AdalahPay

SatuNusaNews – Janji pemerintahan Jokowi salah satunya adalah mengusut pelanggarann hak asasi manusia, bahkan pemerintah tidak akan menutup kemungkinan membawa kasus pelanggaran hak asasi manusia ke ranah yudisial.

Tetapi menurut Tedjo, untuk mengusut kembali harus diperlukan bukti-bukti yang kuat untuk mengadili para pelaku yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM tesebut.

Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, pelanggaran HAM di tahun 1965 akan sulit diusut karena sudah lama terjadi dan para pelakunya sudah tidak ada. Sehingga pemerintah akan menunggu tim yang baru dibentuk oleh Jokowi yakni Komite Rekonsiliasi untuk kasus HAM masa lalu.

Menurut Tedjo, untuk kasus Munir dan Trisakti, sudah tidak bisa lagi diungkap, selain pelaku sudah dihukum. Untuk kasus Trisakti juga sudah menggelar dua kali persindangan yang menjatuhkan hukuman penjara terhadap enam anggota Polri.

Sedangkan untuk kasus pembunuhan Munir, Tedjo bahkan menyebut bukan kategori pelanggaran HAM. “Tidak masuk ke sana (pelanggaran HAM), itu masalah orang per orang,” katanya seperti yang dikutip dari CNN. #

 

Facebook Comments