jaksa agung
AdalahPay

SatuNusaNews – Kejaksaan RI pada Rabu (22/7/2015) akan memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 tahun. Dengan tema ‘Tingkatkan Kinerja Bela Anak Bangsa’, korps Adhyaksa berharap mampu membangun Kejaksaan yang siap menghadapi tantangan zaman adalah sebuah keniscayaan bila Kejaksaan masih dipimpin oleh Prasetyo.

Sayangnya, Jaksa Agung pilihan Jokowi ini dianggap tidak memahami anatomi sumber daya manusia yang dimiliki oleh institusinya. Keprihatinan terhadap kinerja Prasetyo tersebut datang dari Ketua Komisi Kejaksaan, Halius Hosen. Pasalnya beberapa rekomendasi Komisi Kejaksaan yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan pembenahan Kejaksaan ternyata mangkrak begitu saja.

“Rekomendasi Komisi Kejaksaan dibuat berdasarkan analisa dan fakta lapangan yang didapat oleh para komisioner yang kemudian dirapatkan secara pleno dan dilakukan penelitian serta kajian yang mendalam, jadi rekomendasi tersebut bukanlah sekedar pepesan kosong belaka,” keluh Halius kepada Harian Terbit di Jakarta, Selasa (21/7/2015).

Lebih lanjut Halius menjelaskan walaupun perilaku menyimpang dari oknum Kejaksaan relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah SDM yang ada, namun saat ini masyarakat menuntut Kejaksaan bersih dengan kinerja optimal terutama dalam penyelenggaraan tupoksinya dan oleh karenanya sekecil apapun terjadinya pencederaan profesi berarti mencederai rasa keadilan masyarakat. “Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh para Komisioner KKRI selama setahun terakhir, ditemukan beberapa fakta sebagai akibat lemahnya pemahaman para Jaksa dan pegawai tata usaha terkait,” paparnya.

Kelemahan tersebut menurut Halius antara lain visi dan misi Kejaksaan, tidak adanya visi kepemimpinan Jaksa Agung serta para JAM, tidak adanya tatanan yang dapat menguraikan tata laksana penjabaran tupoksi dan masih tersentralisasinya pengelolaan sumber daya manusia.

“Atas berbagai temuan tersebut, maka KKRI sepakat untuk memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung, yaitu perencanaan SDM, pembenahan pada sistem rekrutmen dan seleksi, peningkatan kualitas diklat, pembenahan jenjang karir, penataan kembali sistem promosi dan mutasi, manajemen kerja, remunerasi serta adminisrtasi kepegawaian,”imbuhnya.

“Bila rekomendasi para komisioner KKRI dibaca, dipahami serta ditindaklanjuti, kami yakin para Jaksa dan pegawai tata usaha akan siap menjawab berbagai tantangan pelaksanaan tugas yang disajikan oleh Negara dan bangsa ini,” tutur Halius Hosen

Sementara itu, Sosiolog Tamrin Amal Tomagola, juga meragukan kapasitas M. Prasetyo.  “Saya masih meragukan kinerja Jaksa Agung pilihan Jokowi saat ini,” kata Tamrin.

Ia lantas menyebut, Prasetyo sebagai orang internal Kejaksaan Agung yang mental koprsnya diragukan. “Apanya yang direvolusi? Prasetyo orang internal Kejagung yang mental korpsnya diragukan,” tegasnya.

Menurut Tamrin, seharusnya Jokowi menunjuk seorang Jaksa Agung yang bukan politisi. “Mestinya Jokowi menunjuk seorang Jaksa Agung yang bukan politisi dan tidak terkait kepentingan bisnis apapun,” cetusnya.

Anggota Komisi III DPR RI, Trimedya Pandjaitan turut menilai Jaksa Agung sejatinya harus mampu membenahi korupsi dan internal Kejaksaan Agung. “Hingga saat ini belum ada prestasi yang menonjol. Mungkin faktor usia beliau yang membuat mobilitasnya tidak optimal, walaupun bila mau melihat ke belakang, Basrief Arief usianya juga kurang lebih sebaya beliau namun kinerjanya masih dapat kita lihat dan rasakan,” kata Trimedya. #

Facebook Comments