AdalahPay

SatuNusaNews – Pemerintah Kabupaten Purwakarta akan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)Tentang Masyarakat Pancasila Purwakarta Istimewa, pada bulan depan ke DPRD Purwakarta.

Dedi Mulyadi mengatakan saat menerima kunjungan siswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTKIK). “Saat ini sedang dibahas tim hukum Pemkab Purwakarta, bulan depan diusulkan ke DPRD,” ujar  Dedi, Senin (8/6/2015).

Raperda itu nantinya berisi penguatan lembaga Badan Musyawarah Desa, pemerintahan desa hingga level RT agar memiliki kuatan untuk memberi sanksi sosial terhadap warga yang tidak taat aturan.

Dedi menjelaskan, raperda itu juga akan mempertegas hak warga dan kewajiban pemerintah sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban pada dua subyek tersebut bisa berjalan seimbang.

“Warga yang tidak mendapatkan pelayanan dengan baik di level RT hingga pemerintahan desa bisa menjatuhkan pemimpinnnya. Begitu juga dengan warga, jika tidak bisa melaksanakan kewajibannya, ada sanksi sosial untuk mereka,” ujarnya.

Sanksi sosial yang akan djatuhkan pada warga yang tidak melaksanakan kewajibannya, berupa pencabutan hak-hak warga yang telah diberikan pemerintah.

“Misalnya pencabutan hak mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil hingga hak-hak lain yang diberikan pemerintah,” katanya.#

Facebook Comments