AdalahPay

SatuNusaNews – Belanda melancarkan serangan kepada Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat pada 20 Juli 1947. Aksi Polisionil Pertama ini berkode actie product (aksi atau operasi produk), sedangkan pihak Indonesia menyebutnya agresi militer Belanda pertama. Belanda melancarkan agresinya pada awal puasa Ramadan 1366 Hijriyah kemungkinan karena orang Indonesia yang mayoritas Muslim sedang berpuasa sehingga dalam keadaan lemah.

Sebenarnya, sejak akhir Juni 1947 telah diperkirakan Belanda akan melancarkan serangan dalam waktu dekat. Sehingga, di hari pertama puasa pada 19 Juli 1947, para ulama Aceh dalam rapat umum di pekarangan Mesjid Raya Baiturrahman menyerukan “puasa tidak menghalangi seseorang untuk berjuang. Karena itu sambil berpuasa berjuanglah, dan sambil berjuang berpuasalah.”

“Demikian pesan para ulama yang memanfaatkan mimbar rapat umum tersebut untuk menyampaikan penerangan mengenai kewajiban berpuasa di tengah perjuangan kemerdekaan yang sedang memuncak,” tulis Pramoedya Ananta Toer, dkk., dalamKronik Revolusi Indonesia 1947.

Residen Aceh, lanjut Pram, juga menyerukan supaya umat Islam di Aceh senantiasa siap-sedia menghadapi segala kemungkinan yang datang sebagai akibat keserakahan Belanda: “Jadikanlah ibadah puasa sebagai jembatan untuk mempertebal iman dan perjuangan. Kita selalu digempur dengan cara besar-besaran oleh tentara Belanda. Jangan disangka kita akan lemah dalam menghadapi mereka karena kita sedang berpuasa. Kita kuat dan tetap kuat menghadapi mereka, kapan saja dan dimana saja.”

Menurut J.A. de Moor, penulis biografi Jenderal Spoor: Kejayaan dan Tragedi Panglima Tentara Belanda Terakhir di Indonesia, dalam agresi ini Spoor mengomando kekuatan tempur sebanyak 96.000 pasukan, 75.000 di Jawa dan 21.000 di Sumatera.

“Agresi militer Belanda I di daerah Sumatera Selatan tepat pada bulan puasa hari ketiga. Aksinya itu dimulai pada pagi hari sesudah umat Islam di daerah Sumatera Seulatan selesai melakukan sahur,” tulis Sejarah Perang Kemerdekaan di Sumatera, 1945-1950.

Sementara itu, tulis de Moor, pihak Republik menurut data NEFIS (Dinas Intelijen Militer Belanda) memiliki 195.000 prajurit di Jawa dan Sumatera; sekira 168.000 orang dari “kelompok-kelompok tak teratur” atau kelasykaran; beberapa serdadu Jepang terlibat dalam setidaknya seratus kasus; beberapa pasukan India-Inggris yang memihak Republik; dan sekira sepuluhan orang Jerman namun tak pernah menampakkan diri hanya terdengar suaranya yang keras dan jelas di semak-semak bersama pejuang Republik.

Pertempuran jelas tak seimbang. Selama operasi, Belanda melakukan 1.039 penerbangan (pengintaian, mendukung artileri dalam mengarahkan penembakan, membombardir berbagai sasaran, mengedrop perbekalan, dan selebaran) di Jawa dan Sumatera. Sementara itu, menurut de Moor, aksi udara lebih lanjut dari Republik –yang memiliki 28 pesawat yang dapat dioperasikan dan beberapa puluh lagi tidak dapat dioperasikan yang diambilalih dari Jepang– tidak dilakukan selama Aksi Polisionil Pertama.

Belanda berhasil menduduki Jawa Barat, Jawa Tengah –Yogyakarta, Surakarta dan Kedu di luar tujuan operasi; sebagian Jawa Timur –Bojonegoro, Madiun dan Kediri dalam kekuasaan Republik. Belanda juga menguasai Pantai Timur Sumatera, Pantai Barat Sumatera, dan Palembang. Dengan demikian, daerah-daerah perusahaan perkebunan, tambang, batubara, dan ladang minyak telah kembali dikuasi Belanda.

Dalam agresi militer ini, Belanda kehilangan sekitar 6000  tentara. Korban pihak Indonesia tidak diketahui pasti, tapi ditaksir sekira 10.000 orang tewas. Namun, de Moor mengakui, selagi pertempuran berjalan, dunia luar mulai memusuhi Belanda. Perkembangan ini akan sangat mempengaruhi dan bahkan menentukan jalannya perang, dan juga perkembangan diplomatik.

Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer Belanda ke PBB, karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar suatu perjanjian Internasional, yaitu Persetujuan Linggarjati.

Belanda ternyata tidak memperhitungkan reaksi keras dari dunia internasional, termasuk Inggris, yang tidak lagi menyetujui penyelesaian secara militer. Atas permintaan India dan Australia, pada 31 Juli 1947 masalah agresi militer yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB, yang kemudian mengeluarkan Resolusi No. 27 tanggal 1 Agustus 1947, yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan.

Dewan Keamanan PBB de facto mengakui eksistensi Republik Indonesia. Hal ini terbukti dalam semua resolusi PBB sejak tahun 1947, Dewan Keamanan PBB secara resmi menggunakan nama INDONESIA, dan bukan Netherlands Indies. Sejak resolusi pertama, yaitu resolusi No. 27 tanggal 1 Augustus 1947, kemudian resolusi No. 30 dan 31 tanggal 25 Agustus 1947, resolusi No. 36 tanggal 1 November 1947, serta resolusi No. 67 tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB selalu menyebutkan konflik antara Republik Indonesia dengan Belanda sebagai The Indonesian Question.

Atas tekanan Dewan Keamanan PBB, pada tanggal 15 Agustus 1947 Pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran.#

Facebook Comments