AdalahPay

SatuNusaNews – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahajapurnama yang lebih dikenal dengan panggilan Ahok mengeluarkan statemen di luar nalar kemanusiaan. Sebagai pemimpin ibukota RI, rasanya sangat berlebihan bila penanganan penertiban pedagang kaki lima (PKL) kawasan Monas harus dengan tembak di tempat.

Bukannya memberi rasa aman dan tentram, terlebih di bulan suci Ramadhan, Ahok malah mengeluarkan pernyataan yang terdengar sangat tidak berprikemanusiaan. Tentu saja jika dibiarkan, pola kepemimpinan Ahok bisa membahayakan lebih dari 9 juta warga negara yang saat ini tinggal di DKI Jakarta.

Permasalahan PKL adalah masalah khas bagi sebuah kota. Pendekatan persuasif dan memberi pemahaman yang benar tentulah lebih bermartabat ketimbang menggunakan cara-cara kekerasan.

“Kita sudah minta kepada Kapolda baru untuk menindak tegas para PKL nakal,” ujar Ahok di Stasiun Gondangdia, Jakarta, Ahad (21/06) lalu. “Kalau prajurit ya harusnya tembak, kalau dikasih peringkatan tidak nurut, ya tembak di tempat,” ancamnya sebagaimana dikutip dari laman Viva.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah sebuah profesi yang terjadi akibat semakin sempitnya lapangan pekerjaan di sektor formal sehingga sebagian masyarakat beralih ke sektor informal demi kelangsungan hidupnya.  PKL mempunyai pengertian yang sama dengan ”hawkers”, yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar.

Fenomena menjamurnya Pedagang Kaki Lima terutama dikota-kota besar terjadi karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia berdampak pada banyak perusahaan tidak beroperasi lagi seperti sedia kala oleh karena ketidakmampuan perusahaan menutupi biaya operasionalnya sehingga timbul kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini juga memberi kontribusi terhadap peningkatan jumlah pengangguran yang umumnya bermukim di wilayah perkotaan. Demi mempertahankan hidup, orang-orang yang tidak tertampung dalam sektor formal maupun yang terkena dampak PHK tersebut kemudian masuk ke dalam sektor salah satunya adalah menjadi pedagang Kaki Lima .

Selain itu faktor perencanaan ruang tata kota yang hanya terfokus pada ruang-ruang formal saja yang menampung kegiatan formal. Seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan ruang-ruang fomal kota tersebut mendorong munculnya kegiatan informal kota salah satunya di sektor perdagangan, yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai kegiatan pendukung (activity support).

Pertumbuhan penduduk kota yang sangat cepat di Indonesia lebih banyak disebabkan adanya arus urbanisasi dan pembengkakan kota. Keadaan semacam ini menyebabkan kebutuhan lapangan kerja di perkotaan semakin tinggi. Seiring dengan hal tersebut, ternyata sektor formal tidak mampu menyerap seluruh pertambahan angkatan kerja. Akibatnya terjadi kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung, mengalir dan mempercepat tumbuhnya sektor informal. Salah satu bentuk perdagangan informal yang penting adalah Pedagang Kaki Lima.

Dengan memperhatikan ketiga faktor menjamurnya PKL di ibukota Jakarta, maka permasalahan penertiban bisa dilakukan dengan cara-cara manusiawi seperti terbukanya kesempatan dan lapangan pekerjaan, tersedianya ruang informal bagi para pedagang formal, dan tentu saja kemauan politik pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Bukan dengan ancaman tembak di tempat yang bukan saja terkesan tidak manusia tapi juga menunjukkan kemampuan memimpin seorang gubernur. #
Facebook Comments