SatuNusaNews – Pengurus Pusat Muhammadiyah mengeluarkan Maklumat menyikapi kebijakan pemerintah Jokowi yang menjadikan harga pasar dunia sebagai patokan harga jual BBM di tanah air. Maklumat tersebut sebagai bentuk tanggung jawab Muhammadiyah sebagai bagian dari bangsa yang ingin menegakkan kedaulatannya.

Maklumat yang ditandatangani ketua umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. H.M. Din Syamsudin, MA dan sekretaris Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed ini menyatakan bahwa pemerintah keliru menerapkan harga pasar dunia sebagai patokan harga jual BBM di tanah air. Hal tersebut bertentangan dengan UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta keputusan Mahkamah Konstitusi jo. 36/PUU/2012.

Maklumat yang dikeluarkan pada Jumat 22 Mei 2015 ini ditujukan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab kebangsaan Muhammadiyah dalam penegakkan hukum dan konstitusi serta tegaknya kedaulatan negara.

Sebagaimana diketahui, pemerintahan Joko Widodo menggunakan patokan harga minyak dunia sebagai variabel penentuan harga jual bahan bakar minyak di Indonesia. Beberapa kalangan mengkritik tajam kebijakan ini karena dianggap sebagai bagian kapitalisasi dan liberalisasi sektor energi dan tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat. Ketidakpastian harga sumber energi utama di Indonesia ini memicu ketidakpastian ekonomi rakyat.

Setiap kenaikan harga BBM sudah bisa dipastikan menyebabkan kenaikan semua harga kebutuhan pokok. Sementara saat terjadi penurunan harga BBM, tidak serta merta diikuti turunnya harga kebutuhan pokok lainnya. Hal ini menyebabkan rakyat miskin semakin terjepit karena keterbatasan kemampuan ekonomi mereka memenuhi kebutuhan hidup utamanya.

Dengan adanya maklumat dari PP Muhammadiyah, diharapkan pemerintah Jokowi bersedia mengkaji ulang kebijakan yang tidak pro-rakyat ini sehingga benar-benar memberi manfaat. Rakyat miskin lah yang paling merasakan penderitaannya atas kebijakan energi Jokowi yang dianggap lebih memilih berpihak pada kelompok kapitalis dan liberalisme asing. #

Facebook Comments