AdalahPay

SatuNusaNews – Praktisi hukum sekaligus aktifis muslim Johan Khan mempertanyakan pernyataan Divisi Humas Mabes Polri terkait aksi teror di Tolikara. Kepolisian menyatakan bahwa aksi penyerangan tersebut murni sebagai tindak kriminal, sehingga menimbulkan kesan adanya kekuatan besar yang menutup-nutupi aksi teror ini agar tak merembet kemana-mana.

Melalui akun Facebooknya, Johan Khan membagi ulang pernyataan Divisi Humas Mabes Polri dan menambahi komentarnya:

Akhirnya apa yang dikhawatirkan rakyat terjadi juga. CATAT INI, Divisi Humas Mabes Polri mengatakan pada caption foto ini, “Kasus ini telah selesai, sudah ada pengamanan di lokasi, sudah ada penegakan hukum oleh kepolisian.”

Kepada Divisi Humas Mabes Polri, ini yang Anda sebut keadilan? Saya sebagai rakyat yang telah menggaji Anda dengan pajak yang Saya bayar ingin bertanya kepada Anda, hanya ini kemampuan Anda? Di mana selesainya kasus ini? Hukum macam apa yang Anda tegakkan? Anda penegak hukum, Saya yakin Anda paham betul UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan tidak terlalu sulit pula bagi rakyat untuk memahami UU tersebut. Fakta2 lapangan yang Anda kemukakan sendiri, dari BIN, dan dari TPF Independen yang dibentuk oleh elemen rakyat memiliki banyak kesamaan yang kesemuanya itu mengarah kepada unsur2 Terorisme. Anda kemanakan semua fakta2 itu? Siapa saja Aktor Intelektual yang sudah Anda tangkap? Jika Anda takut, tanggalkan saja seragam dan senjata Anda itu dan biarkan rakyat mencari keadilan sendiri. Ingat, jangan remehkan rakyat!

Benarkah apa yang terjadi hanya sekedar kerusahan, dan bukan tindak terorisme?

Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tindak Pidana Terorisme, adalah:

Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 6).

Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 7).

Bila mengacu pada undang-undang tersebut, jelas bahwa apa yang terjadi di Tolikara adalah tindak terorisme, bukan kerusuhan!

Facebook Comments