AdalahPay

SatuNusaNews – Pengusaha industri farmasi yang tergabung dalam International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) menyarankan penghapusan obat dan produk kimia untuk pengobatan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

“Saran dari IPMG adalah agar UU JPH hendaknya direvisi dan mengeluarkan obat dan vaksin dari undang-undang ini. Pasalnya hal tersebut dapat membahayakan kesehatan masyarakat,” ucap Direktur IPMG Parulian Simanjuntak, Rabu (10/6).

Dalam seminar ‘UU Jaminan Produk Halal: Apa Dampaknya Bagi Industri Farmasi?’ yang diadakan Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia (JPMI) dan Indonesia Halal Center (IHC),  Parulian memaparkan alasannya menyampaikan hal tersebut. Pertama, berbicara soal halal atau tidak itu terutama ada pada industri makanan. “Obat-obatan tidak termasuk di dalamnya,” imbuh Parulian.

Selanjutnya, ia menyebutkan pengaturan produk halal yang jelas-jelas menyebutkan obat sebagai produk yang wajib memiliki label halal agar dapat dimanfaatkan masyarakat berdampak besar pada industri yang ia jalani. “Industri farmasi itu memiliki rantai pasokan yang sangat rumit. Bahkan 95 persen bahan masih mengimpor dari luar,” tuturnya

“Bahan-bahan yang masuk ke Indonesia ini berasal dari negara barat yang tidak mempertimbangkan persyaratan keagamaan di dalam membuat obat-obatannya,” imbuhnya.

Sebelumnya, tenaga ahli anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Indon Sinaga menyebutkan, alasan keberadaan UU JPH tidak terlepas dari bagaimana kepentingan umat islam Indonesia, sebagai penduduk mayoritas Indonesia bisa terlindungi.

Parulian menangkis alasan tersebut dengan meminta persoalan obat dan pengobatan tidak dicampuradukkan dengan alasan religi. “Konsep halal ini pernah diungkapkan oleh Malaysia di tahun 2007, dan ditolak pertama oleh Turki dengan menyatakan bahwa isu-isu kesehatan tidak seharusnya dicampuradukan dengan doktrin agama,” ujarnya.

Mesir saja yang penduduknya mayoritas Islam yakni sekitar 90 persen, Parulian memberikan contoh, sejak tahun 1998 sudah tidak lagi mempermasalahkan kehalalan suatu vaksin yang digunakan untuk pengobatan masyarakatnya.

Pun, selama ini industri farmasi sudah secara ketat diawasi melalui keamanan, mutu, dan khasiatnya. “Nah, sekarang ada tambahan lagi bahwa kriteria apakah obat-obatan itu harus halal atau tidak. Itu tentu akan menghambat usaha,” ungkap Parulian.

Untuk menemukan satu jenis obat baru, Parul menjelaskan setidaknya butuh 2.6 miliar dolar Amerika. Belum lagi harus ada pemisahan fasilitas ketika melakukan proses produksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 21, sebutnya.

“Pasal 21 akan mengakibatkan kita punya dua pabrik, dua lokasi distribusi, dua gudang, dan lainnya. Tentu secara komersial hal ini bukan suatu hal yang tidak bisa dilakukan. Masalahnya adalah apakah itu affordable untuk para konsumen atau tidak? Karena di satu sisi kita tahu negara wajib melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat yang affordable,” ujarnya.

Menjawab argumentasi Parulian, dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur Bidang Auditing dan Sertifikasi Halal LPPOM MUI Muti Arintawati mengatakan pengobatan itu wajib didapatkan oleh umat muslim yang membutuhkan. Untuk itu kandungan obat-obatan yang digunakannya pun wajib bersifat halal.

Sertifikasi untuk produk-produk farmasi itu diperlukan karena sangat mungkin obat mengandung bahan-bahan yang kita sebut memiliki titik kritis keharaman. Hal tersebut disampaikan Muti, baik yang langsung komposisinya dari bahan yang haram, maupun komposisi yang sebenarnya halal bersinggungan dengan barang yang haram saat proses produksi.

“Kemudian juga dari fasilitas produksi yang memungkinkan terjadinya kontaminasi produk yang halal. Ini alasan kenapa harus dipisahkan tempatnya seperti yang disampaikan Pak Parulian tadi,” tandasnya.

Sebelum lahirnya UU JPH, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan yang isinya juga menyebutkan obat-obatan yang digunakan untuk pengobatan harus berasal dari bahan-bahan yang halal. Untuk obat yang memuat bahan haram, obat tersebut hukumnya juga haram.

“Penggunaan tersebut haram kecuali digunakan pada kondisi darurat yang bila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia atau mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari, belum ditemukan bahan yang halal dan suci, dan adanya rekomendasi paramedis kompeten bahwa tidak ada obat yang halal,” rinci Muti.

Muti pun menyampaikan hal tersebut diperbolehkan dan adanya sertifikasi halal tidak membuat perusahaan yang bergerak di industri farmasi harus menutup usahanya.

“Jadi sekali lagi bukan berarti harus tutup perusahaan. Bila tetap memroduksi yang tidak halal silahkan. Tetapi konsumen punya hak untuk mengetahui bahwa dia diberikan obat yang tidak halal, dan apa alasannya diberikan obat yang tidak halal tersebut,” tukasnya sebagaimana dikutip dari Hukum Online. #

Facebook Comments