AdalahPay

SatuNusaNews -Seorang politisi muda Azzam Mujahid Izzulhaq menceritakan kronologis biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang ternyata tidak seperti kita dengar di media. DPR melakukan kerja keras agar BPIH bisa jauh lebih murah dan menekan pemerintah agar bersedia menurunkannya.

Politisi dan juga penulis yang kini menetap menjabat Ketua DPD PKS Mimika Papua ini menceritakan bagaimana kronologis proses penurunan BPIH tersebut. Namun konyolnya, dalam pidato pengumuman penurunan BPIH yang disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi ditimbulkan kesan seolah-olah dilakukan dengan tulus untuk penghematan.

Alhamdulillah penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji berkat penghematan yang berhasil dilakukan dalam hal efisiensi rute penerbangan, transportasi darat dan melokalisasi pemondokan jamaah haji di Mekkah,” pongahnya tanpa sedikitpun mengutip konstribusi Komisi VIII DPR RI yang bekerja keras agar BPIH bisa turun signifikan.

Azzam menceritakan pertemuannya dengan anggota Komisi VIII DPR RI Ustadz Drs. H. Moch. Iqbal Romzie. Dan dari pertemuan itulah mengalir bagaimana kronologis penurunan BPIH yang seolah-olah kerja keras pemerintah semata.

Melalui akun facebooknya, Azzam Mujahid Izzuhaq menceritakan,

“Beberapa hari lalu (sekitar 2 minggu ke belakang), saya bertemu dengan Pamanda Ustadz Drs. H. Moch. Iqbal Romzie, Anggota Komisi VIII DPR RI yg sedang bertugas mengawasi, mengklarifikasi dan mengumpulkan data dan fakta penyelenggaraan ibadah haji di kota Madinah. Pertemuan yg tidak disangka-sangka. Sebelum saya tinggal di Papua, rumah Pamanda Ustadz Iqbal hanya terpaut 100 meter saja di komplek Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, desa Sakatiga, Indralaya Kab. Ogan Ilir Sumateta Selatan.

 

Misi kedatangan beliau ke Madinah memag berbeda dengan saya. Beliau bertugas sebagai kapasitasnya sebagai Panitia Kerja BPIH, sedangkan saya dengan tugas yg lain.

 

Perkenankan saya berbagi fakta atas klaim bahwa atas jasa pemerintah semata-lah terutama atas kepemimpinan Puan Maharani yg sekarang mengurusi ibadah haji, biaya penyelenggaraan ibadah haji turun drastis. Padahal faktanya tidak demikian.

 

Sejumlah pihak membesar-besarkan bahwa penurunan besaran Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) tahun 2015 sebagai prestasi dan bukti pemerintah pro-rakyat.

 

Klaim tersebut terlalu berlebihan bahkan klaim dianggap tidak sesuai fakta yang terjadi ketika pembahasan BPIH. Sebab, di awal pembahasan, pemerintah dipastikan HANYA menawarkan penurunan sebesar USD 24.

 

Awalnya, pemerintah menawarkan besaran BPIH USD 3195. Dibandingkan tahun lalu yang besarannya USD 3219, memang turun USD 24. Hanya saja, jika DPR menyetujui itu, berarti jamaah akan membayar lebih dari 40 juta rupiah dengan kurs dollar yang masih bertahan pada kisaran 13 ribu rupiah ini.

 

Selain itu, rapat konsinyering yang dilakukan di wisma DPR di Kopo Bogor, bersama Kementerian Agama pernah deadlock dan terpaksa diskors tanpa hasil. Pasalnya, pada rapat itu Kementerian Agama tidak melakukan perubahan sama sekali atas besaran BPIH. Saran, masukan, dan rekomendasi komisi VIII pada rapat sebelumnya tidak ditindaklanjuti.

 

Waktu itu, sampai ada beberapa anggota komisi VIII yang menghempaskan buku yang ada di tangannya ke atas meja. Itu adalah ekspresi kekecewaan mereka atas ketidakseriusan pemerintah dalam menurunkan BPIH.

 

Setelah itu, pemerintah berusaha menurunkan besaran BPIH pada posisi USD 2.982. Namun, usulan itupun ditolak oleh Komisi VIII. Komisi VIII melihat bahwa masih banyak potensi yang bisa dirasionalisasi dan diefisienkan. Bahkan sampai-sampai DPR menolak dua daerah pemondakan bagi jamaah haji Indonesia, yaitu Jumaizah dan Raudhah.

 

Penurunan BPIH terasa sangat signifikan pada rapat konsinyering berikutnya. Waktu itu, anggota panja BPIH komisi VIII meminta agar seluruh perhitungan komponen BPIH dibuka secara transparan dan dihitung secara bersama. Walau memakan waktu yang sangat lama bahkan hingga larut malam, Panja BPIH komisi VIII tetap berkutat dan sabar untuk mengkalkulasi ulang.

 

Penurunan yang signifikan adalah pada biaya tiket. Garuda Indonesia, selaku operator penerbangan resmi penyelenggaraan ibadah haji bersedia menurunkan harga tiket rata-rata USD 20. Itupun setelah Panja BPIH melakukan lobi kepada pihak management Garuda Indonesia.

 

Selain itu, Komisi VIII juga berhasil mendesak pemerintah untuk menurunkan harga pemondokan di Mekkah dan Madinah.

 

Untuk diketahui, pada awalnya pemerintah menawarkan pemondokan di Mekkah rata-rata 6800-7000 riyal, sementara di Madinah rata-rata 720 riyal. Dengan argumen yang sangat rasional, akhirnya pemerintah bersedia menurunkan harga pemondokan di Mekkah menjadi 4500 riyal dan di Madinah 675 riyal. Kalau dikalikan dengan jumlah jamaah haji Indonesia reguler sebanyak 155.200 jamaah, tentu terdapat penurunan yang sangat signifikan.

 

Komisi VIII pun mendesak menurunkan harga pada komponen-komponen lain seperti biaya cetak buku, penghematan di seluruh embarkasi, biaya persiapan dan rapat-rapat koordinasi, asuransi, dan puluhan item lainnya. Wajar jika kemudian terdapat penurunan yang signifikan.

 

Berdasarkan kronologi pembahasan BPIH seperti yang disebutkan di atas, tentu kelihatan jelas bagaimana peran DPR, khususnya Komisi VIII, dalam menurunkan BPIH. Tentu sangat tidak arif jika kemudian ada klaim sepihak bahwa penurunan itu justru atas pemberian pemerintah. Pernyataan seperti itu dinilai sedikit menafikan peran DPR yang bekerja keras untuk merasionalisasi dan mengefisienkan tawaran yang diberikan pemerintah.

 

Perlu diketahui, bahwa penurunan BPIH tahun ini adalah penurunan yang paling drastis dalam sejarah penyelenggaraan haji Indonesia. Sebagai perbandingan, pada 2010 besaran BPIH adalah USD 3.364. tahun 2011 turun menjadi USD 3.357, tahun 2012 kembali naik menjadi USD 3.617, tahun 2013 turun menjadi USD 3.527 atau sama dengan tahun 2011, pada tahun 2014 turun menjadi USD 3.219. Dan yang paling besar dan signifikan penurunannya adalah 2015 dimana ditetapkan menjadi sebesar USD 2.717.”

Kini teranglah apa yang sedang terjadi. Pemerintah di bawah Presiden Jokowi hanya pura-pura bekerja demi pencitraan semata. #

Facebook Comments