SatuNusaNews – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Bung Said Iqbal menuntut peningkatan kesejahteraan buruh dengan menaikkan upah minimal 32 persen pada tahun ini.

“Kita akan berjuang agar kenaikan upah 32 persen,” teriak Bung Said dalam orasinya di Gelora Bung Karno Mayday 1 Mei 2015. Presiden KSPI ini juga mempertanyakan uang yang berpusat segelintir orang kaya Indonesia dengan harta hingga trilyunan rupiah, namun gaji buruh hanya 170 dollar /bulan.

Untuk itu ia meminta keadilan bagi rakyat miskin agar tak terus diperas dan ditindas. Ekonomi bangsa yang lebih mengarah kepada sistem liberalis kapitalisme jelas menjadikan buruh sebagai makhluk marginal.

Ia juga menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan upah setiap 5 tahun sekali. Kebijakan itu akan sangat menyengsarakan rakyat yang sudah sengsara karena laju inflasi menyebabkan semua kebutuhan hidup meningkat tajam harganya.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga mendesak pemerintah segera menghapus sistem outsourcing yang tak lebih dari sistem perbudakan. KSPI minta semua buruh kontrak agar diangkat dan ditetapkan sebagai karyawan tetap yang memiliki hak normatif sebagai rakyat yang bermartabat.

KSPI mengancam akan menggelar aksi mogok kerja nasional pada November 2015 jika pemerintah tidak menggubris tuntutan yang mereka sampaikan pada Hari Buruh Internasional.

Dalam jumpa persnya sebelum aksi May Day, ia mengatakan, “Dua juta anggota KSPI di seluruh Indonesia akan melakukan mogok nasional jika pemerintah tidak menggubris tuntutan kami pada May Day hari ini,” kata Presiden KSPI Said Iqbal kepada para pewarta di sela aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Jumat.

KSPI, yang menyatakan mengerahkan 150.000 buruh untuk turun ke jalan pada peringatan Hari Buruh, antara lain menuntut kenaikan upah setiap lima tahun sekali dan kenaikan upah minimum tahun 2016 sebesar 32 persen.

Serikat pekerja itu juga menuntut pemerintah menjalankan program jaminan pensiun pekerja swasta pada 1 Juli 2015 dengan manfaat pensiun 60-75 persen dari besaran gaji terakhir atau seperti yang diterima pegawai pemerintah.

Selain itu KSPI menuntut penambahan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kesehatan yang diberikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari Rp19,9 triliun ke 30 triliun supaya tidak adak orang yang ditolak berobat ke rumah sakit atau klinik.

Organisasi pekerja juga menyuarakan lagi tuntutan penghapusan sistem alih daya di Indonesia, termasuk di badan usaha milik negara (BUMN).

“Lebih dari satu juta buruh BUMN masih berstatus outsourcing,” ujar Said Iqbal.

KSPI meminta pemerintah menggaji guru honorer sesuai upah minimum daerah dan mengangkat mereka menjadi karyawan tetap di tempat mereka bekerja.

Mereka juga menolak kenaikan harga bahan bakar minyak, elpiji dan tarif listrik serta meminta pemerintah menurunkan harga barang. #

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.