AdalahPay

SatuNusaNews – Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jawa Timur melakukan monitoring lapangan pelayanan publik di RS Mata Undaan, Senin (01/06) dan menemukan tindakan diskriminatif yang dilakukan pihak RS kepada pasien BPJS.

Anggota Komisioner KPP Jatim, Hardley Stefano mengatakan dalam monitoring dengan menggunakan metode mysteri shopper tersebut, KPP menemukan bahwa pelayanan yang diberikan pihak RS Mata Undaan kepada peserta BPJS masih buruk.

Sejak dari meja informasi, para peserta BPJS telah diberi informasi yang mengesankan bahwa pelayanan BPJS itu rumit, dan para pasien diarahkan untuk mendaftar sebagai  pasien jalur umum. Ketika pasien tetap mendaftar dengan menggunakan BPJS, maka prosedur yang ditempuh lebih panjang.

Salah seorang pasien yang sebelumnya sudah dirawat melalui jalur umum dan memiliki rekam medis, ketika menggunakan BPJS Kesehatan diperlakukan sebagai pasien baru. Harus menjalani pemeriksaan mulai dari poli satu sampai dengan empat, padahal pasien tersebut sudah pernah didiagnosa glaukoma dan disarankan untuk melakukan operasi.

Dikatakan oleh Hardley,keluarga pasien yang melakukan komplain, tidak ditangani dengan responsif. KPP juga tidak melihat adanya unit penanganan pengaduan aauk customer care. Terkait dengan temuan ini, KPP meminta manajemen BPJS Kesehatan Surabaya melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelayanan RS Mata Undaan, agar para peserta BPJS tidak dirugikan.

Perbedaan pelayanan yang diberikan oleh RS Mata Undaan kepada pasien jalur umum dengan BPJS, menurut KPP, kata Hardley, adalah bentuk diskriminasi pelayanan publik. Seharusnya seluruh pasien dilayani dengan standar yang sama. Pembedaan hanya boleh dilakukan pada pelayanan medis, sesuai dengan fasilitas medis yang ditanggung BPJS. “Terkait temuan ini, KPP akan memberikan teguran resmi kepada RS Mata Undaan,” pungkasnya. # (Yudi)

Facebook Comments