AdalahPay

SatuNusaNews – Selama ini Ahok dicitrakan sebagai sosok tegas yang terkesan gagah berani melabrak siapapun oknum pejabat yang korupsi. Namun segala kontroversi sikapnya yang jauh dari kesaantunan dan etika itu tidak menghasilkan apapun selain rapor merah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Badan Pemeriksa Keuangan kembali menilai “wajar dengan pengecualian” atas kinerja pemerintah Jakarta yang tercermin dalam laporan keuangan 2014. Itu artinya dua tahun berturut-turut pemerintahan yang dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dua kali mendapat rapor merah.

Penyampaian hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah DKI dari BPK digelar melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Senin 6 Juli 2015. Laporan dibacakan oleh Anggota BPK wilayah V (Sumatera dan Jawa), Moermahadi Soerja Djanegara. Hampir semua anggota Dewan hadir dalam sidang itu, begitu juga dengan para pimpinan, gubernur, wakil gubernur, serta kepala satuan kerja perangkat daerah juga turut datang.

Dalam laporannya, Moermahadi menyebutkan ada beberapa masalah yang belum diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah meski tahun sebelumnya terjadi juga. Misalnya masalah aset yang belum didukung oleh sistem informasi yang menyajikan data terperinci. “Tahun-tahun sebelumnya soal aset juga belum ditindaklanjuti,” kata dia. 

Ihwal aset, Moermahadi juga mengatakan, ada penghapusan aset tetap senilai Rp 168,01 miliar tak sesuai dengan prosedur. Penghapusan aset tidak berdasarkan usulan dari satuan kerja perangkat daerah pengguna barang dan SK Gubernur. Begitu juga dengan aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebesar Rp 3,58 triliun tidak wajar, sehingga berisiko pindah tangan. 

Selain itu, kata dia, hasil pemeriksaan terhadap keuangan pemerintah DKI, BPK mengungkapkan sebanyak 70 temuan senilai Rp 2,16 triliun. Temuan tersebut terdiri atas temuan yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 442,37 miliar, potensi kerugian daerah Rp 1,71 triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp 3,23 miliar, dan pemborosan Rp 3,04 miliar. “Ada juga persoalan administrasi yang tidak benar,” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman Tempo.

Salah satu temuan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, ujar Moermahadi, yakni soal dana Bantuan Operasional Pendidik (BOP). BPK menilai administrasi pengelolaan dana BOP tidak tertib dan ada pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan senilai Rp 3,05 miliar. 

Atas kasus BOP tersebut, BPK, kata Moermahadi, memerintahkan kepada masing-masing sekolah supaya menyetor kelebihannya ke kas daerah. Selain itu bagi kepala sekolah, pengawas, dan kepala seksi dinas pendidikan yang melanggara harus diberi sanksi sesuai dengan ketentuan. #

 

Facebook Comments