AdalahPay

SatuNusaNews – Kejaksaan Agung tampaknya setengah hati dalam menyodorkan lima nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut dikarenakan dua nama dari lima calon tersebut diduga bermasalah dan memiliki catatan kelam.‎ Sementara untuk tiga capim KPK yang disodorkan dari Kejaksaan ‎sama sekali tidak memiliki catatan prestasi di institusinya.

Seperti yang diungkapkan belasan aktivis asal Sumatera Utara di Sekretariat Negara, Jakarta pada Selasa (30/06), yang menilai Jasman Panjaitan tak layak masuk bursa calon pimpinan lembaga antirasuah tersebut. “Kami mendesak Jasman sadar diri dan mundur dari pencalonan. Selama ini kita tak tahu apa yang sudah diperbuat Jasman dalam penegakan hukum di negara ini,” kata Marwan Dalimunthe kepada wartawan.

Marwan hanya mengetahui kinerja Jasman yang diduga tidak jelas dalam menangani kasus DL Sitorus di Register 40 Padang Lawas. “Ada dugaan kalau lahan perkebunan DL Sitorus di areal register 40 itu sudah dibagi-bagi aparat penegak hukum khususnya pihak Kejaksaan selaku eksekutor. Belum lagi sisa kasus Asian Agri yang sampai kini mangkrak dan sarat permainan. Keterlibatan Pak Jasman Panjaitan bisa di telusuri di situ, khususnya di Perkebunan Raja Garuda Mas di Sumut,” tegasnya.

Menurutnya, yang menangkap DL Sitorus dari Hotel Siantar beberapa tahun lalu, salah satunya adalah Jasman Panjaitan. “Besar dugaan adanya permainan duit hingga sempat berlarut-larutnya kasus tersebut hingga kini. Jangan kotori KPK dengan keberadaan oknum jaksa seperti itu. Bisa-bisa KPK jadi lahan baru para oknum jaksa korup. Apalagi selama beberapa tahun ini laporan masyarakat soal korupsi tak ada lagi ke Kejaksaan, semua ke KPK. Kecuali laporan rekayasa para oknum LSM bekerja sama dengan pihak Kejaksaan,” paparnya.

“Jangan pilih capim KPK asal kejaksaan agung jika track recordnya miliki banyak masalah,” tandasnya.

Sementara itu, aksi protes juga datang dari Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Selatan yang mengkritisi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Suhardi, dimana era kepemimpinannya banyak penanganan kasus korupsi yang mandek. “Mulai dari kasus dugaan korupsi revitalisasi pabrik gula PTPN XIV, dana pengangkutan Damkar Parepare, dugaan kasus korupsi dua megaproyek di PT Pelindo IV Makassar‎, proyek pembangunan jembatan Wajo, korupsi pembangunan lahan irigasi Bone,” kata Wakil Direktur ACC, Abdul Kadir Wokanobun di Jakarta, Selasa (30/06).

‎Pihaknya juga menyatakan jika Suhardi pernah melakukan tindakan tidak etis dengan berkunjung ke Rumah Jabatan Bupati ditengah penyelidikan sejumlah kasus korupsi di Kabupaten Wajo. “Kunjungan Kajati ke Wajo telah membentuk opini yang sarat dengan conflict of interest (konflik kepentingan) dugaan Kajati ada main mata dengan Bupati. Apalagi kunjungan tersebut dilakukan bukan di hari kerja dan hanya berburu kain sutera sepulang dari Tanah Toraja,” tegasnya.

“Kejati Sulsel tidak transparan dalam mengusut kasus dugaan korupsi proyek laboratorium bahasa di Dinas Pendidikan di Kabupaten Wajo senilai Rp1,1 miliar. Bahkan menganulir penetapan tersangka karena adanya pengembalian uang kerugian negara,” sambungnya.

Terpisah Kepala pusat kajian hukum dan HAM Nusantara (Puskamra), Hilal Ramadhan, menyatakan sosok capim KPK dari kejaksaan haruslah yang pernah berpengalaman berdinas di KPK ataupun memiliki prestasi yang bagus. “Kan ada mantan Direktur Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi, Feri Wibisono,Warih Sardono,Chuck Suryosumpeno yang sangat paham tentang pemulihan aset dan Jan Maringka. Mereka orang orang pintar dengan integritas tinggi. Saya yakin mereka pasti tahu anatomi KPK,” kata Hilal.

Ia menambahkan, dari lima capim yang diajukan Jaksa Agung, dinilai belum ada prestasi korps Adhyaksa. “Contoh saja prestasi Feri yang pernah menjadi Kajati Banten, diantaranya menangkap pengusaha yang dekat dengan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yakni Ratu Irma Suryani, karena ‎terlibat dugaan korupsi Program Peningkatan Drainase Primer Kali Parung, Kota Serang, yang bernilai Rp 5.649.721.000,” bebernya.

“Feri, Warih, Chuck dan Jan punya keberanian dalam menegakkan hukum tanpa ada rasa takut adanya tekanan politik. Itu yang dibutuhkan KPK saat ini!” tukasnya. # (Yudi Permana)

Facebook Comments