AdalahPay

SatuNusaNewsJokowi… aduh Jokowi…. eh mungkin salah (membela Jokowi ah..). Bisa jadi ini ulah para pembantu Jokowi, atau pembisik Jokowi, atau..penasihat Jokowi..atau siapapun lah itu..yang jelas di masa rezim Jokowi!

Belum luka para wong cilik terobati dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro wong cilik, contoh BBM naik, harga sembako yang  pasti ikut naik, harga tiket KA, tarif angkutan naik, tarif listrik naik, tidak ada kebijakan yang pro rakyat akibat rupiah melemah, elpiji naik dan  masih banyak lagi. Dan sekarang, BPJS dihadiahi peraturan pemerintah baru, yakni bisa cair setelah 10 tahun! (5 tahun aja lama, sekarang 10 tahun!).

Bagi pemerintah yang tidak pro solusi, pasti mengatakan bahwa semua kebijakan tersebut diatas adalah DEMI RAKYAT. Tapi rakyat yang mana?

Kalau melihat kenaikan jumlah penduduk miskin yang disebabkan karena faktor diatas, maka bisa jadi faktor-faktor tersebut akan menambah angka kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan data BPS , jumlah penduduk miskin tahun 2014 di Indonesia mencapai 11.25% atau mencapai 28,28 juta jiwa, maka tahun 2015 akan ada tambahan penduduk miskin sekitar 1.9 juta jiwa.

Jadi kalau pro rakyat … saya bingung rakyat yang mana?…

Sekarang aturan BPJS yang baru mengatur syarat pencairan JHT menjadi 10 tahun? Dan syarat lainnya adalah pencairan sebelum umur 56 tahun hanya 10% dari total saldo. Peserta juga bisa mengambil 30% dari JHT untuk pembiayaan perumahan. Aturan baru ini berlaku 1 Juli 2015.

Peraturan ini kontan saja kembali menohok masyrakat kelas menengah kebawah. Contoh riil saja, dalam pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat di era pemerintahan Jokowi ini, sudah pasti semua perekonomian lesu.

Karena lesu, ditambah faktor-faktor investasi yang tidak menunjang, mengharuskan beberapa perusahaan mem – PHK karyawannya agar roda perusahaan tetap berjalan. Ngga usah jauh-jauh, perusahaan dimana saya bekerja juga memangkas sekitar 300 an orang pekerja karena pertumbuhan ekonomi  makro yang lambat yang kemudian berdampak bagi kelangsungan perusahaan.

Yang di PHK sudah pasti usia produktif dan usia non produktif. Mereka tidak ada pilihan lain, karena memang mereka buruh, skillnya terbatas, dan pasti harapannya adalah membuat usaha sendiri karena mencari kerja di jaman Jokowi sekarang  memang susah.

Kalau mereka butuh modal, lalu modalnya baru bisa dicairkan usia 56 tahun? Lha… lalu mereka usaha pakai apa?

Inilah yang tidak terpikirkan oleh Menaker Hanif atau jelasnya pemerintahan Jokowi. Jangan hanya tidak becusnya pemerintah dalam mengelola APBN lalu rakyat melulu yang harus menjadi korban.

Contoh kongkrit yang kita bisa dapatkan adalah realisasi penerimaan pajak sampai dengan pertengahan tahun 2015  baru sebesar 34 persen. Padahal, pemerintah mentargetkan penerimaan pajak  tahun ini sebesar Rp1.296 triliun. Nah lho?

Ditambah karena lemahnya tim ekonomi Jokowi yang tidak bisa membuat kebijakan yang bisa menguatkan rupiah. Harusnya pemerintah tidak hanya fokus kepada pembangunan infrastruktur (pembangunan ekonomi jangka panjang) yang menghabiskan banyak uang bahkan  harus utang segala, namun harus juga membuat  program ekonomi jangka pendek, agar masyarakat bisa bernapas sedikit, disela sulitnya ekonomi sekarang ini.

Bukan kemudian pemerintah menahan uang yang nota bene adalah uang masyarakat (karena dipotong dari uang gajinya) dan berkilah untuk pembangunan , namun tetap harus dipikirkan bagaimana menghidupkan usaha –usaha kecil atau calon pengusaha kecil yang tentunya bergantung kepada uang modal yang disimpan di BPJS.

Kalau ingat jaman  Pilpres dulu… masih ingat ga ada yang berbicara seperti ini: “ Tenang… Anggarannya ada, Dananya ada. Tinggal kita mau kerja atau tidak. Hanya itu, mau kerja atau enggak .”

Tapi setelah Pilpres ada yang berbicara lagi seperti ini: “Kalau APBN-nya seperti ini, mana bisa saya menjalankan program kerakyatan saya?”

Nah…itulah bisa jadi dana BPJS kita inilah jawabannya..(hiks). #

Facebook Comments