AdalahPay

SatuNusaNews – Meski Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah telah disahkan, ‎praktik mahar bakal calon kepala daerah kepada partai politik maupun pemilih masih menjadi momok bagi para calon kepala daerah yang hanya bermodalkan dukungan rakyat. Padahal, menilik pasal 47 UU tersebut, jika terbukti melakukan praktik bagi-bagi mahar maka calon kepala daerah yang bersangkutan akan diberi sanksi keras yakni dibatalkannya kemenangan dalam Pilkada.

Mengomentari kondisi tersebut, anggota DPRD Maluku, Welhelm Daniel Kurnala meminta agar masyarakat bisa menjadi pemilih yang cerdas dalam pesta demokrasi Pilkada mendatang. “Pemilih diharapkan tidak tergoda dengan iming-iming uang yang diberikan calon kepala daerah peserta Pilkada. Itu sama saja menjual harga diri kita sebagai rakyat,” kata Welhelm di Jakarta, Sabtu (20/6/2015).

Selain dianggap menjual harga diri jika menerima money politic, penerima uang juga akan terlihat rendah dimata si pemberi uang tersebut. Untuk itu, dirinya mengajak dalam pilkada nanti untuk memilih calon kepala daerah yang memiliki kompetensi yang mumpuni. “Selain itu, pilihlah pemimpin yang peduli akan kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan rakyatnya. Sehingga ada jaminan peningkatan taraf hidup daerah tanpa mengurangi kearifan lokal yang ada,” terang kader PDI Perjuangan ini.

“Kalau perlu tantang calon kepala daerah membuat pakta integritas demi kemajuan dan kesejahteraan daerahnya,” cetusnya.

Mahar, kata dia, merupakan bibit penyakit yang akan memunculkan tindak pidana korupsi. Ditambah lagi adanya jurang pemisah antara kepala daerah terpilih dengan pemilihnya. “Karena jika sudah menjadi penguasa, maka terbentuklah jurang pemisah. Kebijakannya pun menjadi semena-mena dan berujung perilaku korup,” ucapnya.

Sebagai politikus yang berlatarbelakang pengusaha, dengan menggunakan bendera PDIP, Welhem sendiri siap menjajal peruntungan di Pilkada Kepulauan Aru, Maluku mendatang. “Tentu selain sebagai kader PDIP, saat ini saya juga harus mendapatkan dukungan parpol lain maupun rakyat sebagai kendaraan untuk mewujudkan Aru yang sejahtera dan menjadi bagian terpenting di belahan Timur Indonesia,” tandasnya.

Apa yang dikatakan Welhem itu merupakan wujud dukungan kader atas kebijakan partai,”Saya sangat bersyukur menjadi kader PDIP, yang tidak meminta mahar apapun saat kadernya berniat maju pilkada, saya sangat berharap hal ini juga berlaku pada partai lain sehingga kami bisa memiliki visi yang sama, NO MONEY POLITICS !.” PDIP sendiri menegaskan tidak akan menerima uang mahar atau sejenisnya dari calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember mendatang. “‎PDIP pastinya berkomitmen untuk menyeleksi calon yang diusung dengan ketat. Dilarang keras pemberian mahar,” ucap Wakil Sekjen DPP PDIP, Eriko Sotarduga di Jakarta, Sabtu (20/6/2015).

Bagi PDIP, lanjutnya, yang terpenting adalah dapat menyeleksi calon kepala daerah yang sesuai dan memenuhi harapan masyarakat ke depannya. “Jadi, partai juga tidak akan mengusung calon kepala daerah yang mementingkan kepentingan pribadi akibat mengeluarkan dana besar untuk pilkada. Selain itu, kami juga sangat mendukung pembahasan pengeluaran dana untuk kampanye agar pilkada berjalan bersih dan adil,” ucapnya‎

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap agar masyarakat turut mengawasi potensinya ada uang mahar politik dari calon kepala daerah yang diusung partai politik (parpol).‎ “Dengan begitu, pilkada serentak dapat benar-benar menghasilkan kepala daerah yang bekerja sepenuhnya untuk rakyat. Jadi harus diawasi,” terangnya.

Menurutnya, ada atau tidaknya mahar politik merupakan urusan parpol. “Itu urusan parpol. Enggak ada hubungannya dengan Kemdagri,” ucapnya. #

Facebook Comments