SatuNusaNews – Apakah pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) salah kaprah dalam menerapkan kebijakan perekonomian? Pasalnya, pemerintah kini cenderung kepada sistim perekonomian Neo-Liberisme atau lebih dikenal dengan Neolib. Artinya, mengecilkan peran negara dengan membesarkan peran swasta.

Masih ingat kan, ketika pertama kalinya Presiden Jokowi pidato di APEC di Beijing, Presiden Jokowi bak seorang salesman menawarkan kepada pihak asing untuk menawarkan Indonesia dengan cara meminta pihak asing berinvestasi dengan mudahnya di Indonesia. Dengan begitu, Presiden menjadikan Indonesia adalah pasar  tujuan produk-produk asing. Sepertinya Presiden sudah lupa dengan janji kampanyenya yang ingin menjadikan ekonomi Indonesia berdikari.

Kelanjutannya semakin parah, kini, semua barang publik dikembalikan kepada mekanisme pasar. Subsidi BBM dihapus. Ini jelas melanggar UU Dasar 1945.

Neoliberalisme adalah paham Ekonomi yang mengutamakan sistem Kapitalis Perdagangan Bebas (metoda pasar bebas), Ekspansi Pasar, Privatisasi/Penjualan BUMN, Deregulasi/Penghilangan campur tangan pemerintah, dan pengurangan peran negara dalam layanan sosial (Public Service) seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Amburadulnya perekonomian dibawah pemerintahan Jokowi membuat Rupiah juga terkena dampaknya. Namun belum ada aksi kongkrit pemerintah bagaimana memperkokoh rupiah tersebut.

Bukti yang lain yang tak kalah menarik adalah hasil pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping di sela-sela KAA saat itu. Presiden Jokowi memastikan bahwa Tiongkok akan ikut berinvestasi dalam proyek infrastruktur.

Dari situs Sekretariat Kabinet disebutkan, proyek infrastruktur yang menggandeng Tiongkok antara lain pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandara, pembangunan jalan sepanjang 1.000 km, pembangunan jalan kereta api sepanjang 8.700 km, serta pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW). Artinya China sapu bersih semua proyek infrastruktur di Indonesia.

Boleh jadi ke depannya akan terus diperkirakan mem­per­ko­koh dominasi pe­main-pemain asing di kancah domestik yang akan sangat merugikan ke­pen­ting­an rakyat banyak dan ke­pentingan dunia korporasi da­lam negeri. Biaya investasi yang murah cuma akan berlaku bagi pemodal-pemodal yang me­megang mata uang asing yang bisa masuk kemana saja, baik ke sisi in­vestasi finansial maupun ril, sementara bagi investor lokal yang memegang rupiah, se­mua­nya tetap akan terasa ma­hal dan mencekik.

Lalu bagaimana dengan rakyat, terutama kalangan menegah ke bawah alias wong cilik? Sudah pasti merekalah yang paling menderita.#

 

Ditulis : Srie Wulandari – Pemred SatuNusaNews

Facebook Comments