AdalahPay

SatuNusaNews – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan tidak berkewajiban memberikan santunan kepada korban persawat Hercules C130 yang jatuh di Medan.

Jonan menerangkan bahwa asuransi hanya berlaku untuk penerbangan komersil bukan untuk penerbangan militer berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

“Saya kira tidak (ada ganti rugi) kalau dari Kementerian Perhubungan. Sejauh yang saya tahu itu untuk penerbangan komersial saja. Kalau ini ditangani TNI AU, jadi di luar kewenangan kami,” kata Jonan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan santunan kepada korban dan keluarga korban Hercules C-130. Namun JK belum bisa memastikan berapa jumlah santunan yang akan diberikan dikarenakan belum mengetahui aturan tentang santunan pada korban kecelakaan pesawat militer.

“Untuk warga sipil tentu Pemerintah akan menyantuni, tergantung kondisinya. Kita belum tahu aturannya,” tambahnya

Ditempat terpisah Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (AU) Marsekal pertama Dwi Badarmanto mengatakan bahwa para korban baik prajurit maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) AU yang menjadi korban akan mendapat asuransi dan santunan.

Dwi melanjutkan, besarnya asuransi bervariasi berkisar antara Rp.350 juta sampai dengan Rp.500 juta.

“‎Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Surat Kerjasama antara TNI AU dengan pihak Asuransi Jiwa Bumi Putra (AJBP) 1912 nomor Perjama / 22 / XI / 2014, tentang pemberian asuransi kematian bagi awak pesawat TNI AU, Personel TNI AU dan Siswa Pendidikan Pertama TNI AU yang gugur dalam tugas, maka mereka berhak mendapatkan asuransi,” kata Dwi.#

Facebook Comments