AdalahPay

SatuNusaNews – Republik Indonesia masih terus berjuang memberantas korupsi. Sudah banyak pelaku korupsi yang dipenjarakan oleh aparat penegak hukum.  Meski demikian, memenjarakan banyak koruptor bukan berarti Indonesia sudah sukses memberantas korupsi.

Apalagi, dewasa ini para pelaku korupsi maupun kejahatan lainnya kerap melarikan hasil kejahatannya ke luar negeri. Bahkan mereka tak segan mengalihkan aset atau hasil korupsi mereka berupa investasi saham dan melakukan pengalihan kepemilikan ke pihak lain. Tentu bukan pekerjaan mudah bagi penegak hukum untuk melacak maupun mencegah itu semua.

Langkah yang perlu dilakukan, menurut Chuck Suryosumpeno, National Contact Point CARIN (Camden Asset Recovery Interagency Network) adalah memperbarui sistem dan pola kerja para pelaksana penegakan hukum.  “Hal tersebut perlu dilakukan mengingat kejahatan dari ke hari makin canggih dan kompleks. Pada zaman dulu, barang bukti atau aset hasil kejahatan masih tergolong konvensional, para pelaku kejahatan biasanya menginvestasikan uang hasil kejahatannya pada benda-benda kasat mata, antara lain mobil, emas, perhiasan atau properti,” kata Chuck kepada Harian Terbit di Jakarta,Kamis (18/6/2015).

Ke depannya, lanjut Chuck, pelaku kejahatan akan menggunakan uangnya tersebut untuk membeli saham atau menyimpannya dalam bentuk virtual di negara-negara lain. “Di Eropa bahkan sedang menjadi tren para pelaku kejahatan menyimpan asetnya dalam bentuk air mani kuda balap yang harganya jutaan dolar. Sudah pasti proses pencariannya tentu akan tidak mudah lagi,” terangnya.

Chuck menambahkan, sudah saatnya, negara menyelenggarakan pelayanan penegakkan hukum yang optimal. Penegakkan hukum optimal ini, kata dia, merupakan kondisi di mana aparat penegak hukum tidak hanya mampu menangkap dan menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mampu mengembalikan aset maupun harta seutuhnya kepada korban kejahatan tersebut.  “Penegakkan hukum model ini yang diyakini akan membuat para pelaku kejahatan terkait aset atau harta menjadi jera. Inilah penegakkan hukum di era rezim pemulihan aset,” jelasnya.

Fakta bahwa penegak hukum Indonesia selama ini dalam menangani kejahatan cenderung terlalu fokus pada pelakunya, sedangkan aset terkait kejahatan tersebut kurang diperhatikan. Apalagi penyembunyian aset dan hasil kejahatan ke luar negeri, merupakan fenomena kejahatan antarnegara (cross border crime) harus mendapat respon dan reaksi institusi penegak hukum di Indonesia.  “Rezim pemulihan aset juga menuntut para penegak hukum melaksanaan prinsip good governance di bidang pemulihan aset di Indonesia” imbuhnya.

Dibeberkannya, tuntutan yang akan dihadapi penegak hukum dalam rangka pemulihan aset itu menyangkut beberapa poin. Pertama, memastikan pemulihan aset berjalan baik di tingkat nasional. Kedua, melayani pemulihan aset antarnegara. Ketiga, memulihkan aset yang terlantar atau yang dikuasai pihak lain. Itu semua harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. “Kalau hal di atas belum dilaksanakan, berarti pemulihan aset belum menjadi fokus utama para penegak hukum di Indonesia,” jelasnya.

Dirinya pun bersedia memfasilitasi pemulihan aset melalui CARIN, bermarkas di Belanda, merupakan organisasi informal yang terdiri dari para ahli dan praktisi pemulihan aset di seluruh dunia.

CARIN didukung sepenuhnya oleh Europol.

Upaya pemulihan aset dalam lingkup nasional dan internasional, dikatakannya banyak kendalanya. “Salah satu kendala itu adalah sistem pemulihan aset yang belum terintegrasi. Maka diperlukannya Integrated Asset Recovery System atau Sistem Pemulihan Aset Terpadu,” imbuhnya.

Dengan sistem terpadu ini, lanjutnya, semua pihak terkait dalam pemulihan aset harus duduk satu meja.

“Persoalannya, kita memiliki banyak agency, lembaga penegak hukum yang punya kewenangan masing-masing dalam pemulihan aset, makanya kita bikin koordinasi, kita duduk satu meja, focus on asset, tentu yang lebih penting lagi adalah merubah mindset!” pungkasnya. (Tian/Yudi Permana)

Facebook Comments