AdalahPay

SatuNusaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus kembali menelan pil pahit. Kekalahannya di sidang praperadilan mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo menambah koleksi kekalahan KPK 3 kali berturut-turut.

Majelis hakim praperadilan PN Jakarta Selatan menyatakan penetapan tersangka terhadap mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo oleh lembaga antirasuah yang kini dipimpin Taufiequrachman Ruki tidak sah dan batal demi hukum.

Hadi menggugat status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan BCA.  Gugatannya itu diterima oleh majelis hakim sehingga status tersangka korupsi oleh KPK pun batal.

“Mengabulkan permohon praperadilan untuk sebagian,” kata majelis hakim praperadilan Haswandi di PN Jaksel, Selasa (26/05).

Pertimbangan hakim menerima gugatan Hadi adalah karena perkara pajak merupakan hukum khusus dan bukan merupakan ketentuan pidana. Dia juga mempertimbangkan perkara Hadi adalah pidana administrasi sehingga bukan pidana korupsi.

Selain itu, menurut Haswandi, pengangkatan penyelidik independen oleh KPK melanggar undang-undang sehingga tahapan selanjutnya yaitu penyidikan, penggeledahan dan penyitaan tidak sah. Karena itulah gugatan Hadi diterimanya.

Lebih lanjut Haswandi menyatakan penyidikan yang dilakukan KPK dan penetapan Hadi sebagai tersangka yang telah melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak sah.

“Penyidikan a quo tidak punya kekuatan hukum. Memerintahkan termohon menghentikan penyidikan,” kata Haswandi seperti dikutip JPPN.

Seperti diketahui, Hadi diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPH PT BCA Tbk tahun pajak 1999-2003. Akibatnya, negara kehilangan penerimaan dalam bentuk pajak penghasilan sebesar Rp 375 miliar.

Hadi selaku Dirjen Pajak 2002-2004 mengabulkan permohonan keberatan pajak BCA melalui nota dinas bernomor ND-192/PJ/2004/ pada 17 Juni 2004. Padahal saat itu bank-bank lain juga mengajukan permohonan sama tapi semuanya ditolak. Bekas Ketua BPK itu beralasan bahwa BCA masih memiliki aset dan kredit macet yang ditangani Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Atas dugaan itu, Hadi dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana oleh KPK.

Sebagai pengingat, pada Senin 16 Februari 2015, PN Jakarta Selatan mengugurkan status tersangka terhadap Komjen Budi Gunawan dalam perkara dugaan gratifikasi.

Pada Selasa 12 Mei 2015, untuk kali kedua KPK harus menelan pil pahit dengan dimenangkannya gugatan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Ilham yang sebelumnya ditersangkakan KPK dalam dugaan korupsi kerjasama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi PDAM Makassar tahun 2006-2012 ini, akhirnya diptus hakim bukan sebagai tersangka.

Maka kemenangan Hadi Purnomo kali ini membukukan rekor 3 kali berturut-turut KPK mengalami kekalahan di sidang praperadilan. #

Facebook Comments