AdalahPay

SatuNusaNews – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menilai putusan hakim Teguh menyalahi wewenang. Menurut Yasonna seharusnya hakim tidak merembet kemana-mana, dan seharusnya mengecek apakah putusan SK tersebut sudah sesuai dengan Mahkamah Partai atau tidak. Karena menurut Yasonna, hakim PTUN tidak berwenang menilai apa yang sudah diputuskan di Mahkamah Partai.

Yasonna juga menambahkan , hakim Teguh tidak memberi pertimbangan yang cukup terhadap saksi yang diajukan pemerintah.

Seperti kita ketahui, dalam putusan yang memenangkan kubu Aburizal, Hakim Ketua Teguh Setya Bhakti menyebut Agung Laksono, sebagai pihak tergugat, telah memaksakan kehendak dengan cara mengajukan surat keputusan sepihak mengenai AD/ART dan kepengurusan partai tanpa melakukan pembenahan terlebih dahulu di internal partai. #

Facebook Comments