AdalahPay

SatuNusaNews – Pemerintah Indonesia masih memberikan hak partisipasi kepada Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation sebesar 30 persen. Hal ini sangat disayangkan oleh berbagai pihak karena PT.Pertamina hanya kebagian 60 persen, dan BUMD 10 persen.

“Energy Watch Indonesia (EWI) kali ini benar-benar sangat kecewa terhadap keputusan pemerintah terkait participating interest Blok Mahakam yang tetap menyertakan Total-Inpex sebesar 30 persen,” ucap Direktur Eksekutif EWI, Ferdinand Hutahaean, Jakarta, Jumat (19/6/2015).

Ferdinand mengatakan bahwa EWI sangat kecewa terhadap kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Sudirman tidak bisa memperjuangkan kontraktor dalam negeri dan perusahaan daerah,tapi lebih memilih kontraktor asing untuk ikut mengelola blok Mahakam.

“Sangat disayangkan mengapa Kementerian ESDM merekomendasikan bahwa Total-Inpex masih disertakan dengan pola business to business (B2) dengan Pertamina. Mestinya tidak boleh ada ampun. Total-Inpex harus keluar dari Mahakam. Sehingga Pertamina menguasai 90 persen, dan BUMD 10 persen,” jelas Ferdinand.

Ferdinan juga mengungkapkan bahwa wajar saja bila masyarakat berpendapat bahwa pemerintah sekarang lebih pro kepada asing dibanding pengembangan dalam negeri.

“Akhirnya Jokowi dicap sebagai antek asing oleh beberapa pihak yang lupa atau tidak bahwa keputusan Jokowi adalah berdasarkan rekomendasi dari Kementerian ESDM,” sambung Ferdinand.

Ferdinand menegaskan sebaiknya Presiden Jokowi segera bertindak menyelamatkan negara dengan mengevaluasi kabinetnya. “Kementerian yang menjadi ujung tombak eksekusi tidak boleh dipimpin menteri pengecut, yang lebih takut asing daripada takut pada bangsa sendiri. Ini sungguh pukulan berat dan menjadi preseden buruk ke depan atas kontrak-kontrak yang akan segera berakhir,” tandas Ferdinand.#

Facebook Comments