AdalahPay

SatuNusaNews – Indonesia Justice Watch (IJW) mengkritisi acara syukuran Hari Bhakti Adhyaksa ke 55 dimana Jaksa Agung HM Prasetyo tampak menikmati duet bareng penyanyi kondang Syahrini. Melihat kondisi itu, peneliti IJW, Fajar Trio Winarko menilai Prasetyo mengabaikan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) untuk dapat dimanfaatkan untuk melakukan introspeksi diri korps Adhyaksa. “Sebenarnya wajar jika Jaksa Agung ingin mensyukuri HBA dengan acara tersebut, namun harusnya dia bisa menangkap maksud dari pernyataan presiden terkait permintaan introspeksi. Presiden itu nyindir kinerja Prasetyo lho secara tidak langsung,” kata Fajar kepada wartawan, Kamis (23/07).

Presiden, lanjutnya, sebenarnya sudah tahu performa kejaksaan dibawah kepemimpinan Prasetyo tidak membawa perubahan berarti dalam penegakan hukum di Indonesia. “Mulai dari ucapan tidak mau mendengar adanya jaksa pemeras ataupun tersangka dijadikan ATM, merupakan warning bagi Prasetyo jika tidak segera melakukan pembenahan. HBA itu hari jadi institusi bukan ulang tahun sweet seventeen,” tegasnya.

“Harusnya di HBA disampaikan hal-hal yang belum dicapai kejaksaan, seperti belum tertangkapnya buronan Djoko Chandra dan Edy Tansil, eksekusi Yayasan Supersemar, kasus HAM berat, Kredit CGN Bank Mandiri, dan piutang PNBP Rp13 Triliun,” tegasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo juga mendesak Kejaksaan Agung untuk menagih dan menyetorkan piutang PNBP puluhan triliun tersebut ke kas negara. “PNBP tersebut kan diharapkan bisa membantu pemasukan negara selain pajak yang dapat menopang perekonomian negara,” kata Fajar.

Tak hanya itu, sebagai institusi negara yang notabene anggarannya berasal dari rakyat, Fajar meminta Prasetyo transparan berapa biaya pelaksanaan HBA tahun ini. “Jika berpatok pada tema HBA dan pidato amanatnya, Prasetyo harus transparan dan terbuka kepada publik berapa anggaran HBA dan berasal dari mana saja anggaran tersebut. Dan berapa fee yang diberikan artis Syahrini, Jupe, Didi Kempot serta artis lainnya. Ingat rapor merah Kemenpan RB,” cetusnya.

Desakan itu ia katakan untuk mencegah penilaian negatif dari masyarakat terhadap kejaksaan. “Jika tak ingin disuudzon, ya harus terbuka. Toh ini bukan jaman orde baru yang serba tertutup. Ini era keterbukaan informasi publik. Jika tertutup, saya mengusulkan Prasetyo dan sejumlah Jaksa yang menjadi panitia HBA dicopot saja,” pungkasnya‎.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Yanuar Wijanarko menilai dengan mengundang artis tenar dalam acara HBA membuktikan seorang Jaksa Agung tidak peka akan kondisi ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk. “Bukan syukuran namanya jika sampai menyewa tiga artis tenar. Disuruh introspeksi sama presiden malah seperti foya-foya. Jaksa Agung sepertinya tidak peka sama kondisi ekonomi di Indonesia yang sedang terpuruk. Banyak juga uang yang dimiliki kejaksaan agung,” kata Yanuar kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/07).

Ia menambahkan, diperkirakan biaya sewa ketiga artis tersebut bisa memakan dana ratusan juta rupiah. “Saya masih ingat ketika Jaksa Agung di hadapan DPR meminta dana tambahan penyidikan satgassus tipikor. Alangkah arifnya, ketimbang dana ratusan juta untuk sewa artis, mending untuk tambahan biaya operasional penyidik. Sense of crisisnya tidak ada sama sekali Jaksa Agung ini,” terangnya.

Yanuar pun berharap Jokowi maupun Kemenpan RB harus meminta Jaksa Agung untuk memberitahu masyarakat dari mana dana sewa artis tersebut. “Jangan sampai anggaran rakyat digunakan tanpa jelas tujuannya. Saya pun berharap semoga dana acara HBA tersebut bukan dari hasil setoran perusahaan atau individu berkasus maupun dana setoran BUMN,” tandasnya‎. #

Facebook Comments