AdalahPay

SatuNusaNews – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram terhadap Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Fatwa haram dikeluarkan karena dalam sistem BPJS Kesehatan mengandung unsur riba, maisir, dan gharar.

Fatwa tersebut dikeluarkan berdasarkan ijtima ulama, MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

BPJS Kesehatan mendapat perhatian khusus karena dianggap tidak mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dan kesehatan secara Islami.

BPJS Kesehatan dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam karna memberlakukan denda jika peserta terlambat membayar  iuran. Denda tersebut harus dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh pemberi kerja.

Sementara keterlambatan pembayaran iuran untuk peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 persen per bulan dari total iuran yang tertunggak. Atas alasan-alasan itulah, BPJS Kesehatan dianggap haram.

Menanggapi Fatwa MUI tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi dingin perihal tersebut. “Saya belum baca itu, tapi saya pikir perlu dipelajari baik-baik. Karena itu kan membantu rakyat,” ujar JK, Rabu (29/07).

JK mengatakan bahwa pemberlakuan denda dan bunga adalah hal yang biasa saja dalam dunia asuransi. Bahkan pajak pun memberlakukan denda apabila terlambat. “Kami akan pelajari. Tapi kalau soal denda-denda itu kan selalu ada di setiap peraturan kita. Anda telat bayar pajak juga dikenakan denda.”

Meski demikian, JK berjanji akan mempelajari masukan dari MUI terkait sistem dari BPJS Kesehatan.

“Tentu kan di sini banyak perbedaan-perbedaan pendapat. Kadang-kadang  dalam Bank Syariah juga begitu, kalau telat sesuatu juga ada sanksinya. Ya tergantung nanti kami perbaiki sanksinya, bukan denda, apalah itu, administrasi,” tandasnya.#

Facebook Comments