AdalahPay

SatuNusaNews – Kekisruhan di PSSI semakin menjadi-jadi ketika pada bulan Oktober 2010, Konsorsium dan 17 perwakilan klub membentuk “Liga Primer Indonesia” atau yang lebih dikenal dengan singkatan LPI dengan tujuan pendirian untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Kompetisi ini tidak mendapatkan izin dari PSSI dan dianggap sebagai kompetisi yang illegal.

Nurdin Halid selaku ketua umum PSSI melarang segala aktivitas yang dilakukan oleh LPI dan akan menjatuhkan sanksi degradasi ke divisi satu kepada klub-klub yang mengikuti kompetisi tersebut bahkan para pemain yang terlibat juga diancam tidak akan dapat memperkuat Timnas. Padahal statute FIFA menyatakan bahwa: “setiap orang yang memegang kewarganegaraan permanen yang tidak tergantung pada masa tinggal di negara tertentu memenuhi syarat untuk bermain mewakili tim nasional asosiasi dari negara tersebut”.

Tidak hanya klub dan pemain yang terlibat yang mendapatkan ancaman sanksi dari PSSI tetapi juga para pelatih dan para wasit yang terlibat dalam kompetisi tersebut mendapatkan ancaman pencabutan lisensi.

LPI yang diselenggarakan oleh Konsorsium PT Liga Primer Indonesia dan dimotori oleh Arifin Panigoro, tidak berafiliasi atau tidak berada dibawah kepengurusan PSSI hingga dianggap sebagai ajang tadingan dari Liga Super Indonesia atau LSI yang diselenggarakan oleh PSSI. Meskipun akhirnya LPI berhasil mendapatkan izin dari pemerintah melalui Andi Mallarangeng selaku Menteri Pemuda dan Olahraga.

Pada tanggal 1 April 2011, Komite Darurat FIFA memutuskan untuk membentuk Komite Normalisasi yang akan mengambil alih kepemimpinan PSSI dari Nurdin Halid. Hal ini disebabkan karena Komite Darurat FIFA menganggap bahwa kepemimpinan PSSI tdak dapat lagi mengendalikan ajang kompetisi sepak bola di Indonesia, terbukti dengan kegagalannya dalam mengendalikan LPI. Selanjutnya FIFA mengangkat Agum Gumelar sebagai Ketua Komite Normalisasi PSSI.

Setelah melalui serangkai kongres di beberapa daerah, akhirnya pada Kongres Luar Biasa pada tanggal 9 Juli 2011 di Solo, Djohar Arifin Husin yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal KONI dan Penggurus Daerah PSSI Sumatera Utara, terpilih sebagai Ketua Umum PSSI untuk periode tahun 2011-2015 menggantikan Nurdin Halid.

Terpilihnya Djohar Arifin sebagai ketua umum PSSI yang baru, tidak semerta-merta menghentikan krisis di PSSI. Kisruh di tubuh PSSI tetap berlanjut hinggi waktu itu. Permasalahan mengenai dualisme kompetisi yang terjadi pada era Nurdin Halid tidak juga terselesaikan, hanya saja keadaan berbalik dimana LPI (Liga Primer Indonesia) yang sebelumnya tidak diakui PSSI di bawah Nurdin Halid justru menjadi kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia yang diakui sah oleh PSSI, sedangkan LSI (Liga Super Indonesia) yang sebelumnya merupakan kompetisi sah menjadi seperti kompetisi tandingan. Untuk permasalahan Tim Nasional (timnas) juga kembali berulang pada era Djohar Arifin.

Kisruh kepemimpinan sepak bola Indonesia mendekati akhir, setelah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) sepakat untuk berdamai demi menghindari sanksi FIFA. Pasca-intervensi dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), kedua pihak akhirnya menandatangani nota kesepahaman hari Kamis, 7 Juni 2012 di Kuala Lumpur, disaksikan oleh perwakilan FIFA dan AFC. Meski demikian masih belum bisa dipastikan apakah sepak bola Indonesia setelah itu akan bebas dari konflik? (Bersambung)

Facebook Comments