AdalahPay

SatuNusaNews Komisi IX DPR RI bereaksi keras terhadap aturan baru yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terkait program Jaminan Hari Tua (JHT). Menurut Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai NasDem Amelia Anggraini, aturan tersebut sangat tidak berpihak pada tenaga kerja Indonesia.

“Saya mewakili Fraksi NasDem sangat menyayangkan ya karena kasihan para pekerja ini diperlakukan seperti pegawai negeri,” kata Amelia (2/7).

Aturan baru tersebut, lanjut Amelia, seakan memaksa pekerja untuk bekerja di sebuah perusahaan minimal selama 15 tahun atau hingga usianya 56 tahun agar bisa dicairkan secara penuh. Padahal, belum tentu para pekerja tersebut memiliki rencana untuk bekerja di perusahaan tersebut selama itu.

Amelia mencontohkan seseorang yang sudah bekerja selama lima tahun dan berencana untuk mencairkan JHT karena berpikir membuka usaha sendiri. Hal tersebut mau tidak mau harus kandas karena dihalangi aturan tersebut.

“Bagaimana coba nasib mereka, berencana untuk pindah kerja atau membuka usaha tapi JHT-nya tidak bisa dicairkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 yang diteken Presiden Joko Widodo pada awal Juli, disebutkan bahwa pencairan dana JHT hanya bisa dilakukan setelah kepesertaan berlangsung selama 10 tahun. Itu pun tak bisa diambil sepenuhnya sebelum berusia 56 tahun.

“Selain itu kami juga harus mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) yang baru keluar pada 30 Juni lalu. Jadi, ini peraturan pemerintah, bukan peraturan BPJS,” kata Elvyn (2/7). (CNN)

Facebook Comments