SatuNusaNews – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur memutuskan untuk memerintahkan Menkumham mencabut Surat Keputusan (SK) bernomor M.HH-01.AH.11.01 ihwal pengesahan kepengurusan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol pimpinan Agung Laksono.

Kuasa hukum Partai Golkar Yusril Ihza Mahendra menuturkan, putusan itu berlaku mengikat dan memiliki kekuatan hukum setara dengan Undang-undang dan wajib dipatuhi dan mengembalikan kepengurusan Partai Golkar kepada Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau kepada Abu Rizal Bakrie.

Menurut Yusril, maka sudah sepatutnya Komisi Pemilihan Umum segera menjadikan putusan PTUN tersebut sebagai dasar pertimbangan untuk penyelenggaraan Pilkada pada 2015.

“Kalau ada kandidat bupati, wali kota, dan gubernur yang ingin ikut pilkada. Silakan hubungi Pak Abu Rizal Bakrie dan Sekjend Idrus Marham,” ujar Yusril. #

Facebook Comments