AdalahPay

SatuNusanews – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebutkan bahwa PP 46/2015 merupakan kesalahan Menakertrans kepada Presiden Joko Widodo. Pasalnya, isi PP tersebut sangat bertentangan dengan isi UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

“Jangan mempermalukan presiden yang kedua kalinya. Menakertrans dan Direktur BPJS harusnya memahami dulu aturannya jangan langsung main lapor ke presiden,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam perbincangan dengan salah satu radio swasta, Sabtu (04/07) lalu.

Mempermalukan Jokowi yang pertama kita semua tahu ketika Jokowi membatalkan PP  Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Pada saat itu Jokowi menyatakan tidak membaca PP yang ditandatanganinya.

Dia menyebutkan PP 46 mengenai BPJS baru dibuat pemerintah, namun belum dijalankan sudah direvisi. Dalam PP 46/2015, ada tiga hal yang dipermasalahkan pekerja. Yaitu masalah panjangnya pencairan JHT, nilai dana yang dicairkan yang sebelumnya 100 persen (tahun kelima) menjadi 10 persen tahun ke-10.

“Hal ketiga dalam penerbitan PP 46/2015, buruh tidak pernah diajak bicara. Padahal sejak adanya UU BPJS, BPJS Ketenagakerjaan bukan lagi milik BUMN tapi badan hukum publik, sehingga pemerintah harusnya meminta pendapat para buruh dan pengusaha selaku pemegang saham,” bebernya seperti dikutip dari JPNN.#

Facebook Comments