AdalahPay

SatuNusaNews –  Pada tanggal 1 Juli kemarin, pemerintah mengeluarkan Peraturan baru tentang mekanisme pencairan JHT (Jaminan Hari Tua) pada BPJS Ketenagakerjaan. Isi peraturan baru tersebut bahwa pengambilan JHT hanya bisa diambil 10% setelah 10 tahun dan bisa diambil penuh jika sudah berusia 56 tahun.

Namun akihirnya Jokowi merevisi Peraturan yang ditandatanganinya sendiri setelah masyarakat banyak memprotes kebijakan tersebut.

Tetapi Jokowi berkilah bahwa kebijakan yang diambi BPJS Ketenagakerjaan tidak keliru karena ini sudah sesuai Undang-Undang, namun kenyataannya menurut Jokowi seperti dikutip dari CNN bahwa sebagian masyarakat masih berpikir pendek.

Penolakan terhadap Peraturan pemerintah ini bukan yang pertama, ini adalah yang kedua. Penolakan masyarakat yang pertama adalah ketika Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden no 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Dan akhirnya PP itu pun dibatalkan Jokowi.

Fenomena diatas sangat menunjukkan bahwa kualitas pemerintahan Jokowi yang masih amatiran, tidak melihat suatu masalah secara makro dan global dengan menimbang semua sudut sosial maupun profesional.

Kesalahan Jokowi ini menuai reaksi yang tidak sedikit, banyak yang menduga Jokowi tidal membaca apa yang di tandatanganinya dan tidak memahami persoalan yang dihadapinya padahal ini menyangkut hajat hidup orang banyak, sekitar 200 juta jiwa!

Miris memang, seorang presiden yang seharusnya membuat kebijakan sekali buat langsung tokcer buat kesejahteraan rakyat, ini malah sebaliknya, dan malah terkesan menyudutkan rakyatnya sendiri dengan berkomentar bahwa rakyat indonesia masih memikirkan “hari ini dan besok”.

Lha? bukankah itu tugasmu pak Presiden? supaya rakyat kita tidak berpikir “pendek lagi?”. #(sw)

Facebook Comments