SatuNusaNews – Turunnya dana perimbangan Pemprov Jatim dari pajak hingga mencapai Rp500 miliar tak luput dari kebijakan Presiden RI, Jokowi yang terkesan tak konsisten. Akibat regulasi yang tak menentu ini khususnya soal BBM berimbas pada turunnya daya beli masyarakat dan melemahnya ekonomi nasional.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Irwan Setiawan, Selasa (2/6) menegaskan turunya dana perimbangan khususnya dari pajak akibat dalam membuat kebijakan Presiden RI tidak konsisten yang berakibat daya beli masyarakat menurun.

Seharusnya sebelum mengambil sebuah kebijakan berupa Peraturan Presiden (Perpres), harusnya dilakukan telaah yang benar-benar tidak merugikan rakyat dan daerah. Dengan begitu kemiskinan dan daya beli masyarakat tidak terpuruk.

Terpisah, anggota Komisi C DPRD Jatim yang lain, Sri Subiati mengaku alasan Komisi C melakukan kunjungan ke Gaikindo untuk dilakukan klarifikasi terkait menurunnya daya beli masyarakat untuk membeli mobil atau motor. Termasuk untuk mencari angka secara detail yang nantinya akan dijadikan acuan dalam perhitungan dalam PAPBD 2015.

Disisi lain, apakah memang benar penurunan pajak terjadi secara nasional atau hanya Jatim saja, agar kedepannya Jatim dapat mengambil sebuah kebijakan yang tidak merugikan rakyat.

“Memang kita akui dalam penerimaan pajak mengalami penurunan hingga Rp500 miliar. Untuk lebih mengetahui secara detail kita akan ke Gaikindo, Dari situlah nanti dapat dijadikan dasar bagi Jatim untuk mengambil sebuah kebijakan yang tentunya tidak merugikan rakyat banyak,”papar politisi asal Partai Demokrat ini dengan nada serius. # (Setya)

Facebook Comments