AdalahPay

SatuNusaNews – Beberapa biro dan dinas dilingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur bermasalah dan diduga menimbulkan kerugian negara Rp 69,7 M dari dana hibah APBD Jatim.

Dikatakan oleh Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi Kamis (28/05) mengatakan 3 Biro dan 2 Dinas itu diantaranya Biro adminitrasi kemasyarakatan, dimana jumlah penerima hibah sebanyak 11 item yang belum menyampaikan pertanggungjawaban. Sehingga potensi kerugian negara sebesar Rp 2,7 milyar, Biro Administrasi kesejahteraan Rakyat, dimana penerima hibah sebanyak 7 item yang belum menyampaikan pertanggungjawaban.

Sehingga potensi kerugian negara sebesar Rp 655 juta, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, dimana jumlah penerima hibah sebanyak 592 item yang belum menyampaikan pertanggungjawaban. Sehingga potensi kerugian negara sebesar Rp 48,1 milyar, Biro Administrasi Perekonomian, dimana jumlah penerima sebanyak 360  item yang belum menyampaikan pertanggungjawaban. Sehingga potensi kerugian negara sebesar Rp.15.5 milyar dan Dinas koperasi dan UMKM, dimana jumlah penerima hibah sebanyak 3 yang belum menyampaikan pertanggungjawaban. Sehingga potensi kerugian negara sebesar Rp 75 juta “Dinas pendidikan, dengan jumlah penerima hibah sebanyak 91 yg belum menyampaikan pertanggungjawaban. Sehingga potensi kerugian negara sebesar Rp 2,4 milyar,” terangnya.

Uchok menambahkan kurang ketatnya pengawasan dari Pemprov Jatim juga menyebabkan beberapa penerima dana hibah sampai dua kali menerima dana hibah. “Contohnya saja PKBM  TH, Jl. Panderman Atas RT 02 RW 04 Desa Oro Oro Ombo  Batu Kota Batu, pada hasil audit BPK 2013 menerima hibah sebesar Rp 108 juta, dan pada hasil audit BPK 2014, masih dapat sebesar Rp 21,6 juta. #

Facebook Comments