AdalahPay

SatuNusaNews – Undang-Undang No. 8 tahun 2015 membatasi persentase selisih minimal agar pihak yang kalah dapat mengajukan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi sebesar 0,5% – 2% sesuai aturan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Ketentuan ini digugat untuk ditinjau karena dianggap mencederai hak konstitusi dan merampas hak rakyat.

Undang-Undang No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang memberikan batasan secara kuantitatif sengketa Pilkada propinsi dan kabupaten/kota dapat diajukan ke MK apabila tidak melebihi 2%; 1,5%, 1% dan 0,5% baik untuk pemilihan Gubernur, Bupati maupun Walikota sesuai dengan aturan jumlah penduduk diwilayah pemilihan tersebut.

Pembatasan tersebut tertuang dalam Pasal 158 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Pasal tersebut dinilai inkonstitusional baik secara formil maupun materiil. Secara formil bertantangan dengan Pasal 5 huruf E dan Pasal 6 ayat (1) huruf G UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun secara materiil bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Pasal tersebut juga berpotensi merampas hak rakyat” tukas Moh. Ibnu salah satu pemohon yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Ibnu menjelaskan, pada tanggal 26 Mei 2015 akan digelar sidang pendahuluan oleh hakim MK terhadap perkara yang diajukannya.  “Bila pasal tersebut dibiarkan dapat akan terjadi degradasi pemenuhan hak hukum dan mencabut hak konstitusional warga ,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Mustolih Siradj salah satu anggota Tim Kuasa Hukum Pemohon memprediksikan apabila Pasal 158 Ayat (1) dan (2) diberlakukan  maka akan mengancam kehidupan demokrasi secara luas yang dapat memicu kegaduhan di republik ini.

Menurutnya, para calon akan menjalankan kontestasi Pemilukada tersebut dengan berloma-lomba menghalalkan segala cara, termasuk di dalamnya politik uang, pelanggaran-pelanggaran dari yang ringan sampai yang berat termasuk yang dikualifikasikan oleh MK sebagai Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang pada akhirnya akan terjadi penggelembungan suara dan mempengaruhi perolehan suara si Kandidat, agar tercipta dan terkondisikan hasil perolehan suaranya melebihi batas pengajuan sengketa perolehan hasil suara Pemilukada.

“Jika demikian yang terjadi, tidak ada lagi mekanisme untuk mempersoalkan dan mengoreksi hasil perolehan suara tersebut sebagaimana yang berlaku selama ini.” tukasnya. Demokrasi menjadi cedera dan tidak punya makna karena dibajak di tengah jalan. “Hal ini tidak boleh terjadi” tambahnya.

Masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilukada yang berkeadilan termasuk menguji hasil pemilukada tanpa pembatasan-pembatasan kuantitatif yang merugikan hak asasi dalam wujudnya berupa kegiatan berdemokrasi.

Sidang pendahuluan gugatan atas perkara ini dilaksanakan pada hari Selasa (26/05) di Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 2.

Mustolih memaparkan, ada banyak contoh kasus sengketa pilkada yang nyata-nyata telah diputus di MK yang selisih suaranya mencapai 3 persen, bahkan sampai 8 persen diantaranta:

1.  Putusan MK RI Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010, dalam Pemilukada KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA Tahun 2010: Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait:8,29% (delapan koma dua puluh sembilan persen). AMAR PUTUSAN: Dalam Pokok Perkara, MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON.

2. Putusan MK RI Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, dalam PemilukadaPROVINSI SUMATERA SELATAN Tahun 2013: Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait: 3,91% (tiga koma sembilan puluh satu persen). AMAR PUTUSAN: Dalam Pokok Perkara, MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON.

3. Putusan MK RI Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dalam Pemilukada KABUPATEN BENGKULU SELATANTahun 2008. Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait: 3,30% (tiga koma tiga puluh persen). AMAR PUTUSAN: Dalam Pokok Perkara, MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON.

Pasangan calon yang sebelumnya kalah, karena kemudian terbukti terjadi kecurangan-kecurangan dalam pemilu oleh pasangan calon lain yang mempengaruhi hasil pemilu, kemudian menjadi pasangan calon yang dimenangkan melalui putusan tersebut, walaupun sebelumnya selisih suara antara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT sangat jauh persentasenya, sehingga bisa dipastikan, bila Pasal 158 Ayat (1) dan Ayat (2) diberlakukan, maka upaya untuk memperjuangkan keadilan dengan mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan umum ke MK menjadi terhambat, atau bahkan tidak dapat diupayakan sama sekali. #

Facebook Comments