AdalahPay

SatuNusaNews – Puluhan ribu buruh melalui laman Change.org menyatakan protes atas perubahan aturan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dari 5 tahun menjadi 10 tahun. Kurang dari 3 hari setelah petisi penolakan aturan itu di-posting di laman Change.org, sudah lebih dari 80 ribu netizen yang telah menandatanganinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 yang diteken Presiden Joko Widodo pada awal Juli, disebutkan bahwa pencairan dana JHT hanya bisa dilakukan setelah kepesertaan berlangsung selama 10 tahun. Itu pun tak bisa diambil sepenuhnya sebelum berusia 56 tahun.

Dukungan atas petisi tersebut dapat dilihat dan ditandatangani pada laman https://www.change.org/p/bpjstkinfo-hanifdhakiri-humasnaker-jokowi-batalkan-kebijakan-baru-pencairan-dana-jht-minimal-10-tahun.

Petisi itu dibuat oleh Gilang Mahardika asal Yogyakarta. Ia menuliskannya dengan judul “Membatalkan Kebijakan Baru Pencairan Dana JHT 10 Tahun”. Dia menujukan petisi itu untuk BPJS Ketenagakerjaan, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri, dan Presiden Joko Widodo.

Gilang adalah wiraswastawan yang sebelumnya bekerja sebagai karyawan sebuah perusahaan selama 5 tahun. Dia mantap berwiraswasta lantaran yakin bakal mendapat tambahan modal dari pencairan JHT yang iurannya sudah dibayarkan selama 5 tahun.

“Bulan Mei 2015 saya sudah resmi berhenti bekerja, saya mengajukan pencairan JHT saya pada bulan Juni 2015 yang ternyata ditolak karena perusahaan terakhir tempat saya bekerja belum menutup akun BPJS TK saya,” katanya, seperti dikutip dari Change.org.

Gilang kemudian meminta perusahaan untuk menutup akun BPJS. Setelah itu dia mendapat kepastian dari seorang petugas BPJS bahwa duitnya bisa dicairkan pada awal Juli 2015.

Tapi apa lacur, Gilang tak bisa mencairkan duit JHT pada waktunya. “Saya tidak sendiri, banyak peserta BPJS TK lain yang saat itu juga berniat mencairkan dana JHT-nya hanya bisa gigit jari,” katanya.

Sejumlah penandatangan petisi menyesalkan perubahan aturan itu kurang disosialisasikan. “Adalah hak peserta BPJS untuk mengatur keuangannya sendiri, perubahan yang begitu cepat dan tanpa sosialisasi yang baik akan membuat banyak plan yang sudah dibuat nasabah jadi berantakan,” kata Rangga Immanuel dari Jakarta.

“Duit-duit kita kok mau di ambil susah banget,” kata Ratna Kusuma, penandatangan petisi lainnya.

“Gaji saya dipotong setiap bulan, mengapa tidak boleh saya ambil. Seharusnya BPJS memudahkan karyawan yg mau jadi pengusaha dengan modal yang selama ini disimpan sedikit demi sedikit,” kata Syakur Abdul.

Sebagai mana diketahui, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menerapkan aturan baru untuk program Jaminan Hari Tua (JHT). Kebijakan terkini menyatakan pencairan JHT baru bisa dilakukan bila karyawan telah menjalani masa kerja selama sepuluh tahun.

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa untuk persiapan hari tua, saldo yang dapat diambil mencapai 10 persen dan untuk pembiayaan perumahan saldo yang dapat diambil sebesar 30 persen. Ketentuan ini mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2015.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya menjelaskan kebijakan ini sesuai dengan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang baru saja ditandatangani Presiden Joko Widodo menjelang 1 Juli 2015 lalu.

“Selain itu kami juga harus mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) yang baru keluar pada 30 Juni lalu. Jadi, ini peraturan pemerintah, bukan peraturan BPJS,” kata Elvyn sebaimana dikutip dari laman CNN Indonesia, Kamis (02/07).

Elvyn berpendapat kebijakan baru lebih ideal daripada sebelumnya yang menetapkan pencairan JHT bisa dilakukan ketika seseorang telah bekerja selama lima tahun. Dengan jangka waktu sepuluh tahun, kata Elvyn, dana yang terkumpul akan lebih banyak dan sesuai untuk hari tua.

“Namanya juga Jaminan Hari Tua, jadi dananya memang diperuntukkan untuk hari tua. Masa kerja sepuluh tahun lebih ideal,” katanya.

Lebih lanjut, Elvyn berpendapat kebijakan baru justru akan lebih menguntungkan pekerja. Ia mengatakan pekerja akan mendapatkan manfaat berupa mendapatkan pinjaman uang muka perumahan. Manfaat ini, kata Elvyn, tidak didapatkan sebelumnya.

Ia pun menegaskan bahwa konsep JHT seperti menabung sehingga peserta yang dipecat tidak akan kehilangan uang yang telah ditabung dalam JHT.

“Meskipun ada yang dipecat, dana di JHT akan tetap ada dan bisa diambil sepenuhnya ketika sudah berusia 56 tahun,” katanya.

Selain harus memenuhi waktu kerja selama sepuluh tahun, ada dua kondisi lainnya untuk pencairan dana JHT sepenuhnya, yaitu peserta yang bersangkutan meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia.

“Kalau meninggal maka tabungannya akan dihibahkan ke ahli waris sepenuhnya,” kata Elvyn. #

 

Facebook Comments