudian melaporkan PT VISC ke Kejaksaan Tinggi DKI atas tuduhan permainan dalam penentuan nilai aset itu. Berhubung kasus tak kunjung usai, maka saat ini, kasus tersebut diambil alih oleh Kejaksaan Agung.  #

Facebook Comments