SatuNusaNews – Partai Golkar kubu Agung Laksono menggelar Musyawarah Daerah (Musda) Bali. Penyelenggaraan ini kemudian dibubarkan pihak Kepolisian dan sejumlah ormas termasuk Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) karena belum mengantongi izin.

Kapolda bali Irjen Pol Ronny F Sompie menyampaikan bahwa Pihak Kepolisian Bali menerima pemberitahuan terkait pelaksanaan Musda Partai Golkar kubu Agung Laksono, namun kepolisian belum memberikan izin untuk menggelar Musyawarah tersebut.
“Kami hanya mendapat laporan pemberitahuan saja dan belum memberikan izin. Polda Bali dan jajaran Polres membubarkan acara ini. Karena, belum direncanakan dengan baik pengamanannya. Atau dengan kata lain belum ada izin” kata Ronny di lokasi, Selasa (2/6/2015).

Ronny menyarankan kepada semua pihak yang terkait untuk tidak melakukan kegiatan yang akan merugikan Bali. Untuk itu,Pihaknya telah melakukan mediasi dengan kedua belah pihak untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan.

“Jangan melakukan kegiatan yang akan merugikan semua pihak. Apalagi Bali sebagai kota destinasi pariwisata,” ucapnya.

Menanggapi Pembubaran tersebut, Plt Ketua DPD Golkar Bali kubu Agung Laksono, Gede Sumarjaya Linggih atau akrab disapa Demer ini mengaku akan tetap melanjutkan acara meski tidak diizinkan kepolisian.

“Ini seremonial yang kami lakukan, yang akan dibuka oleh Pak Agung Laksono,” kata dia di lokasi acara, Selasa (2/5/2015).

“Kami bergerak atas dasar perintah Mahkamah Partai Golkar, UU Parpol, juga tentang pengesahan SK Menkumham. Atas dasar itulah maka kami melakukan kegiatan konsolidasi,” ungkap dia.

Demer berkeyakinan bahwa legitimasi sudah kuat untuk terus melanjutkan mulai dari tingkat bawah hingga ke Musyawarah Nasional pada Oktober 2019 mendatang.

“Walaupun kubu sebelah bilang ada hal lain di pengadilan, tapi itu sedang dibanding. Di Indonesia ini tak mengenal kevakuman hukum. Selama Menkumham masih berada di pihak kami, maka kami akan jalan terus,” tegas Demer.#

Facebook Comments