SatuNusaNews – Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengusulkan adanya Mahkamah Pancasila,Untuk mengatur kehidupan berbangsa. Hal ini disampaikan karena belum adanya landasan operasional dalam menterjemahkan butir di dalam Pancasila.

Dedi menjelaskan, UUD’45 dijaga dan diterjemahkan oleh Mahkamah Konstitusi yang terlahir sebagai The Guardian of Constitution. Kemudian ada juga Pengadilan Hubungan Industri yang menjaga dan mengatur hubungan Industri.

Dalam Kultwitnya, Dedi mengatakan bahwa Pancasila seakan kehilangan Power sebagai landasan dalam berbangsa, karena tidak memiliki landasan operasional. Pancasila sejauh ini hanya dijadikan simbol berbangsa dan sekedar tertuang dalam buku sekolah.

Bupati Purwakarta ini mengusulkan pentingnya Mahkamah Pancasila diadakan pada kebutuhan saat ini. Dengan diisi oleh para Hakim yang bertugas untuk menterjemahkan setiap butir-butir dalam Pancasila.

Dedi Mencontohkan pada sila Kemanusiaan yang adil dan beradap dapat diterjemahkan bahwa setiap warga negara berkewajiban menjunjung tinggi moral dan kemanusiaan sesama manusia.

“Mahkamah Pancasila berhak memberikan sanksi sosial berupa pencabutan hak-hak yang diberikan negara pada warganya jika menelantarkan warga yang sakit hingga meninggal” ujar Dedi.

Dalam akhir kultwitnya, Dedi berharap melalui Mahkamah Pancasila nilai kebangsaan kembali memiliki rasa keIndonesiaan yang bergotong royong dan bersatu. Berikut Isi kultwit Dedi Mulyadi pada akun @DediMulyadi71 :

  1. Haluan berkebangsaan Negara ini harus segera dipastikan, Apakah masih tetap berjalan dalam koridor ataukah ideologi lain?
  2. betul bahwa irisan itu berada dalam jiwa & substansi UUD ’45, UUD ini dijaga betul dg kehadiran Mahkamah Konstitusi
  3. Mahkamah Konstitusi lahir sebagai The Guardian of Constitution, avant garde konstitusi kita, dinakhodai oleh para resi
  4. belakangan lalu kemudian muncul pengadilan Hubungan Industrial, menjaga dan memutus segala persoalan hubungan industri
  5. Lalu telah lama Pancasila sebagai pusatnya telah dilupakan, tidak memiliki landasan operasional, hanya menjadi simbol saja
  6. Pancasila kehilangan power sebagai dasar negara kita selama ini, sekedar berada dalam buku-buku usang disekolahan
  7. Maka Mahkamah Pancasila menjadi urgensi kebutuhan saat ini, tata etika kehidupan ber-pancasila harus segera dipastikan
  8. Mahkamah Pancasila ini harus diisi oleh para hakim agung yang bertugas menterjemahkan setiap butir pancasila untuk
  9. contohnya saja butir sila Ketuhanan Yang Maha Esa, haruslah diterjemahkan bahwa Indonesia berlandaskan Ketuhanan
  10. bukan Tuhan dalam agama Islam, Nasrani, Budha, Hindu atau kepercayaan apapun, tapi Tuhan dlm universalitas
  11. pemaknaan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab kini nyaris tidak ada, krn pd praktiknya orang miskin yang sakit dibiarkan tetangganya
  12. pemaknaan sila Persatuan Indonesia, ruh gotong-royong dimanakah kini rimbanya? Masyarakat hari ini sdh sgt Individualis
  13. begitu pun dg sila yang lain, harus diinterpretasikan berdasarkan rasa Keindonesiaan, bukan Pancasila tapi rasa Asing
  14. Negara ini sudah memberikan ruang kebebasan tapi nampaknya kebebasan yang kebablasan, penting mulai saat ini untuk
  15. Melalui Mahkamah Pancasila nilai-nilai kebangsaan dlm Pancasila diharapkan kembali memiliki rasa Indonesia, utuh & bernas .  (#)

 

Facebook Comments