DCF compatable JPEG Img
AdalahPay

SatuNusaNews – Tindakan ceroboh dan sarat korupsi dilakukan oleh dua biro dilingkungan Pemprov Jatim, yaitu Biro Administrasi Kemasyarakatan dan Biro Administrasi Pembangunan dalam penyaluran dana hibah tahun 2012 dan tahun 2013. Centre For Budget Analysis (CBA) menemukan adanya pelanggaran di dua biro tersebut yang rawan korupsi dan Pemprov Jatim tampaknya terancam tidak mendapat predikat WTP dari BPK.

Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi mengatakan pada tahun 2011 alokasi anggaran hibah pada Biro biro sekretariat Daerah sebesar Rp.631.585.512.000, dan realisasi sebesar Rp.621.899.232.851; pada tahun 2012 alokasi anggaran hibah pada biro biro sekretariat daerah sebesar Rp.908.298.000.000, dan realisasi sebesar Rp.855.372.658.463; dan pada tahun 2013 alokasi anggaran hibah pada biro biro Sekda (secretariat daerah) sebesar Rp.1.026.542.000.000, dan realisasi sebesar Rp.645.032.128.182.

Kemudian, pada audit BPK tahun 2014, BPK melakukan audit Dana hibah tahun 2011 – 2013, dan banyak ditemukan potensi kerugian Negara.” Dari hasil aduit BPK ini saja, digambarkan banyak penyimpangan realisasi dalam proyek Hibah pemerintah ini,”katanya.

“Hal ini bisa dilihat pada tahun 2012 dan 2013, Hibah yang telah dipertanggungjawabkan senilai Rp6.855.000.000. namun telah terjadi dugaan korupsi dalam bentuk pemotongan atas hibah riil yang diterima rakyat sebesar Rp1.737.600.000. Artinya dana hibah yang sudah diterima oleh rakyat, ada pemotongan antara 10 – 50 persen untuk macam macam alas an yang tidak masuk akal seperti untuk biaya administrasi,biaya pengurusan, dan commitment fee untuk anggota DPRD Provinsi,”ungkap Uchok saat dikonfirmasi, Minggu (07/06).

Uchok mencontohkan kasus antara lain,Biro Administrasi Kemasyarakatan: YPI DU, MI DU, dan Ponpes RAN merupakan penerima hibah TA 2012 yang beralamat di Kabupaten Malang. Hibah yang telah diterima masing-masing adalah sebesar Rp300.000.000,00, Rp100.000.000,00 dan Rp250.000.000,00. Berdasarkan pernyataan dari Sdr. KH. ZL (YPI DU), Sdr. AF (MI DU) dan Sdr. M.Bah (Ponpes RAN) dari nilai hibah yang telah diterima itu diketahui dimanfaatkan sesuai proposal sebesar 80%, sisanya 20% atau sebesar Rp130.000.000,00 diserahkan kepada Sdr. H.M Ily (dengan dalih pencairan hibah tersebut dikenai ‘biaya administrasi’). LPJ hibah dibuatkan Sdr. H.M Ily. Berdasarkan pernyataan awal Sdr. H.M Ily, potongan 20% atau sebesar Rp130.000.000,00 telah diserahkan kepada Sdr. Has.

Dari pemeriksaan atas LPJ diketahui LPJ dibuat utuh 100% dan tidak terlihat adanya potongan dalam LPJ. Hal ini menunjukkan bukti-bukti di dalam LPJ bukan merupakan bukti yang mencerminkan transaksi yang sebenarnya. Berdasarkan tanggapan terakhir yang diterima pemeriksa setelah pekerjaan lapangan selesai, Sdr. H.M. Ily meralat pernyataannya bahwa uang yang dipotong seluruhnya hanya Rp20.000.000,00 dan telah disetorkan ke Kasda. Atas ralat tanggapan dan tindak lanjut setoran tersebut, maka terdapat sisa potongan sesuai pernyataan awal sebesar Rp110.000.000,00 yang belum terjelaskan.

Sedangkan untuk Biro Administrasi Pembangunan Empat Rukun Warga (RW) di Kecamatan Sukun menerima hibah TA 2012 dan 2013 sebesar Rp.500.000.000, dan Berdasarkan pernyataan ketua RW diketahui setelah dana hibah cair, penerima hibah diminta mentransfer ke rekening pribadi a/n Ir. Bud M.T (korlap) dan sebagian lain diserahkan tunai.
Sdr. Ir. Bud M.T menjelaskan bahwa dana hibah dikelola sebagai berikut : (1) sebesar 60% atau Rp300.000.000,00 digunakan untuk pelaksanaan 
konstruksi pembangunan dan fee kepada Sdr Pan yang membantu 
dalam penyusunan LPJ;
(2) sebesar 40% atau Rp200.000.000,00 diambil dengan dalih commitment fee untuk anggota DPRD Provinsi, uang potongan tersebut disampaikan secara tunai kepada DPD Partai G Tingkat II (Kota) untuk diteruskan oleh yang bersangkutan kepada DPD Partai G Tingkat I (Provinsi).

Kemudian modus dugaan korupsi yang kedua, kata Uchok adalah belum ada bukti pengeluaran yang lengkap, dan sah sehingga potensi kerugian Negara sebesar Rp.5.270.000.000.” bisa hilang karena tidak bisa ditelusuri dilapangan, apakah bantuan ini dikerjakan sesuai dengan semestinya. Mungkin juga ini keterlambatan laporan dari penerima Hibah, tetapi ada juga kecuriga keterlambatan laporan ini untuk menghindari audit BPK. Karena, realisasi hibah ini banyak kejanggalannya dilapangan,”jelasnya.

Dan modus dugaan korupsi yang ketiga,lanjutnya adalah bantuan hibah sudah habis tetapi pembangunan belum selesai. Dari alokasi anggaran sebesar Rp1.800.000.000,00,terdapat pengeluaran melebihi prestasi fisik senilai Rp285.800.201. “Artinya Hibah untuk pembangunan fisik ini, banyak tidak selesai dibangun atau volume pekerjaan dikurangi atau tidak sesuai spek tetapi anggaran habis. Ini namanya dugaan korupsi dalam bentuk mark up,”sambungnya.

Ditambahkan oleh Uchok, contoh kasus lainnya yaitu Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat antara lain RS Muhammadiyah Jombang telah menerima hibah TA 2012 senilai Rp400.000.000,00 untuk pembangunan ruang operasi.Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah telah menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai. Namun fisik di lapangan pada saat pemeriksaan menunjukkan item pembangunan ruang operasi belum selesai atau baru dikerjakan hanya senilai Rp251.993.819,00. Hal ini dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pemeriksaan. Rekanan pelaksana pekerjaan telah dibayar sebesar Rp375.000.000 yang melebihi prestasi fisiknya atau terdapat mark up anggaran atau lebih bayar Rp123.006.181

Sementara itu, dua kepala biro yang sedang disorot yaitu Kepala Biro Administrasi Kesra yaitu Bawon dan Kepala Administrasi Pembangunan Gatot Hendro saat ini belum bisa dikonfirmasi. Bawon yang dikenal sangat pilih-pilih wartawan saat dihubungi ponselnya tidak terangkat. Sedangkan Gatot Hendro tampaknya enggan menanggapi meski sudah mengangkat ponselnya”Nanti saya cek. Saya baru saja bangun tidur,”pungkasnya. # (Setya)

Facebook Comments