AdalahPay

SatuNusaNews – Bupati Tolikara Mengakui adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pelarangan pembangunan rumah ibadah di Tolikara. Namun demikian Peraturan tersebut tidak pernah disampaikan kepada pemerintah pusat untuk dievaluasi lebih jauh.

Dalam kunjungannya ke Tolikara beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mempertanyakan bukti fisik peraturan tersebut kepada Bupati dan DPRD Tolikara. Namun sayang tidak ada bukti yang bisa diperlihatkan padahal Perda tersebut menurut Bupati Tolikara sudah berlaku disana.

“Kemarin saya tunggu, saya suruh cari juga tak ada. Mereka bilang itu produk pemerintah lama, bupati dan pimpinan DPRD tak tahu tapi kami tetap mencari karena infonya ada,” ujar Tjahjo Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo di Istana Negara, seperti dikutip dari Tempo Rabu (22/07).

Tjahyo melanjutkan, dirinya sudah mencari Perda yang mengatur tentang pelarangan pembangunan rumah ibadah tersebut di Kemendagri, termasuk 139 Perda yang dibatalkan. Namun ternyata memang tidak masuk kedalam arsip Kemendagri.

Menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Harus disampaikan ke Pemerintah Pusat paling lambat 7 hari setelah disahkan Kepala Daerah dan DPRD setempat.

Menurut Soedarmo Direktur Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Perda tersebut adalah hasil usulan dari presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI) kepada bupati Tolikara yang juga anggota GIDI. Selanjutnya usulan tersebut dibahas Bupati bersama DPRD dan kemudian disahkan.

Pengesahan Perda tersebut tidak dilanjutkan dengan penyampaian kepada pemerintah pusat. Seharusnya Kemendagri bisa memverifikasi Perda yang disahkan Daerah, apakah perda tersebut melanggar hak asasi dan UUD 45 atau tidak. Jika ternyata perda tersebut melanggar, maka Pemerintah pusat akan meminta perda tersebut dicabut atau direvisi lagi.

“Apabila ada, Perda tersebut jelas melanggar hak asasi dan Pancasila,” kata Soedarmo.

Dengan berlakunya Perda tentang peraturan pemebangunan rumah ibadah di Tolikara, pihak GIDI setempat menjadikan landasan hukum untuk menerbitkan surat edaran pada 11 Juli 2015 lalu yang menyebabkan kerusuhan berbuntut pembakaran Masjid dan kios pada hari raya Idul Fitri kemarin. #

Facebook Comments