AdalahPay

SatuNusaNews – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik upaya menghidupkan kembali Pasal Penghinaan Presiden yang sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Masuknya pasal itu di rancangan UU KUHP dianggap jadi bukti kemunduran hukum.

“Usulan Pemerintah memasukan Pasal Penghinaan Presiden ke dalam RKUHP, merupakan kemunduran hukum di Indonesia. Sebab, pasal karet itu sudah pernah dibatalkan MK tahun 2006, karena tak jelas batasannya dan justru malah menimbulkan ketidakpastian hukum,” kata Fadli sebagaimana dikutip dari laman Detik Selasa (04/08).

Keputusan MK bersifat final dan mengikat. Munculnya pasal yang sudah dihapus oleh MK, menurut Fadli, sama saja dengan Presiden membuat aturan yang melanggar konstitusi.

“Presiden harus taati putusan MK. Saya khawatir Pak Jokowi belum baca putusan MK tersebut? Atau malah tidak tahu rancangan usulan pemerintah ini?” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa pasal penghinaan presiden itu tidak boleh lolos ke KUHP. Fadli khawatir pasal itu akan dimanfaatkan untuk membungkam pihak-pihak yang mau mengkritik presiden.

“Saat ini bukan zamannya lagi Presiden takut dikritik atau diprotes oleh civilsociety, media, intelektual, mahasiswa atau masyarakat umumnya,” ungkap Waketum Gerindra ini.

Pasal 263 ayat 1 RUU KUHP yang disodorkan Presiden Jokowi ke DPR berbunyi:

Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV

Ruang lingkup Penghinaan Presiden diperluas lewat RUU KUHP Pasal 264:

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. #

Facebook Comments