AdalahPay

SatuNusaNews – Komisi Kejaksaan RI (KKRI) menilai sistem pemeriksaan ataupun pengawasan internal di Kejaksaan Agung tidak transparan dan mengedepankan azas akuntabilitas. “Sungguh dilematis kondisi pengawasan di Kejaksaan. Selama ini hasil pemeriksaan jaksa  tidak pernah jelas mana yang bersalah dan mana yang tidak bersalah atas adanya laporan masyarakat baik eksternal maupun internal. Karena hasil pemeriksaannya tidak pernah dipublikasikan,” kata Komisioner KKRI Kaspudin Nor kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/8/2015).

Dikatakannya, sudah seharusnya bidang pengawasan menyampaikan kepada publik hasil pemeriksaan anggota korps Adhyaksa selama ini. “Agar masyarakat juga tahu dan turut mengawasi apakah jaksa itu bersalah atau tidak, harusnya dipublikasikan. Kasihan jaksa yang tidak bersalah, tapi tidak dibeberkan hasil pemeriksaan yang membuktikan dirinya tidak bersalah. Efek psikologis pasti muncul dan trauma kriminalisasi pasti ada karena sejujurnya banyak sekali yang diperiksa karena hasil kriminalisasi,” tuturnya.

Apalagi, lanjutnya, ada jaksa yang berkinerja baik lalu diperiksa tapi disembunyikan hasil pemeriksaannya karena memang tidak cukup bukti, tentu saja menjadi penyebab sulitnya institusi ini menarik simpati publik. “Mungkin ada kekhawatiran dan ketakutan Kejaksaan, proses pemeriksaannya akan berdampak negatif, padahal ini sangat penting. Ingat, keberhasilan jaksa seharusnya didasarkan pula pada penilaian publik,” tegas komisioner yang juga pengajar di salah satu universitas ini.

“Kejaksaan harusnya sadar akan era manajemen modern, inilah saatnya menerapkan akuntabilitas dan transparansi.”

Bagi jaksa yang merasa dikriminalisasi, menurut Kaspudin bisa meminta perlindungan kepada Komisi Kejaksaan dan Komisi III DPR RI. “Gunakan dua sarana itu untuk memperoleh haknya dan mendesak kejaksaan untuk memberikan status clearance dari masalah yang dituduhkan. Jika tidak demikian, dikhawatirkan akan disalahgunakan pihak tertentu untuk menghambat karir yang bersangkutan,” cetusnya.

Hal senada juga disampaikan praktisi hukum Akbar Hidayatullah. Menurutnya, selama ini aparat penegak hukum khususnya kejaksaan, belum benar-benar melakukan reformasi birokrasi di sektor pengawasan. “Tidak transparan. Padahal, akuntabilitas maupun transparansi di sektor pengawasan bisa dijadikan faktor pemberian reward dan punishment. Namun tidak berjalan semestinya. Yang ada sekarang jaksa yang berprestasi justru disingkirkan. Kejaksaan harus mencontoh Polri dalam hal ini,” kata Akbar.

Menurutnya, hal ini disebabkan karena sumber daya manusia (SDM) di pengawasan kejaksaan diduga kebanyakan adalah oknum bermasalah. “Rahasia umum jika bidang pengawasan diisi orang-orang yang bermasalah. Kan konyol, ketika orang bermasalah memeriksa orang yang diduga bermasalah,” ucapnya.

“Kualitas para jaksa sudah sangat parah, di lain pihak banyak para Jaksa yang berkualitas diperiksa dan diganjal di Pengawasan. Karena sebagian besar jaksa di Pengawasan juga jaksa bermasalah,” ucapnya.

Ia lantas memberi contoh yakni  penetapan tersangka Dahlan Iskan yang dianulir PN Jaksel yang turut menunjukkan bahwa kualitas jaksa belum membuktikan profesionalitasnya. “Pendapat publik benar selama ini yang menyebut jaksa hanya mencari kesalahan saja dalam menangani kasus,” tuturnya.

Akbar pun mendesak agar jaksa di Kejati DKI yang menangani kasus Dahlan Iskan seharusnya dilakukan eksaminasi dan di periksa seperti yang sudah terjadi pada para jaksa kasus MV. Hai Fa sehingga tidak ada perbedaan perlakuan. “Pengadilan membuktikan penetapan tersangka Dahlan tidak sah. Ini menjadi bukti tidak profesionalnya jaksa yang menangani kasus tersebut, karena hanya mencari-cari kesalahan dan objektivitasnya zero,” ucapnya.

“Jaksa dipaksa mencari kesalahan, karena jika tidak menuruti perintah pimpinan, maka akan berpengaruh pada kenaikan jabatannya. Azas oportunitas (Opportiniteits Principe) yang selama ini dianut Negara kita dibuat seakan tak pernah ada, karena hampir tidak pernah dipakai. Kan kasian,” terangnya.

Tidak diterapkannya azas tersebut dikarenakan adanya dorongan dari perintah atasan untuk tetap melanjutkan perkara tersebut.”Kebanyakan jaksa dibawahnya akan ketakutan tidak menuruti perintah atasannya, takut kenaikan pangkat dan jabatannya dihambat,” tandasnya. # (Yudi Permana)

Facebook Comments