AdalahPay

SatuNusaNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk mencopot Jaksa Agung Prasetyo karena dinilai gagal membawa perubahan bagi Kejaksaan semenjak dilantik 20 November silam.

“Sejak dilantik hingga saat ini, independensi kejaksaan tidak ada sama sekali. Terlalu banyak intervensi politik. Kepentingan politik sudah menyandera Prasetyo. Dia harus dicopot,” kata Emerson Yuntho,anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Senin (13/07) lalu.

Ia menambahkan,merosotnya kinerja kejaksaan dibawah kepemimpinan politisi Nasdem tersebut patut diduga dikarenakan adanya loyalitas ganda yang dimiliki Prasetyo. “Namanya pejabat yang dari politisi, pastinya dia loyal ke Presiden dan juga pimpinan partai tempatnya bernaung. Aroma politisasi kejaksaan pun sudah terlihat dari merosotnya kinerja kejaksaan dibanding beberapa era sebelumnya,” tegasnya.

Menurut Emerson, hal demikian juga tampak pada tidak adanya program kejaksaan yang jelas dan terukur, khususnya program antikorupsi. “Kondisi inilah yang membuat sulit bagi publik untuk berharap kejaksaan agung mampu menegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Otomatis apa yang dilakukan Prasetyo saat ini berpotensi menjadi titik lemah agenda nawacita Jokowi dalam penegakan hukum,” paparnya.

“Jika Prasetyo tidak mampu mengemban tugas dengan baik, sebaiknya mundur. Dan Jokowi harus mencari pengganti dengan figur yang kapabel.”

Dirinya juga mengkritisi 15 perkara korupsi yang dihentikan, lalu belum dieksekusinya uang pengganti dalam perkara korupsi sebesar Rp.13 triliun dan USD 290.408.669,77 oleh kejaksaan, termasuk kasus IM2 dan Chevron yang telah lama inkraaht. “Begitu pula dengan reformasi birokrasi di kejaksaan belum dilakukan secara berkualitas dan bersih. Prasetyo terbukti belum memahami anatomi sumber daya manusia di kejaksaan. Contoh yang tampak sekarang pengiriman capim KPK, dimana kualitas yang lolos dari Polri lebih baik ketimbang yang disodorkan kejaksaan,” tuturnya.

Senada dengan Emerson pengamat hukum dari Indonesia Justice Watch (IJW) Fajar Trio Winarko menyatakan Jaksa Agung Prasetyo juga masih tutup mata di bidang pengawasan. “Contoh saja perbuatan pemerasan oknum jaksa di Riau nilainya milyaran tidak diproses malah pelakunya terkesan diselamatkan, tebang pilih penanganan perkara, hingga tidak profesionalnya penanganan perkara yang hanya berdasarkan titipan masih terjadi. Ini bukti pengawasan melekat di kejaksaan gagal dilakukan di era Prasetyo,” kata Fajar.

Tak hanya itu, Fajar berpendapat akuntabilitas informasi, SOP yang tidak baku maupun SDM yang tidak kompeten justru tidak menjadi fokus pembenahan oleh Prasetyo. “Padahal faktor kepemimpinan adalah penguat utama yang sangat besar pengaruhnya untuk membuat pengawasan melekat menjadi efektif. Saya rasa Jokowi telah salah pilih Jaksa Agung. Mungkin semua masyarakat Indonesia punya penilaian yang sama seperti saya,” ucapnya.

Ia pun merekomendasikan Presiden Jokowi untuk mengganti Jaksa Agung Prasetyo. “Jika Jokowi masih ingin penegakan hukum dan pemberantasan korupsi bisa optimal, maka pos kejaksaan harus dipimpin oleh orang yang sejalan dengan visi misi nawacitanya. Saya berharap Jokowi mengganti Jaksa Agung,” tandasnya. # (Yudi Permana)

Facebook Comments