SatuNusaNews – Belum genap setahun era kepemimpinan Presiden baru Joko Widodo, pada tanggal 8 April 2015 Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengirim surat teguran pertama kepada PSSI. Mereka meminta PSSI memerintahkan PT Arema Indonesia (Arema Cronus) dan PT Mitra Inti Berlian (Persebaya) segera melaksanakan keputusan Ketua Umum Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) paling lambat 7 hari setelah surat teguran itu diterima.

Kedua klub ini diminta memberikan surat kesepakatan yang berisi kesanggupan menyelesaikan masalah dualisme kepemilikan hingga putaran pertama berakhir. Hingga pada akhirnya Kementerian Pemuda dan Olahraga menjatuhkan hukuman kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Organisasi itu dibekukan dan semua aktivitas mereka tidak diakui. Surat pembekuan bernomor 01307 tahun 2015 ditandatangani langsung sang menteri, Imam Nahrawi, per 17 April 2015.

Namun ironisnya PSSI tetap menggelar kongres di Surabaya pada tanggal 18 April 2014 tanpa kehadiran wakil Pemerintah. Hasilnya La Nyalla terpilih sebagai Ketua Umum PSSI yang baru menggantikan Djohan Arifin, yang mundur terlebih dahulu dari bursa calon Ketua Umum.

Maka, mengingat PSSI harus mematuhi peraturan yang telah dimusyawarahkan dan telah dimufakatkan pada saat kongres atau mengikuti peraturan FIFA yang ada, pada tanggal 21 April 2015 PSSI menggugat Kementerian Pemuda dan Olahraga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait surat keputusan Menpora tentang pembekuan PSSI. Pokok utama gugatan PSSI terhadap Kemenpora ialah untuk menganulir keputusan Menpora Imam Nahrawi yang membekukan organisasi sepak bola tersebut.

Banyak pihak yang menyesalkan langkah pembekuan yang diambil Menpora pada waktu itu, mengingat tidak diimbangi dengan program lanjutan yang matang dari Kemenpora. Bahkan, personel Tim Transisi pun belum dipersiapkan sejak awal sebelum diputuskannya pembekuan tersebut. Artinya, di sini terlihat Kemenpora hanya siap dengan awalan pengambil alihan timnas dan kompetisi, tanpa berpikir dulu perseoalan kompleks lainnya terkait perencanaan dan pengembangan sepakbola nasional ke depan mau seperti apa setelah PSSI dibekukan.

Namun di lain pihak, disesalkan juga sikap yang diambil PSSI atau PT Liga Indonesia untuk menghentikan kompetisi yang sudah berjalan dua pekan. Semestinya bisa lebih arif dan bijaksana, mengingat dengan adanya pengawasan ketat dari BOPI, PT Liga selaku operator semakin giat mendorong klub-klub ISL untuk menyelesaikan aspek lisensi klub profesional, bukannya malah terus beradu argumentasi.

Seiring berjalannya waktu, beberapa pertemuan yang digagas Pemerintah mengalami deadlock karena kedua kubu tidak menghasilkan kesepakatan terkait masalah induk penyelenggara kompetisi. Indonesia akhirnya mendapatkan sanksi dari FIFA, yaitu larangan bertanding di turnamen internasional dan juga larangan mendapatkan bantuan dari FIFA dan dari Konfederasi Sepak Bola Asia dalam bentuk dana bantuan, program, atau kursus, hingga syarat-syarat yang diberikan oleh FIFA dituruti. Sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia, FIFA memberikan empat syarat bagi Indonesia agar sanksi dicabut yaitu:

  1. Komite Eksekutif PSSI kembali mengatur sepak bola Indonesia secara independen tanpa adanya campur tangan dari pihak lain, termasuk kementrian atau agensinya.
  2. Pengelolaan tim nasional diberikan kepada PSSI.
  3. Tanggung jawab seluruh kompetisi PSSI diberikan kepada otoritas PSSI dan bidang-bidang di bawahnya.
  4. Seluruh klub yang diberi lisensi PSSI sesuai dengan Peraturan Lisensi Klub PSSI harus bisa bertanding di kompetisi PSSI.

Sikap yang diambil Menpora itu telah memunculkan sikap reaktif dari FIFA selaku badan sepakbola tertinggi di dunia. Karena hal itu dianggap FIFA sebagai intervensi Pemerintah, yang mana selama ini organisasi pimpinan Sepp Blatter itu sangat anti dengan yang namanya hal tersebut.

Apakah dengan mendapatkan sanksi FIFA ini, bisa langsung menyelesaikan masalah? Banyak hal yang harus diselesaikan dan dirapikan di persepakbolaan nasional, dengan ada atau tidak adanya sanksi FIFA maupun Pemerintah. Dan itu butuh waktu, serta penataan penyelesaian masalah yang harus matang. (Bersambung)

Facebook Comments